KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Semua pihak sedang memusatkan perhatiannya pada penanganan Covid-19. Tiba-tiba gelombang kedua pandemi menerjang tinggi setelah Lebaran, hingga semuanya kalang kabut.
Dalam kondisi begini, tentu sangatlah mengganggu bila muncul polemik baru yang sesungguhnya tak perlu. Mendadak dari hasil rapat koordinasi menteri akhir bulan lalu muncul opsi vaksinasi berbayar untuk individu, di samping vaksinasi gotong royong oleh perusahaan.
Tak pelak rencana kebijakan itu mengundang kehebohan. Padahal wacana itu pernah riuh sebelum dilaksanakannya vaksinasi awal tahun.
Opsi vaksinasi berbayar sebagai wujud kepedulian, "sambatan", untuk bergotong royong karena negara lagi susah, sehingga tak seluruh vaksinasi dibiayai anggaran negara yang dibebani banyak utang baru.
Tapi akhirnya Jokowi memutuskan vaksinasi bagi sebagian besar rakyat itu gratis dan dibiayai anggaran negara. Adapun vaksin berbayar diserap sebagai vaksinasi gotong royong yang diinisiasi Kadin. Dibilang sudah 28.000 perusahaan mendaftar untuk vaksinasi 7,5 juta karyawan.
Jadi sudah tepat Jokowi membatalkan rencana vaksinasi individu berbayar itu. Di masa darurat kesehatan ini, vaksin Covid-19 adalah global public goods. Maka masyarakat harus mendapatkannya dari negara secara gratis. Tanpa bayar.
Tapi lantaran keterbatasan bujet, hanya 181,5 juta orang atau 70% dari target vaksin yang kebagian vaksin gratis sebagai syarat mencapai herd immunity. Bagi 30% warga sisanya yang ingin holopis kuntul baris, jalurnya cuma ikut vaksin gotong royong, melalui saluran perusahaan yang dikoordinasi oleh Kadin.
Pertanyaannya, kenapa vaksinasi berjalan lambat? Ada memang perusahaan yang mundur setelah melihat biaya vaksin yang gede. Tapi ada juga perusahaan yang sudah mendaftar dan telah menunggu lama tak kebagian vaksin gotong royong.
Lantaran vaksin terbukti sangat berguna melawan korona, sangat strategis untuk mempercepat vaksinasi secara serentak, baik yang dibiayai negara maupun perusahaan. Holding farmasi BUMN Bio Farma harus mempercepat produksi dan distribusi vaksin. Ini sangat krusial untuk memenuhi target vaksinasi.
Perusahaan yang sudah mendaftar di Kadin seharusnya memenuhi komitmennya. Bila sebagian karyawan perusahaan itu termasuk BUMN telanjur ikut vaksin gratis, seyogianya memberikan slot itu kepada keluarga atau kerabat karyawan. Sehingga semua bergotong royong menyukseskan vaksinasi.
