Utak-Atik Anggaran Jelang Pemilu, Pemerintah Tambah Dana Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun

Selasa, 06 Februari 2024 | 05:34 WIB
Utak-Atik Anggaran Jelang Pemilu, Pemerintah Tambah Dana Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun
[ILUSTRASI. Pekerja mengangkut karung pupuk urea di gudang lini 3 Jatibarang Pupuk Kujang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (19/12/2022). Kementerian Pertanian menyatakan total alokasi pupuk subsidi tahun 2023 sebanyak 9 juta ton yang terdiri dari 5,5 juta ton urea dan3,2 juta ton NPK dan 221 ribu ton NPK formula khusus. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.]
Reporter: Dendi Siswanto, Leni Wandira | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di awal tahun menjelang Pemilu 2024, pemerintah mengutak-atik anggaran negara. Pemerintah melakukan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada tahun 2024. 

Kebijakan ini untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak politik, yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Dana yang diblokir pada tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan automatic adjustment antara lain untuk menambah alokasi anggaran subsidi pupuk.

Baca Juga: Penjualan Ritel di Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 Diprediksi Tembus Rp 2 Triliun

Dia mengklaim, subsidi pupuk penting lantaran Indonesia sudah memasuki musim tanam. Oleh karena itu, pemerintah akan menambah dana subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun tahun ini, atau setara 2,5 juta ton pupuk subsidi.

Alhasil, total alokasi anggaran subsidi pupuk 2024 menjadi Rp 40,68 triliun. "Ini subsidi pupuk enggak boleh terlambat, sehingga presiden sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," kata dia kepada para jurnalis, Senin (2/5).

Airlangga bilang, anggaran Rp 14 triliun antara lain berasal dari automatic adjustment belanja K/L pada tahun ini. "Nanti teknisnya ada macam-macam cara. Bu Menkeu (Sri Mulyani) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata dia.

Baca Juga: Dilema Bansos di Tahun Politik, Penting tapi Dipolitisasi dan Minim Dampak ke Ekonomi

Realisasi tambahan dana subsidi pupuk tinggal menunggu penyelesaian dari Kementerian Pertanian dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, pemerintah tak serius menangani permasalahan di sektor pertanian. Jika memang isu pupuk subsidi penting bagi pemerintah, kenapa enggak dari tahun kemarin diprioritaskan, kenapa baru sekarang?" tanya dia.

Sejak tahun lalu petani menjerit lantaran harga pupuk melonjak akibat subsidi dikurangi. Dengan kebijakan automatic adjustment, terlihat sejak awal pemerintah belum sepenuh hati membantu petani untuk memenuhi pupuk subsidi. "Isu pupuk subsidi ini menjadi sorotan setelah naik ke ranah diskusi para paslon (pasangan calon) presiden - wakil presiden," ucap Eliza.

Baca Juga: Harga Gandum dan Pemilu Jadi Katalis Positif untuk MYOR

Meski terlambat memperhatikan isu petani, kata dia, kebijakan menambah alokasi pupuk subsidi setidaknya bisa mengurangi beban petani.

"Jika anggaran dikurangi, jatah pupuk subsidi yang didapatkan petani berkurang. Sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya 2,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi," imbuh Eliza.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, pernyataan Airlangga memperjelas sumber anggaran tambahan subsidi pupuk. Rencana pemerintah menambah anggaran subsidi sudah mencuat sejak akhir 2023. "Untuk tambahan pupuk bersubsidi, Presiden Jokowi sudah bicara sejak akhir tahun lalu akan ada tambahan Rp 14 triliun," kata Khudori, kemarin.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Laba ANJT Terselamatkan Kenaikan Harga Sawit, Begini Prospek di Akhir 2024
| Kamis, 07 November 2024 | 22:54 WIB

Laba ANJT Terselamatkan Kenaikan Harga Sawit, Begini Prospek di Akhir 2024

Pendapatan PT Austindo Nusantara Jasa Tbk (ANJT) periode Januari-September 2024 turun 5,1% year on year (YoY) menjadi US$ 168,4 juta.   

Produsen Ban Michelin (MASA) Berencana Go Private, Harga Penawaran Tender Menggiurkan
| Kamis, 07 November 2024 | 22:21 WIB

Produsen Ban Michelin (MASA) Berencana Go Private, Harga Penawaran Tender Menggiurkan

PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) akan meminta restu pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar BIasa (RUPSLB) 11 November 2024. 

Aksi Jual-Beli Asing Saat Harga Saham Bumi Resources (BRMS) Menghijau
| Kamis, 07 November 2024 | 21:22 WIB

Aksi Jual-Beli Asing Saat Harga Saham Bumi Resources (BRMS) Menghijau

Pada pekan pertama November 2024, Dimensional Fund Advisors LP menjadi perusahaan asing yang banyak akumulasi saham BRMS. 

Pendapatan HRTA Meningkat 42%, Simak Strategi Bisnis dan Rekomendasi Sahamnya
| Kamis, 07 November 2024 | 10:22 WIB

Pendapatan HRTA Meningkat 42%, Simak Strategi Bisnis dan Rekomendasi Sahamnya

Momentum koreksi dinilai analis menjadi peluang untuk masuk ke saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA)

Pemanis Dividen Saat Bursa Pahit
| Kamis, 07 November 2024 | 09:39 WIB

Pemanis Dividen Saat Bursa Pahit

Musim pembagian dividen interim emiten mulai bergulir usai rilis laporan keuangan periode sembilan bulan 2024

Pertamina Geothermal (PGEO) Mengejar Target Kapasitas PLTP
| Kamis, 07 November 2024 | 09:34 WIB

Pertamina Geothermal (PGEO) Mengejar Target Kapasitas PLTP

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) optimistis, target penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) bakal tercapai. 

Trump Menguji Kesabaran Pasar
| Kamis, 07 November 2024 | 09:31 WIB

Trump Menguji Kesabaran Pasar

Kabar kemenangan Trump memicu tekanan di pasar keuangan, karena itu analis memangkas target Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Kabar CVC Capital Mau Divestasi Saham KEJU, Potential Gain bisa Tembus Rp 100 Miliar
| Kamis, 07 November 2024 | 08:53 WIB

Kabar CVC Capital Mau Divestasi Saham KEJU, Potential Gain bisa Tembus Rp 100 Miliar

CVC Capital Partners mulai berinvestasi di PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) pada 8 Juli 2022 setelah memborong 18,13% saham di harga Rp 1.126.

Tujuh BUMN Perlu Perawatan Khusus
| Kamis, 07 November 2024 | 07:20 WIB

Tujuh BUMN Perlu Perawatan Khusus

Kinerja BUMN tersebut dipengaruhi permintaan yang lesu, utang dan salah kelola sehingga menekan kinerja.

Parlemen Minta Ojol Masuk dalam Revisi UU LLAJ
| Kamis, 07 November 2024 | 07:15 WIB

Parlemen Minta Ojol Masuk dalam Revisi UU LLAJ

Selama ini aturan ojek online baru diatur oleh beleid setingkat peraturan menteri dan bukan dengan undang-undang.

INDEKS BERITA

Terpopuler