KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biaya utang pemerintah berisiko meningkat di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah yang membayangi pasar obligasi domestik. Kondisi ini berpotensi mendorong investor menuntut imbal hasil lebih tinggi atas Surat Berharga Negara (SBN), baik di pasar primer maupun sekunder.
Ekonom Global Market Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pelemahan rupiah ke kisaran Rp 17.000 per dolar AS turut mengerek persepsi risiko investor terhadap aset keuangan Indonesia. Dampaknya, setiap penerbitan utang baru berpotensi dibanderol dengan yield yang lebih mahal.
"Kalau pemerintah menerbitkan utang baru saat ini, ongkosnya pasti lebih mahal," ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (12/4).
Myrdal menambahkan, tekanan tersebut dipicu kombinasi faktor global, mulai dari meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah hingga lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN. Sebagai negara nimportir minyak, Indonesia dinilai lebih rentan terhadap gejolak eksternal, sehingga memicu sikap risk aversion.
Meski pelemahan rupiah membuat aset domestik relatif lebih murah bagi investor asing, Myrdal menilai, premi risiko tetap menjadi pertimbangan utama. Alhasil, minat masuk masih dibayangi tuntutan yield yang lebih tinggi.
Baca Juga: Penyelesaian Utang Pakai Uang Negara
Jaga profil risiko
Untuk meredam kenaikan beban bunga, pemerintah perlu mengatur strategi penerbitan utang secara lebih hati-hati. Salah satunya dengan memperpanjang tenor surat utang agar tidak membebani pembayaran bunga dalam jangka pendek.
Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan juga menjadi krusial, termasuk mengurangi ketergantungan pada utang berdenominasi dolar AS yang saat ini relatif mahal. Alternatif seperti penerbitan dalam mata uang lain atau memperkuat pasar domestik dinilai bisa menjadi opsi. Instrumen sukuk pun dianggap menarik karena memiliki underlying asset yang memberikan kepastian bagi investor.
Dari sisi manajemen risiko, pemerintah juga disarankan menjaga profil jatuh tempo utang agar tidak terkonsentrasi di tenor pendek, termasuk melalui strategi debt switch dan lindung nilai (hedging). Myrdal mengingatkan, arah kebijakan suku bunga global, terutama oleh bank sentral AS, serta kebijakan domestik, akan sangat menentukan pergerakan pasar obligasi ke depan.
"Risiko global ini perlu terus diwaspadai karena bisa berdampak pada inflasi, suku bunga, dan pasar surat utang negara," kata Myrdal.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap berada di jalur yang direncanakan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, penerbitan utang dilakukan untuk menutup defisit APBN 2026 yang ditargetkan 2,68%.
Menurut Suminto, penerbitan SBN dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, serta dinamika pasar keuangan.
Suminto menambahkan, meski yield mengalami kenaikan, pergerakannya masih moderat dibandingkan negara lain di kawasan. Kinerja lelang SBN juga tetap solid dengan minat investor yang kuat.
Pemerintah juga mengedepankan penerbitan di pasar domestik untuk memperdalam pasar keuangan dan memitigasi risiko nilai tukar.
