ILUSTRASI. Pekerja mengangkut karung pupuk urea di gudang lini 3 Jatibarang Pupuk Kujang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (19/12/2022). Kementerian Pertanian menyatakan total alokasi pupuk subsidi tahun 2023 sebanyak 9 juta ton yang terdiri dari 5,5 juta ton urea dan3,2 juta ton NPK dan 221 ribu ton NPK formula khusus. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.
Reporter: Dendi Siswanto, Leni Wandira | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di awal tahun menjelang Pemilu 2024, pemerintah mengutak-atik anggaran negara. Pemerintah melakukan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada tahun 2024.
Kebijakan ini untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak politik, yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Dana yang diblokir pada tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan automatic adjustment antara lain untuk menambah alokasi anggaran subsidi pupuk.
Baca Juga: Penjualan Ritel di Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 Diprediksi Tembus Rp 2 Triliun
Dia mengklaim, subsidi pupuk penting lantaran Indonesia sudah memasuki musim tanam. Oleh karena itu, pemerintah akan menambah dana subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun tahun ini, atau setara 2,5 juta ton pupuk subsidi.
Alhasil, total alokasi anggaran subsidi pupuk 2024 menjadi Rp 40,68 triliun. "Ini subsidi pupuk enggak boleh terlambat, sehingga presiden sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," kata dia kepada para jurnalis, Senin (2/5).
Airlangga bilang, anggaran Rp 14 triliun antara lain berasal dari automatic adjustment belanja K/L pada tahun ini. "Nanti teknisnya ada macam-macam cara. Bu Menkeu (Sri Mulyani) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata dia.
Baca Juga: Dilema Bansos di Tahun Politik, Penting tapi Dipolitisasi dan Minim Dampak ke Ekonomi
Realisasi tambahan dana subsidi pupuk tinggal menunggu penyelesaian dari Kementerian Pertanian dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, pemerintah tak serius menangani permasalahan di sektor pertanian. Jika memang isu pupuk subsidi penting bagi pemerintah, kenapa enggak dari tahun kemarin diprioritaskan, kenapa baru sekarang?" tanya dia.
Sejak tahun lalu petani menjerit lantaran harga pupuk melonjak akibat subsidi dikurangi. Dengan kebijakan automatic adjustment, terlihat sejak awal pemerintah belum sepenuh hati membantu petani untuk memenuhi pupuk subsidi. "Isu pupuk subsidi ini menjadi sorotan setelah naik ke ranah diskusi para paslon (pasangan calon) presiden - wakil presiden," ucap Eliza.
Baca Juga: Harga Gandum dan Pemilu Jadi Katalis Positif untuk MYOR
Meski terlambat memperhatikan isu petani, kata dia, kebijakan menambah alokasi pupuk subsidi setidaknya bisa mengurangi beban petani.
"Jika anggaran dikurangi, jatah pupuk subsidi yang didapatkan petani berkurang. Sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya 2,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi," imbuh Eliza.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, pernyataan Airlangga memperjelas sumber anggaran tambahan subsidi pupuk. Rencana pemerintah menambah anggaran subsidi sudah mencuat sejak akhir 2023. "Untuk tambahan pupuk bersubsidi, Presiden Jokowi sudah bicara sejak akhir tahun lalu akan ada tambahan Rp 14 triliun," kata Khudori, kemarin.
