KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin tengah merosot. Inilah wake up call bagi Kabinet Indonesia Maju.
Hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia awal Mei 2022 ini, misalnya, menunjukkan tingkat kepuasan publik atas hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi berada di angka 58,1%, merosot dari hasil survei April 2022 yang masih 64,1%.
Survei Charta Politika Indonesia juga memberi sinyal serupa. Jajak pendapat yang digelar April 2022 itu menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 62,5%, lebih rendah dari posisi Januari 2022 yang di level 65,3%.
Salah satu faktor penggerus kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini adalah urusan mahalnya harga pangan. Jika dipersempit lagi, harga minyak goreng adalah biang keroknya.
Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit di dunia, pemerintah dinilai gagal menurunkan minyak goreng ke harga Rp 14.000 per liter. Padahal berbagai kebijakan ditempuh untuk menekan harga minyak goreng, termasuk menyetop ekspor minyak sawit dan produk turunannya.
Toh, regulasi tersebut tidak bertaji. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan mencatat, awal pekan ini harga minyak goreng curah masih Rp 17.300 per liter. Sementara minyak goreng kemasan sederhana di lego Rp 23.800 per liter, dan Rp 26.200 untuk minyak kemasan premium.
Selagi tiada bergigi, larangan ekspor minyak sawit justru memicu nestapa baru. Kini, petani sawit menjerit akibat harga buah sawit anjlok di kisaran Rp 1.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya di atas Rp 3.000 per kg. Rupanya, para bandar sawit mengurangi pembelian buah sawit dari petani demi menyiasati larangan ekspor CPO.
Nah, parameter penilaian publik terhadap kinerja pemerintah memang terasa naif.
Ibarat panas setahun dihapus hujan sehari, keberhasilan era Jokowi membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer, ekonomi yang bisa tumbuh 5% di tengah pandemi, hingga status Indonesia sebagai Presidensi G-20 nyaris tak dilihat sebagai prestasi lagi "hanya" gara-gara urusan minyak goreng.
Dus, kita boleh saja berambisi menjadi basis produksi baterai dan mobil listrik dunia, menarik investasi miliaran dollar ke green business, maupun melahirkan ratusan unicorn teknologi. Namun jangan lupakan urusan perut. Ketersediaan pangan yang terjangkau rupanya masih menjadi tolok ukur kepuasan rakyat atas hasil kerja pemerintah.
