ILUSTRASI. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berpose usai diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Tribunnews/Irwan Rismawan
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana menggratiskan biaya bunga untuk kredit mikro yang didengungkan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat dukungan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini berharap, kebijakan itu dapat menaikkan porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Melalui kebijakan tersebut, diharapkan bisa menaikkan porsi pembiayaan untuk UMKM yang saat ini baru 21%, atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, meningkat menjadi minimal 30%," tutur pria yang baru saja meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjajaran tersebut, kepada KONTAN, Kamis (23/2). Dengan demikian, lanjut Bamsoet, upaya tersebut dapat kian memajukan UMKM Indonesia, meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, dukungan terhadap UMKM itu juga tak lepas dari keberadaan UMKM sebagai bentuk ekonomi yang selaras dengan amanat Konstitusi Pasal 33 ayat 4. Pasal tersebut menekankan, bahwa salah satu aspek fundamental yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian dan UMKM telah menjadi tulang punggung dan pilar penting dalam perekonomian nasional.
Baca Juga: Risiko Mengintai Di Balik Upaya Pemerintah Menebar Kredit Mikro Bunga Nol Persen
"Tercermin dari fakta bahwa sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, dan berkontribusi 60,5% terhadap PDB," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dari aspek serapan tenaga kerja, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Sementara UMKM di negara-negara ASEAN lainnya hanya memiliki daya serap tenaga kerja pada kisaran 35% hingga 85% saja.
Baca Juga: Tumbuh 13,92%, Penyaluran Kredit Mikro BRI Capai Rp 551,26 triliun pada 2022
Namun di sisi lain, besarnya kuantitas jumlah dan daya serap tenaga kerja UMKM di Indonesia jika dibandingkan aspek kinerjanya, masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Bamsoet mencontohkan Myanmar, yang mampu memberikan kontribusi kepada PDB hingga 69,3% dari 73.000 UMKM yang mereka miliki.
"Dari aspek kinerja ekspor, UMKM Indonesia juga hanya berkontribusi sekitar 14,4% dari nilai total ekspor nasional, masih tertinggal dari kontribusi ekspor UMKM Singapura sebesar 38,3%, Thailand sebesar 28,7%, atau Myanmar sebesar 23,7%.
Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa kinerja dan kontribusi sektor UMKM masih perlu dioptimalkan. Salah satunya melalui langkah kemudahan dalam memperoleh pinjaman dan modal," pungkas Bamsoet.
