Wacana Bunga Nol Persen, Bamsoet: Porsi Kredit UMKM Minimal Naik Jadi 30 Persen

Minggu, 26 Februari 2023 | 08:53 WIB
Wacana Bunga Nol Persen, Bamsoet: Porsi Kredit UMKM Minimal Naik Jadi 30 Persen
[ILUSTRASI. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berpose usai diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Tribunnews/Irwan Rismawan]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana menggratiskan biaya bunga untuk kredit mikro yang didengungkan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat dukungan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini berharap, kebijakan itu dapat menaikkan porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Melalui kebijakan tersebut, diharapkan bisa menaikkan porsi pembiayaan untuk UMKM yang saat ini baru 21%, atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, meningkat menjadi minimal 30%," tutur pria yang baru saja meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjajaran tersebut, kepada KONTAN, Kamis (23/2). Dengan demikian, lanjut Bamsoet, upaya tersebut dapat kian memajukan UMKM Indonesia, meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor. 

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, dukungan terhadap UMKM itu juga tak lepas dari keberadaan UMKM sebagai bentuk ekonomi yang selaras dengan amanat Konstitusi Pasal 33 ayat 4. Pasal tersebut menekankan, bahwa salah satu aspek fundamental yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian dan UMKM telah menjadi tulang punggung dan pilar penting dalam perekonomian nasional.

Baca Juga: Risiko Mengintai Di Balik Upaya Pemerintah Menebar Kredit Mikro Bunga Nol Persen

"Tercermin dari fakta bahwa sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, dan berkontribusi 60,5% terhadap PDB," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dari aspek serapan tenaga kerja, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Sementara UMKM di negara-negara ASEAN lainnya hanya memiliki daya serap tenaga kerja pada kisaran 35% hingga 85% saja.

Baca Juga: Tumbuh 13,92%, Penyaluran Kredit Mikro BRI Capai Rp 551,26 triliun pada 2022

Namun di sisi lain, besarnya kuantitas jumlah dan daya serap tenaga kerja UMKM di Indonesia jika dibandingkan aspek kinerjanya, masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Bamsoet mencontohkan Myanmar, yang mampu memberikan kontribusi kepada PDB hingga 69,3% dari 73.000 UMKM yang mereka miliki.

"Dari aspek kinerja ekspor, UMKM Indonesia juga hanya berkontribusi sekitar 14,4% dari nilai total ekspor nasional, masih tertinggal dari kontribusi ekspor UMKM Singapura sebesar 38,3%, Thailand sebesar 28,7%, atau Myanmar sebesar 23,7%.

Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa kinerja dan kontribusi sektor UMKM masih perlu dioptimalkan. Salah satunya melalui langkah kemudahan dalam memperoleh pinjaman dan modal," pungkas Bamsoet.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler