"VIVO, APR dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis dan tindak lanjut tahap selanjutnya

Negosiasi antara Pertamina dan sejumlah SPBU swasta terkait penyediaan bakan bakar minyak (BBM)  nonsubsidi masih alot.

Sampai dengan hari ini proses business to business (B2B) belum mencapai titik setuju alias deadlock untuk pembelian BBM base fuel PT Pertamina.

Seorang konsumen mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum kepada Menteri ESDM, PT Pertamina (Persero), hingga PT Shell Indonesia

Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat saling menghormati aturan dan tata kelola yang berlaku.

Jangan sampai kisruh tata niaga BBM nonsubsidi merugikan konsumen tingkat akhir yang saat ini sudah menanggung banyak beban.

Ke depan, realisasi subsidi listrik maupun BBM bersubsidi akan sangat bergantung pada berbagai faktor eksternal.

Jika negosiasi antara Pertamina dan pengelola SPBU swasta tidak berjalan sesuai rencana, maka Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi lanjutan.

Pemerintah bisa mengirit anggaran subsidi BBM. Soalnya, ada juga pengguna Pertalite bergeser ke SPBU swasta.

YLKI meminta pemerintah memastikan hak konsumen terkait tata niaga BBM, sehingga tidak terjadi kelangkaan di SPBU swasta