Utang Berkurang, Wijaya Karya (WIKA) Lebih Ringan

Rabu, 17 November 2021 | 04:25 WIB
Utang Berkurang, Wijaya Karya (WIKA) Lebih Ringan
[]
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan kenaikan kontrak baru hingga kuartal III-2021. Per akhir September 2021, emiten konstruksi pelat merah ini meraih kontrak baru Rp 13,16 triliun, naik 92,4% dari realisasi kuartal III-2020 Rp 6,84 triliun. 

Analis Panin Sekuritas Restu Pamungkas mengatakan, realisasi tersebut baru memenuhi 37,6% dari target kontrak baru pada tahun ini. Alhasil, WIKA mengubah target kontrak baru tahun ini jadi Rp 35 triliun, dari Rp 40,1 triliun. 

"Perolehan kontrak baru tahun ini melambat karena tender proyek baru sangat bergantung pada capital expenditure (capex) dari project owner," kata Restu dalam riset 2 November 2021. Saat pandemi, pemilik proyek banyak yang terdampak sehingga harus mengevaluasi pencairan belanja modal.

Baca Juga: Kontrak baru meningkat, cermati rekomendasi saham Wijaya Karya (WIKA)

Analis Samuel Sekuritas Andreas Kristo menyatakan, angka target WIKA mempertimbangkan nilai tender yang dirilis pemerintah Rp 24 triliun. Dia bilang, saat ini tender yang diikuti WIKA antara lain proyek jalan tol, smelter, gedung, bendungan dan irigasi. 

"Katalis positif lain juga datang dari penerimaan pembayaran tender WIKA senilai Rp 4 triliun. Perolehan tersebut dari proyek kereta cepat, terminal Kijing, dan jalan tol Kunciran-Cengkareng," kata Andreas. Tahun depan, WIKA berpotensi mencatatkan perbaikan kinerja.

Ada beberapa proyek infrastruktur yang dikantongi WIKA tahun depan. Andreas memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) kontrak baru WIKA 23,3% hingga tahun 2023.

Adapun tantangan WIKA terletak pada arus kas. Salah satu potensi gangguan arus adalah proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pendanaan proyek ini bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) 75% dan ekuitas 25% dengan total nilai investasi US$ 6,1 miliar. Konsorsium Indonesia mendapat kewajiban pemenuhan ekuitas US$ 911 juta, dan China US$ 607 juta.

Konsorsium itu bernama Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan WIKA mengapit porsi mayoritas 38%. Setoran WIKA ke PSBI sudah berjumlah US$ 324 juta atau 93,7% dari total investasi. Sebagai catatan, setoran dana investasi ke ekuitas PSBI, hingga kini mencapai 66,3%.

Baca Juga: Kontrak baru masih jauh dari target, analis masih rekomendasikan beli saham WIKA

Hal itu mengakibatkan pencairan dana dari CDB tertahan, yakni baru 75% dari yang harus dikeluarkan. "Kami melihat, base equity belum bisa dipenuhi, hal ini akan mengganggu arus kas WIKA ke depan," ujar Restu.

Terbaru, pemerintah akan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar sisa dana ekuitas PSBI yang belum terpenuhi, lewat PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurut Restu, hal itu bakal mendilusi porsi kepemilikan WIKA sebagai pemegang saham mayoritas KCIC di PSBI. Dampaknya, porsi investment return lebih rendah. "Dalam jangka panjang, WIKA membuka ruang divestasi proyek KCIC," jelas Restu. 

Analis UOB Kay Hian Sekuritas Selvi Ocktaviani dalam riset 17 September menyebut, WIKA punya balance sheet solid. Apalagi, WIKA menargetkan profil utang sehat dari saat ini 60% utang jangka pendek dan 40% utang jangka panjang menjadi 35% utang jangka pendek dan 65% utang jangka panjang per tahun di tahun 2021. 

Menurut Selvi, WIKA akan merilis obligasi Rp 2 triliun. "Kami memproyeksikan gross gearing WIKA pada akhir 2021 1,5 kali," kata Selvi.

Tahun ini, Selvi memproyeksikan pendapatan WIKA Rp 18,18 triliun dan laba bersih Rp 419 miliar. Tahun 2022, pendapatan WIKA diprediksikan  sekitar Rp 24,16 triliun dan laba bersih Rp 796 miliar.

Andreas merekomendasikan beli saham WIKA dengan target Rp 1.440. Sedangkan Selvi dan Restu menyarankan beli WIKA dengan target Rp 1.400 dan Rp 1.500 per saham. 

Baca Juga: Anak usaha Wijaya Karya (WIKA) gencar memproduksi sepeda motor listrik Gesits

 

Bagikan

Berita Terbaru

Erosi Kelas Menengah, Ancaman Middle Income Trap
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:30 WIB

Erosi Kelas Menengah, Ancaman Middle Income Trap

Jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025        

SPBU Swasta Bisa Impor BBM Enam Bulan Sekali
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:25 WIB

SPBU Swasta Bisa Impor BBM Enam Bulan Sekali

Periode tersebut diputuskan agar pemerintah dapat melihat kembali dinamika konsumsi BBM di dalam negeri.​

Sederet Aral Rintangi Dana Pensiun Memupuk Aset
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:15 WIB

Sederet Aral Rintangi Dana Pensiun Memupuk Aset

OJK meramal aset program dana pensiun diperkirakan bisa tumbuh di kisaran 10%-12% pada tahun ini.    

Kejahatan Korupsi Semakin Berjejaring
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:10 WIB

Kejahatan Korupsi Semakin Berjejaring

KPK dalam beberapa hari terakhir menggencarkan OTT dan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus korupsi lintas sektor.

Butuh Jutaan Pekerjaan Agar Pengangguran Turun
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:00 WIB

Butuh Jutaan Pekerjaan Agar Pengangguran Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran menurun menjadi 7,35 juta jiwa per November 2025.

Ruang Penurunan Bunga Pembiayaan Masih Terbatas
| Senin, 09 Februari 2026 | 04:45 WIB

Ruang Penurunan Bunga Pembiayaan Masih Terbatas

Penurunan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin oleh Bank Indonesia di tahun 2025 memang mulai berdampak terhadap melandainya biaya dana.

Mitra Keluarga (MIKA) Menambah Rumah Sakit Baru
| Senin, 09 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Keluarga (MIKA) Menambah Rumah Sakit Baru

Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah dengan pertumbuhan populasi yang solid.

Pebisnis Otomotif Menanti Janji Insentif Baru
| Senin, 09 Februari 2026 | 04:10 WIB

Pebisnis Otomotif Menanti Janji Insentif Baru

Agen Pemegang Merek mobil listrik minta kepstian soal insentif PPN DTP yang telah berakhir pada 31 Desember 2025 lalu.

Free Float dan Fetisisme Angka
| Senin, 09 Februari 2026 | 04:10 WIB

Free Float dan Fetisisme Angka

Tanpa disadari, kita tengah terjebak untuk memperlakukan free float bukan hanya sebagai indikator, melainkan sebagai tujuan itu sendiri.

Prospek Ultrajaya (ULTJ) Diadang Rencana Pemberlakuan Tarif Cukai
| Minggu, 08 Februari 2026 | 11:24 WIB

Prospek Ultrajaya (ULTJ) Diadang Rencana Pemberlakuan Tarif Cukai

 Pemerintah berencana menerapkan pungutan cukai untuk produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di tahun ini.

INDEKS BERITA