KONTAN.CO.ID - BEIJING. Aktivitas pabrik di China mengalami kontraksi pada bulan September 2021 untuk pertama kali sejak pandemi tahun lalu. Ini merupakan tanda, krisis listrik berdampak luas terhadap perlambatan ekonomi.
Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur anjlok ke level 49,6 dari 50,1 pada Agustus 2021. Biro Statistik Nasional mengatakan, realisasi di bawah angka 50 yang menandakan penurunan output.
China menghadapi krisis listrik yang meluas sehingga mengancam perlambatan ekonomi dan mengganggu rantai pasokan global saat menjelang musim belanja Natal di akhir tahun.
Setidaknya 20 provinsi telah membatasi penggunaan listrik pada September 2021. Hal ini membatasi produksi pabrik di berbagai sektor mulai dari aluminium, baja hingga mainan dan pakaian.
Ahli statistik senior di Biro Statistik Nasional Zhao Qinghe mengatakan, kontraksi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kinerja industri padat energi yang melambat.
"Sub-indeks pesanan baru telah berkontraksi selama dua bulan berturut-turut sekarang. Hal tersebut mencerminkan perlambatan dalam aktivitas produksi manufaktur dan permintaan pasar," kata Zhao, seperti dikutip oleh Bloomberg, Kamis (30/9).
Secara terpisah, PMI manufaktur Caixin justru rebound ke level 50 dari 49,2 pada Agustus 2021. Peningkatan ini berkat permintaan domestik yang lebih kuat dan peningkatan pesanan baru. Penyebabnya, penjualan ekspor terus menurun.
Pembatasan listrik semakin memukul perekonomian China. Sebelumnya, pasar properti juga tertekan akibat kasus gagal bayar Evergrande Group. Ditambah lagi, harga komoditas yang tinggi dan tindak tegas pemerintah terhadap sektor properti hingga internet.
Hal ini dibarengi melemahnya daya beli konsumen akibat Covid-19. Kepala Penelitian Makro di CCB International Securities Ltd Cui Li mengatakan, berbagai kendala itu telah menganggu pasokan secara luas.
"Hal tersebut mungkin akan menjadi masalah lanjutan dalam beberapa bulan mendatang," terangnya.
Guna mengantisipasi masalah itu, pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha seperti memotong rasio cadangan. Sambil menjaga kebijakan yang ketat ke sektor properti dan pembiayaan kepada pemerintah daerah.
Berita Terbaru
Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%
Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti?
Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.
Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP
Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.
Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.
Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial
Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun
Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.
Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.
