Wacana Bunga Nol Persen, Bamsoet: Porsi Kredit UMKM Minimal Naik Jadi 30 Persen

Minggu, 26 Februari 2023 | 08:53 WIB
Wacana Bunga Nol Persen, Bamsoet: Porsi Kredit UMKM Minimal Naik Jadi 30 Persen
[ILUSTRASI. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berpose usai diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Tribunnews/Irwan Rismawan]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana menggratiskan biaya bunga untuk kredit mikro yang didengungkan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat dukungan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini berharap, kebijakan itu dapat menaikkan porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Melalui kebijakan tersebut, diharapkan bisa menaikkan porsi pembiayaan untuk UMKM yang saat ini baru 21%, atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, meningkat menjadi minimal 30%," tutur pria yang baru saja meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjajaran tersebut, kepada KONTAN, Kamis (23/2). Dengan demikian, lanjut Bamsoet, upaya tersebut dapat kian memajukan UMKM Indonesia, meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor. 

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, dukungan terhadap UMKM itu juga tak lepas dari keberadaan UMKM sebagai bentuk ekonomi yang selaras dengan amanat Konstitusi Pasal 33 ayat 4. Pasal tersebut menekankan, bahwa salah satu aspek fundamental yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian dan UMKM telah menjadi tulang punggung dan pilar penting dalam perekonomian nasional.

Baca Juga: Risiko Mengintai Di Balik Upaya Pemerintah Menebar Kredit Mikro Bunga Nol Persen

"Tercermin dari fakta bahwa sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, dan berkontribusi 60,5% terhadap PDB," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dari aspek serapan tenaga kerja, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Sementara UMKM di negara-negara ASEAN lainnya hanya memiliki daya serap tenaga kerja pada kisaran 35% hingga 85% saja.

Baca Juga: Tumbuh 13,92%, Penyaluran Kredit Mikro BRI Capai Rp 551,26 triliun pada 2022

Namun di sisi lain, besarnya kuantitas jumlah dan daya serap tenaga kerja UMKM di Indonesia jika dibandingkan aspek kinerjanya, masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Bamsoet mencontohkan Myanmar, yang mampu memberikan kontribusi kepada PDB hingga 69,3% dari 73.000 UMKM yang mereka miliki.

"Dari aspek kinerja ekspor, UMKM Indonesia juga hanya berkontribusi sekitar 14,4% dari nilai total ekspor nasional, masih tertinggal dari kontribusi ekspor UMKM Singapura sebesar 38,3%, Thailand sebesar 28,7%, atau Myanmar sebesar 23,7%.

Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa kinerja dan kontribusi sektor UMKM masih perlu dioptimalkan. Salah satunya melalui langkah kemudahan dalam memperoleh pinjaman dan modal," pungkas Bamsoet.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA

Terpopuler