Reporter: Anastasia Lilin Y | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana konversi kompor LPG menjadi kompor listrik induksi menuai kontra.
Konversi kali ini, bertujuan mengatasi kelebihan pasokan listrik PLN. Pembangkit setrum batubara dalam mega proyek 35 gigawatt (GW) 2015-2019, terus bertambah di tengah konsumsi yang seret.
Penolakan dari sejumlah pihak antara lain terkait dengan pertimbangan daya listrik besar pada kompor listrik induksi. Belum lagi peralatan memasak khusus yang diperlukan dan peluang mobilitasnya jika digunakan oleh para pedagang makanan keliling.
Melihat berbagai respon publik, pekan lalu pemerintah menyatakan program konversi belum akan diberlakukan tahun 2022. Sejauh ini, program kompor listrik induksi masih berupa uji coba 2.000 unit dari rencana 300.000 unit di Bali dan Solo, Jawa Tengah.
Dalam sebuah perjumpaan dengan KONTAN Juli lalu, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan program kompor listrik induksi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelebihan listrik PLN di tengah konsumsi yang menurun sejak pandemi Covid-19.
Sementara sejumlah PLTU batubara baru yang sudah diteken dalam proyek 35 GW, tidak bisa dibatalkan menurut kesepakatan bisnis.
Tiga solusi lain pemerintah yaitu renegosiasi ulang skema bisnis take or pay antara PLN dan penyedia listrik swasta (IPP).
Kesepakatan take or pay, mewajibkan PLN untuk membayar produksi listrik baik dipakai maupun tidak. Pemerintah juga akan menginisiasi skema pensiun dini untuk PLTU berusia lebih dari 10 tahun dan menerapkan pajak karbon.
Proyek prestisius 35 GW sejak awal memang tampak blunder. Sementara program kompor listrik induksi semacam "tumbal" dari kesalahan itu.
Alih-alih menetapkan proyek visioner jangka panjang, pemerintah justru berkutat pada gaya lama pemenuhan sumber energi dengan mengandalkan komoditas fosil yang tak berkelanjutan.
Padahal komoditas energi seperti batubara serta minyak dan gas (migas), senantiasa fluktuatif karena mengikuti harga dunia. Risiko harga tak cuma dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran tetapi juga kondisi geopolitik dunia.
Andai saja Perjanjian Paris tahun 2015 lalu dibaca lebih serius oleh pemerintah sebagai sinyal tren energi ke depan, proyek setrum batubara tidak akan jor-joran diteken.
Namun tentu lain cerita jika ada patgulipat di belakangnya.
