Waspada Tahun Politik

Sabtu, 10 Desember 2022 | 08:00 WIB
Waspada Tahun Politik
[]
Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebentar lagi tahun 2022 berlalu. Tahun ini adalah titik balik bagi Indonesia untuk bangkit, setelah terpapar pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Sempat terjerembab resesi pada 2020 dan awal 2021, perekonomian Indonesia kembali bertumbuh.

Indonesia keluar dari krisis pandemi dengan baik. Segudang drama tercipta di awal pandemi, mulai dari pembatasan sosial hingga lika liku vaksinasi Covid-19. Kini masyarakat Indonesia bisa lega karena aktivitas bisnis kembali berdenyut.

Indonesia juga tertolong lonjakan harga komoditas seperti yakni batubara dan minyak sawit mentah (CPO). Pengusaha komoditas, juga pemerintah, ikut menikmati durian runtuh alias windfall dari lonjakan harga komoditas di sepanjang 2022.

Bagaimana dengan proyeksi di sepanjang tahun 2023? Optimistis adalah modal utama yang harus kita punya, namun tetap mengukur kemampuan sekaligus realistis melihat keadaan sekitar. 

Sudah mafhum, kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagian negara di belahan dunia Amerika dan Eropa sedang berjuang mengatasi keterpurukan. 

Perang antara Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Masa depan perdamaian kedua negara masih gamang. Dengan kata lain, publik dunia masih akan menghadapi ketidakpastian lantaran efek perang Rusia-Ukraina.

Ancaman resesi global pada tahun depan memang sudah di depan mata. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mesti pasang kuda-kuda agar efek resesi tak menular ke dalam negeri.

Selain ancaman resesi global, urusan dalam negeri Indonesia bakal semakin pelik tahun depan. Di ujung tahun 2022, kaum buruh dan pengusaha juga masih silang pendapat ihwal penetapan upah buruh. 

Tantangan lain yang tak kalah krusial, tahun depan merupakan tahun politik. Pemilu serentak memang berlangsung pada 14 Februari 2024, namun tahapan pemilu sudah bergulir sejak 2023.

Memanasnya tensi politik bisa mempengaruhi dunia bisnis. Pemerintah perlu memitigasi potensi konflik yang muncul. Maka itu, netralitas pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, menjadi prioritas utama. Netralitas, salah satunya, bisa diperlihatkan dari isi dan program di dalam APBN-APBD. 

Di tahun politik, ada kecenderungan belanja sosial naik. Publik perlu mengawasi, jangan sampai oknum pejabat memanfaatkan guyuran program dan bantuan sosial sebagai senjata mendulang suara.

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:45 WIB

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh

Adanya pertumbuhan penjualan mobil bekas setidaknya tergambar dari pembiayaan multifinance yang meningkat.

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

INDEKS BERITA

Terpopuler