UU Perampasan Aset

Senin, 22 Mei 2023 | 08:00 WIB
UU Perampasan Aset
[]
Reporter: Djumyati Partawidjaja | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bicara korupsi, saya yakin banyak orang lelah dan mulai putus asa. Melihat berita korupsi yang berseliweran, rasanya semakin langka menemukan pejabat bersih korupsi. Makin ke sini, korupsi terus meningkat drastis, baik kuantitas maupun kualitas. 

Bahkan pernah ada penelitian, uang korupsi ini bisa menjadi “oli pelancar” pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para penegak hukum yang menjadi “penyapu” para koruptor pun tak luput dari korupsi.

Pemerintah pun seperti kehabisan akal untuk meredakan penyakit “korupsi” yang makin mengakar kuat. Dari pusat ke daerah, dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, semuanya tersangkut masalah korupsi. 

Memang tak mengherankan korupsi tumbuh subur di Indonesia. Pasalnya, selain koruptor bisa mendapatkan hukuman ringan, mereka pun kebanyakan masih “mengantongi” aset hasil korupsinya.

Jadi mudah saja untuk mereka “membeli” fasilitas-fasilitas di rumah tahanan. Dan pada saatnya lepas dari rumah tahanan nanti, mereka pun bisa “come back” dengan cepat. 

Untuk memberi efek jera, banyak orang yang mengusulkan para koruptor dihukum mati saja, seperti dilakukan Pemerintah China. Tapi menurut saya, tak perlu hukuman mati untuk para koruptor, ketakutan utama mereka itu justru menjadi miskin. Jadi kalau memang membuat jera, sebaiknya pemerintah mampu memiskinkan para koruptor. 

Di akhir Maret, saat heboh transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, Mahfud MD sempat menyinggung RUU Perampasan Aset. Dalam debat panas di Komisi III, Mahfud mengeluh undang-undang yang seharusnya bisa menekan minat korupsi itu tak kunjung masuk pembahasan DPR.

Akhirnya minggu lalu menurut Mahfud, surat presiden dikirimkan kepada DPR terkait RUU Perampasan Aset. UU inisiatif pemerintah ini bakal jadi “kuburan” untuk para koruptor kalau terwujud.

Dalam RUU Perampasan Harta ada konsep perampasan harta tanpa tuntutan pidana, pembuktian terbalik untuk  pihak yang melakukan perlawanan.  

Saya harap pemerintah juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung untuk membuat UU ini optimal. Contoh paling mudah, kapabilitas pengelola aset rampasan yang dalam RUU ini diserahkan kepada PPA (Pusat Pemulihan Aset). 

PPA harus mampu mengelola dan menjaga nilai berbagai macam bentuk aset yang disita. Baik aset berbentuk fisik, maupun aset-aset non fisik seperti saham, obligasi, maupun crypto currencies.

Bagikan

Berita Terbaru

Polemik Perampasan Aset
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:05 WIB

Polemik Perampasan Aset

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan.

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh

Kenaikan konsumsi belum mencerminkan pemulihan daya beli akibat tekanan harga dan pendapatan.           

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah fluktuasi pasar yang sulit diprediksi, instrumen investasi klasik seperti emas dan dolar AS menjadi pilihan investor.

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat

BCA dan BRI bersaing ketat memperebutkan posisi dengan tabungan terbesar. Per September 2026, tabungan BCA Rp 640 triliun dan BRI Rp 637 triliun.

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:30 WIB

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai

Kebutuhan impor yang meningkat, permintaan global yang melemah, serta aliran modal asing yang menyusut menjadi tantangan.

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:25 WIB

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham

Persoalannya saat ini adalah kepemilikan di bawah 5% tidak selalu berarti kepemilikan yang independen. 

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:40 WIB

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut

OJK mencatat, pengelola dapen pada tahun 2021 masih mencapai 213 entitas, namun terus menurun menjadi 179 dapen pada Agustus 2026.

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:30 WIB

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang

MDIY mengandalkan optimalisasi infrastruktur pergudangan dan sistem distribusi. Tujuannya, menjaga ketersediaan produk di seluruh jaringan toko.

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor
| Jumat, 20 November 2026 | 22:08 WIB

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor

Kenaikan saham POLA saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masuknya investor strategis dan potensi transformasi bisnis.

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

INDEKS BERITA

Terpopuler