Ambisi Hilirisasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pernyataan menggelitik dilontarkan Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi itu menyebut, bank baik pelat merah ataupun swasta, harus mau membiayai proyek hilirisasi.
Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar bilang, sebisa mungkin proyek hilirisasi tak memakai duit negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih baik dialokasikan ke urusan seperti program Makan Bergizi Gratis, kesehatan dan infrastruktur.
Apa yang disampaikan Bahlil jadi menarik lantaran tanpa disertai kewajiban sekalipun, perbankan sejatinya sudah masuk untuk membiayai proyek hilirisasi. Tentu dengan dasar penilaian dan perhitungan masing-masing mengenai proyek apa yang bisa dikasih pinjaman serta berapa nilai kreditnya. Rasa-rasanya bankir tak perlu didikte soal bagaimana cara membiakkan duit.
Namun, jika keharusan itu berlaku untuk semua bank, dengan skema dan syarat yang dipaksakan secara sepihak, yang terjadi malah bisa mencederai kredibilitas bank itu sendiri. Bank berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengucurkan kredit demi memenuhi hajat pemerintah.
Lagipula, dan ini tak kalah pentingnya, pernyataan Bahlil juga menunjukkan pemerintah tak peka dalam melihat skala prioritas kebutuhan. Dalam kondisi Indonesia seperti sekarang, perhatian, dukungan kebijakan, dan sumber daya modal mestinya dicurahkan untuk sektor-sektor usaha yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kebangkrutan yang berlangsung di industri tekstil dan disertai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran adalah masalah nyata di depan mata yang mestinya jadi prioritas pemerintah. Ia adalah puncak gunung es dari pengabaian bertahun-tahun panjang atas kebutuhan investasi yang lebih berkualitas dan dukungan kebijakan pemerintah yang memadai terhadap sektor usaha padat karya.
Pemerintah terlihat lebih jor-joran merayu dan menyodorkan iming-iming insentif fiskal dan non fiskal ke investor di sektor padat modal seperti hilirisasi tambang. Namun tak menunjukkan atensi dan semangat yang sama ke industri dengan penyerapan tenaga kerja besar.
Padahal, melemahnya daya beli yang tengah dihadapi masyarakat tak lepas dari persoalan ini. Repotnya, Indonesia selama ini bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Masih mimpi bisa 8%?
