Jinping Menagih Kemajuan, China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:37 WIB
Jinping Menagih Kemajuan,  China Disebut Memperluas Ujicoba Pengenaan Pajak Properti
[ILUSTRASI. Logo perusahaan tampak di kantor pusat China Evergrande Group di Shenzhen, provinsi Guangdong, China, 26 September 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China berniat memperluas proyek ujicoba pengenaan pajak properti ke provinsi Zhejiang, demikian pemberitaan media di Negeri Tembok Raksasa itu mengutip seorang ahli yang pernah bekerja untuk Beijing. Perluasan itu diartikan sebagai pertanda China kian mendekati era pemberlakuan pajak properti, yang telah lama dibahas.

China meluncurkan program percontohan pajak properti di Shanghai dan Chongqing pada 2011. Banyak ahli telah menyarankan agar ujicoba diperluas hingga kota Shenzhen dan Provinsi Hainan, menurut media pemerintah.

Presiden Xi Jinping, Jumat (15/10), menagih kemajuan ujicoba pengenaan pajak properti. Ia menyebut pajak tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan di masyarakat sesuai dengan upaya negara itu mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran bersama, pada pertengahan abad.

Baca Juga: Imbas kasus Evergrade, perusahaan properti China minta pelonggaran kebijakan

“China dapat mempertimbangkan untuk melakukan inovasi sistem untuk memperluas cakupan pajak properti sambil bergerak maju dengan undang-undang pajak sesegera mungkin,” kata Jia Kang, mantan direktur Akademi Ilmu Fiskal China yang didukung kementerian keuangan, seperti dikutip China Property News.

China telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak properti selama lebih dari satu dekade. Namun upaya itu menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan,  termasuk pemerintah daerah, yang mengandalkan pendapatan dari penjualan tanah. Ada juga kekhawatiran pengenaan pajak properti akan mengikis harga properti atau munculnya aksi jual di pasar.

Namun, pajak semacam itu dapat membantu mengekang spekulasi yang merajalela di pasar perumahan. Aksi itu belakangan mendapat sorotan global seiring dengan krisis utang dan likuiditas yang menimpa pengembang terbesar kedua di China, Evergrande Group.

Jia menyarankan untuk memperluas ujicoba pemberlakuan pajak properti ke Zhejiang, provinsi makmur yang berada di timur China.

Baca Juga: Aset kripto masih terus meningkat meski sentimen FUD dari China

Harga properti sangat bervariasi di China. Harga real estate di kota-kota lapis atas, seperti Beijing dan Shanghai berkali-kali lipat dibandingkan dengan harga properti di kota-kota pedalaman. 

“Secara umum, kota tingkat ketiga dan keempat tidak akan menjadi kelompok yang pertama kali menjalani uji coba pajak properti,” kata Jia. Ia menambahkan bahwa setiap rezim pajak properti harus beradaptasi dengan keadaan regional.

China telah memungut pajak properti untuk segmen tertentu dari properti tempat tinggal kelas atas di Shanghai dan Chongqing sejak program percontohan dimulai di kota-kota tersebut pada tahun 2011.

Pada bulan Maret, pemerintah China mengatakan dalam rencana pengembangannya untuk 2021-2025 bahwa mereka akan mendorong undang-undang pajak properti selama lima tahun ke depan. Namun hingga tahun 2021, rencana pengenaan pajak itu belum dicantumkan dalam agenda legislasi. 

Selanjutnya: ADNOC Drilling Tercatat di Tiga Indeks Ekuitas Sekaligus Milik FTSE Russell

 

Bagikan

Berita Terbaru

Bank Siapkan Capex TI Jumbo Tahun Ini
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:30 WIB

Bank Siapkan Capex TI Jumbo Tahun Ini

Perbankan secara konsisten memperkuat kapabilitas teknologi informasi (TI) sebagai strategi jangka panjangnya untuk menghadapi tantangan digital

Diversifikasi Bisnis Bakal Dorong Margin Petrosea Tbk (PTRO)
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:30 WIB

Diversifikasi Bisnis Bakal Dorong Margin Petrosea Tbk (PTRO)

Akuisisi PT Singaraja Putra Tbk (SINI) diperkirakan melipatgandakan laba bersih PTRO pada 2026. Simak rincian potensi keuntungan investor!

Reformasi Pasar Modal Bisa Menekan Bisnis Sekuritas
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:27 WIB

Reformasi Pasar Modal Bisa Menekan Bisnis Sekuritas

OJK menarik rem pertumbuhan bisnis sekuritas, mendorong pasar integritas. Kebijakan ini berpotensi picu konsolidasi dan kenaikan biaya kepatuhan.

Nasib Emiten Indonesia
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:10 WIB

Nasib Emiten Indonesia

Ketika biaya pendanaan naik dan akses kredit jadi lebih selektif, sektor riil akan menghadapi tekanan dari sisi investasi dan kapasitas produksi.

Rupiah pada Rabu (11/2) Menanti Data Ekonomi
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:05 WIB

Rupiah pada Rabu (11/2) Menanti Data Ekonomi

Di pasar spot rupiah ditutup pada level Rp 16.811 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,04% dari sehari sebelumnya

KAEF Bidik Pertumbuhan High Single Digit
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:40 WIB

KAEF Bidik Pertumbuhan High Single Digit

KAEF akan memperkuat sinergi antar-entitas dalam grup serta mendorong percepatan digitalisasi guna pertumbuhan yang berkelanjutan.​

Proyek Tanggul Laut Mulai di Jakarta dan Semarang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:35 WIB

Proyek Tanggul Laut Mulai di Jakarta dan Semarang

Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa memastikan proyek tanggul laut segera dibangun mengantisipasi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob.

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:25 WIB

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mengandalkan kontribusi marketing sales dari lahan industri di Kendal dan Cikarang.

Industri Bersiap Pelabelan Makanan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:15 WIB

Industri Bersiap Pelabelan Makanan

Tekanan terbesar penerapan pelabelan makanan akan dirasakan oleh industri yang bergantung pada gula.

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:10 WIB

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF

Pola belanja bergeser, kualitas pembiayaan diuji.                                                       

INDEKS BERITA

Terpopuler