Wacana Bunga Nol Persen, Bamsoet: Porsi Kredit UMKM Minimal Naik Jadi 30 Persen

Minggu, 26 Februari 2023 | 08:53 WIB
Wacana Bunga Nol Persen, Bamsoet: Porsi Kredit UMKM Minimal Naik Jadi 30 Persen
[ILUSTRASI. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berpose usai diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Tribunnews/Irwan Rismawan]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana menggratiskan biaya bunga untuk kredit mikro yang didengungkan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat dukungan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini berharap, kebijakan itu dapat menaikkan porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Melalui kebijakan tersebut, diharapkan bisa menaikkan porsi pembiayaan untuk UMKM yang saat ini baru 21%, atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, meningkat menjadi minimal 30%," tutur pria yang baru saja meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjajaran tersebut, kepada KONTAN, Kamis (23/2). Dengan demikian, lanjut Bamsoet, upaya tersebut dapat kian memajukan UMKM Indonesia, meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor. 

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, dukungan terhadap UMKM itu juga tak lepas dari keberadaan UMKM sebagai bentuk ekonomi yang selaras dengan amanat Konstitusi Pasal 33 ayat 4. Pasal tersebut menekankan, bahwa salah satu aspek fundamental yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian dan UMKM telah menjadi tulang punggung dan pilar penting dalam perekonomian nasional.

Baca Juga: Risiko Mengintai Di Balik Upaya Pemerintah Menebar Kredit Mikro Bunga Nol Persen

"Tercermin dari fakta bahwa sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, dan berkontribusi 60,5% terhadap PDB," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dari aspek serapan tenaga kerja, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Sementara UMKM di negara-negara ASEAN lainnya hanya memiliki daya serap tenaga kerja pada kisaran 35% hingga 85% saja.

Baca Juga: Tumbuh 13,92%, Penyaluran Kredit Mikro BRI Capai Rp 551,26 triliun pada 2022

Namun di sisi lain, besarnya kuantitas jumlah dan daya serap tenaga kerja UMKM di Indonesia jika dibandingkan aspek kinerjanya, masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Bamsoet mencontohkan Myanmar, yang mampu memberikan kontribusi kepada PDB hingga 69,3% dari 73.000 UMKM yang mereka miliki.

"Dari aspek kinerja ekspor, UMKM Indonesia juga hanya berkontribusi sekitar 14,4% dari nilai total ekspor nasional, masih tertinggal dari kontribusi ekspor UMKM Singapura sebesar 38,3%, Thailand sebesar 28,7%, atau Myanmar sebesar 23,7%.

Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa kinerja dan kontribusi sektor UMKM masih perlu dioptimalkan. Salah satunya melalui langkah kemudahan dalam memperoleh pinjaman dan modal," pungkas Bamsoet.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler