KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina Bali membuat hati miris. Warga harus mengantre panjang hingga tidur di trotoar untuk membeli bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, ada warga yang pingsan karena terlalu lama terkena terik sinar matahari saat antre BBM. Manajemen Pertamina telah meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji meningkatkan pasokan BBM ke Bali. Mereka berkilah kasus ini terjadi karena kapal tanker terlambat bersandar sekitar 12 jam.
Namun, antrean pembeli BBM hingga lebih dari 1 kilometer ini adalah alarm keras tentang kualitas manajemen persediaan dan distribusi energi oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, kasus serupa juga terjadi di wilayah lain, yakni di Manado, Sulawesi Utara dan Samarinda, Kalimantan Timur. Apesnya lagi, warga Samarinda harus antre BBM di tengah kualitas udara berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan.
Situasi ini mengindikasikan kegagalan perencanaan stok dan distribusi yang seharusnya dapat diantisipasi. Pengelolaan BBM tidak cukup mengandalkan pengiriman ketika persediaan menipis. Pertamina Patra Niaga semestinya memiliki sistem pemantauan stok secara real time, proyeksi kebutuhan yang akurat, serta mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi potensi kekurangan pasokan.
Karena itu, pertanggungjawaban harus dimulai dari jajaran pimpinan Pertamina Patra Niaga. Jika audit membuktikan kelalaian manajerial, sanksi harus dijatuhkan secara proporsional, termasuk evaluasi terhadap pejabat yang gagal menjalankan tugasnya.
Pertamina adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan gaji dan tunjangan besar untuk pegawainya. Khusus untuk Pertamina Patra Niaga, laporan keuangan 2023 menyebut, kompensasi kepada manajemen kunci (7 direksi dan 7 komisaris) mencapai US$ 19,1 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 312 miliar. Rata-rata yang diterima manajemen kunci sekitar Rp 21,8 miliar per tahun. Gaji besar, tanggung jawab tidak boleh dilalaikan.
Ke depan, Pertamina Patra Niaga harus membangun sistem manajemen persediaan berbasis data yang mengintegrasikan konsumsi harian, stok terminal, jadwal kapal tanker, dan pengiriman mobil tangki. Cadangan operasional perlu ditetapkan berdasarkan risiko dan lonjakan permintaan. Skenario darurat harus diuji secara berkala. Informasi ketersediaan BBM di SPBU juga perlu diumumkan secara transparan.
