Utak-Atik Anggaran Jelang Pemilu, Pemerintah Tambah Dana Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun

Selasa, 06 Februari 2024 | 05:34 WIB
Utak-Atik Anggaran Jelang Pemilu, Pemerintah Tambah Dana Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun
[ILUSTRASI. Pekerja mengangkut karung pupuk urea di gudang lini 3 Jatibarang Pupuk Kujang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (19/12/2022). Kementerian Pertanian menyatakan total alokasi pupuk subsidi tahun 2023 sebanyak 9 juta ton yang terdiri dari 5,5 juta ton urea dan3,2 juta ton NPK dan 221 ribu ton NPK formula khusus. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.]
Reporter: Dendi Siswanto, Leni Wandira | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di awal tahun menjelang Pemilu 2024, pemerintah mengutak-atik anggaran negara. Pemerintah melakukan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada tahun 2024. 

Kebijakan ini untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak politik, yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Dana yang diblokir pada tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan automatic adjustment antara lain untuk menambah alokasi anggaran subsidi pupuk.

Baca Juga: Penjualan Ritel di Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 Diprediksi Tembus Rp 2 Triliun

Dia mengklaim, subsidi pupuk penting lantaran Indonesia sudah memasuki musim tanam. Oleh karena itu, pemerintah akan menambah dana subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun tahun ini, atau setara 2,5 juta ton pupuk subsidi.

Alhasil, total alokasi anggaran subsidi pupuk 2024 menjadi Rp 40,68 triliun. "Ini subsidi pupuk enggak boleh terlambat, sehingga presiden sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," kata dia kepada para jurnalis, Senin (2/5).

Airlangga bilang, anggaran Rp 14 triliun antara lain berasal dari automatic adjustment belanja K/L pada tahun ini. "Nanti teknisnya ada macam-macam cara. Bu Menkeu (Sri Mulyani) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata dia.

Baca Juga: Dilema Bansos di Tahun Politik, Penting tapi Dipolitisasi dan Minim Dampak ke Ekonomi

Realisasi tambahan dana subsidi pupuk tinggal menunggu penyelesaian dari Kementerian Pertanian dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, pemerintah tak serius menangani permasalahan di sektor pertanian. Jika memang isu pupuk subsidi penting bagi pemerintah, kenapa enggak dari tahun kemarin diprioritaskan, kenapa baru sekarang?" tanya dia.

Sejak tahun lalu petani menjerit lantaran harga pupuk melonjak akibat subsidi dikurangi. Dengan kebijakan automatic adjustment, terlihat sejak awal pemerintah belum sepenuh hati membantu petani untuk memenuhi pupuk subsidi. "Isu pupuk subsidi ini menjadi sorotan setelah naik ke ranah diskusi para paslon (pasangan calon) presiden - wakil presiden," ucap Eliza.

Baca Juga: Harga Gandum dan Pemilu Jadi Katalis Positif untuk MYOR

Meski terlambat memperhatikan isu petani, kata dia, kebijakan menambah alokasi pupuk subsidi setidaknya bisa mengurangi beban petani.

"Jika anggaran dikurangi, jatah pupuk subsidi yang didapatkan petani berkurang. Sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya 2,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi," imbuh Eliza.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, pernyataan Airlangga memperjelas sumber anggaran tambahan subsidi pupuk. Rencana pemerintah menambah anggaran subsidi sudah mencuat sejak akhir 2023. "Untuk tambahan pupuk bersubsidi, Presiden Jokowi sudah bicara sejak akhir tahun lalu akan ada tambahan Rp 14 triliun," kata Khudori, kemarin.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Bukan Blackrock tapi State Street yang Konsisten Borong Saham BBCA, BMRI, BBRI & BBNI
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 08:29 WIB

Bukan Blackrock tapi State Street yang Konsisten Borong Saham BBCA, BMRI, BBRI & BBNI

Ada potensi pemulihan minat asing di saham bank, walaupun secara akumulatif sepanjang 2025 masih akan tetap mencatatkan posisi net foreign sell.

Ada Kebijakan Koboi, Keyakinan Konsumen Malah Melemah, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 08:13 WIB

Ada Kebijakan Koboi, Keyakinan Konsumen Malah Melemah, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Keyakinan konsumen ini tercatat turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 117,2. IKK ini menyentuh level terendah sejak Mei 2022. ​

Viral Menu Pangsit Goreng di Program Makan Bergizi
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:52 WIB

Viral Menu Pangsit Goreng di Program Makan Bergizi

Kepala SPPG Mampang 1 Depok Mustika Fie beralasan memilih pangsit di menu MBG untuk menghindari food waste.

Bank Daerah Lain Minta Kucuran Dana Pemerintah
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:51 WIB

Bank Daerah Lain Minta Kucuran Dana Pemerintah

Bank Jakarta dan Bank Jatim siap menyalurkan dana dari pemerintah ke sektor produktif terutama UMKM. 

Presiden Prabowo Melantik 25 Pejabat Negara
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:48 WIB

Presiden Prabowo Melantik 25 Pejabat Negara

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan jabatan wamenkeu akan diisi oleh dua orang saja usai Anggito resmi menjabat menjadi Ketua LPS

Pengecualian Ungkap Data Pribadi di Media
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:44 WIB

Pengecualian Ungkap Data Pribadi di Media

Mahkamah Konstitusi diminta mengecualikan jurnalis dari larangan pengungkapan data pribadi karena sudah lazim

Jakpro Membangun Pusat Kendaraan Listrik Nasional
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:40 WIB

Jakpro Membangun Pusat Kendaraan Listrik Nasional

EV Indonesia Center akan menghadirkan fasilitas terintegrasi, mulai dari showroom kendaraan listrik, stasiun pengisian daya

Citilink Bergabung dengan Asosiasi Penerbangan Global
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:36 WIB

Citilink Bergabung dengan Asosiasi Penerbangan Global

Sebagai bagian dari proses keanggotaan, Citilink juga telah berhasil memperoleh registrasi IATA Operational Safety Audit (IOSA

Potensi Royalti Musik Indonesia Rp 3 Triliun
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:34 WIB

Potensi Royalti Musik Indonesia Rp 3 Triliun

Potensi ekonomi dari royalti musik di Indonesia bisa mencapai Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun per tahun

 Wajib Bioetanol 10% Perlu Kesiapan Menyeluruh
| Kamis, 09 Oktober 2025 | 07:31 WIB

Wajib Bioetanol 10% Perlu Kesiapan Menyeluruh

Pemerintah berencana membangun pabrik etanol di Bojonegoro dan Merauke untuk mendukung program mandatori E10

INDEKS BERITA

Terpopuler