KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebentar lagi tahun 2022 berlalu. Tahun ini adalah titik balik bagi Indonesia untuk bangkit, setelah terpapar pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Sempat terjerembab resesi pada 2020 dan awal 2021, perekonomian Indonesia kembali bertumbuh.
Indonesia keluar dari krisis pandemi dengan baik. Segudang drama tercipta di awal pandemi, mulai dari pembatasan sosial hingga lika liku vaksinasi Covid-19. Kini masyarakat Indonesia bisa lega karena aktivitas bisnis kembali berdenyut.
Indonesia juga tertolong lonjakan harga komoditas seperti yakni batubara dan minyak sawit mentah (CPO). Pengusaha komoditas, juga pemerintah, ikut menikmati durian runtuh alias windfall dari lonjakan harga komoditas di sepanjang 2022.
Bagaimana dengan proyeksi di sepanjang tahun 2023? Optimistis adalah modal utama yang harus kita punya, namun tetap mengukur kemampuan sekaligus realistis melihat keadaan sekitar.
Sudah mafhum, kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagian negara di belahan dunia Amerika dan Eropa sedang berjuang mengatasi keterpurukan.
Perang antara Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Masa depan perdamaian kedua negara masih gamang. Dengan kata lain, publik dunia masih akan menghadapi ketidakpastian lantaran efek perang Rusia-Ukraina.
Ancaman resesi global pada tahun depan memang sudah di depan mata. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mesti pasang kuda-kuda agar efek resesi tak menular ke dalam negeri.
Selain ancaman resesi global, urusan dalam negeri Indonesia bakal semakin pelik tahun depan. Di ujung tahun 2022, kaum buruh dan pengusaha juga masih silang pendapat ihwal penetapan upah buruh.
Tantangan lain yang tak kalah krusial, tahun depan merupakan tahun politik. Pemilu serentak memang berlangsung pada 14 Februari 2024, namun tahapan pemilu sudah bergulir sejak 2023.
Memanasnya tensi politik bisa mempengaruhi dunia bisnis. Pemerintah perlu memitigasi potensi konflik yang muncul. Maka itu, netralitas pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, menjadi prioritas utama. Netralitas, salah satunya, bisa diperlihatkan dari isi dan program di dalam APBN-APBD.
Di tahun politik, ada kecenderungan belanja sosial naik. Publik perlu mengawasi, jangan sampai oknum pejabat memanfaatkan guyuran program dan bantuan sosial sebagai senjata mendulang suara.
