KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh subur awal tahun ini. Berdasarkan data terbaru Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri Indonesia per Februari 2019 mencapai US$ 388,7 miliar, naik 8,8% dibandingkan dengan tahun lalu alias year on year (YoY).
Tambahan utang luar negeri ini, khususnya bersumber dari kenaikan utang pemerintah. Per Februari 2019, utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 190,8 miliar. Naiknya ULN pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) baru. "Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia," tandas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, Senin (15/4).
Selain itu, awal tahun ini pemerintah juga juga menambah utang luar negeri lewat penerbitan global sukuk sebesar US$ 2 miliar. Penerbitan utang ini dalam kerangka green bond dan green sukuk untuk pembiayaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Saat pemerintah getol menjaring dana murah dari luar negeri, swasta Indonesia tak mau kalah. Walhasil, total posisi utang luar negeri dari korporasi swasta Indonesia per akhir Februari mencapai US$ 194.9 miliar, atau US$ 3,4 miliar dari akhir 2018.
BI melihat, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia secara total masih sehat. Sebab jika melihat rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 36,9%. Angka ini juga relatif tidak banyak berubah dari bulan sebelumnya dan masih berada di kisaran rata-rata negara peers.
Namun, peningkatan ULN pemerintah perlu menjadi perhatian. Sebab, rasio utang pemerintah per akhir Februari telah menembus 30,33% terhadap PDB. Artinya, "Kemampuan APBN untuk membayar utang dalam jangka panjang semakin berat," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov.
Sementara Ekonom Bank Danamon Dian Ayu Yustina sependapat bahwa, peningkatan utang luar negeri pemerintah masih dalam batas yang wajar. Apalagi peningkatannya utang ini karena aliran dana asing ke pasar SBN yang mencerminkan membaiknya persepsi investor.
Tanpa menyebut angkanya, Dian mengatakan bahwa sebagian surat utang luar negeri pemerintah ini akan mengalami jatuh tempo di tahun ini. Dengan begitu, rasio ULN pemerintah berpotensi kembali turun sedikit ke bawah level 30% terhadap PDB.
Di sisi lain Dian menilai, pertumbuhan ULN swasta merupakan hal yang biasa terjadi pada awal tahun. Ini karena swasta belum terlalu ekspansif. Apalagi, saat ini menjelang pemilihan umum (Pemilu). "Biasanya menjelang pemilu swasta masih cenderung wait and see," kata Dian. Ia memprediksi ULN swasta, kemungkinan baru naik pada semester II mendatang.
