AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China

Jumat, 10 Desember 2021 | 13:32 WIB
AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China
[ILUSTRASI. Gedung Pentagon, markas Kementerian Pertahanan AS di Arlington, Virginia, AS.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALUR. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan untuk membahas usulan untuk menutup celah peraturan yang memungkinkan SMIC membeli teknologi penting dari Negeri Paman Sam. Usulan yang akan menghambat produsen chip asal China itu datang dari Kementerian Pertahanan, demikian pemberitaan Wall Street Journal (WSJ).

Beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan AS berupaya untuk menghambat pembahasan usulan tersebut, demikian pemberitaan WSJ, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pemerintah AS menyertakan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ke dalam daftar hitam perusahaan China tahun lalu. Dengan penempatan tersebut, SMIC tidak diperbolehkan mengakses peralatan manufaktur canggih yang diproduksi perusahaan AS.

Baca Juga: Fokus ke Bisnis Chip, Samsung Gabungkan Divisi Ponsel dan Elektronik Konsumen

Pemerintah AS menyatakan daftar hitam itu berisikan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Namun, banyak perusahaan China yang terkena blacklist membantah tudingan tersebut.

SMIC, pembuat chip kontrak terbesar di China, tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

Dalam beberapa bulan mendatang, pejabat AS juga mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak perusahaan teknologi China ke daftar hitam milik Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Keuangan akan menyusun daftar larangan investasi di China, demikian pemberitaan WSJ.

Pada hari Rabu, DPR AS mengesahkan undang-undang yang melarang impor produk dari Xinjiang, China karena kekhawatiran tentang praktik kerja paksa di kawasan itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Ada Penyesuaian Laporan Keuangan, Laba ADHI Berbalik Jadi Rugi pada 2024
| Selasa, 07 April 2026 | 13:43 WIB

Ada Penyesuaian Laporan Keuangan, Laba ADHI Berbalik Jadi Rugi pada 2024

Untuk setahun penuh 2024, ADHI mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp 60,09 miliar dari awalnya laba sebesar Rp 281,15 miliar.

Kilang Asia dan Eropa Berebut Sumber Minyak Mentah, Pasokan Seret Harga Membengkak
| Selasa, 07 April 2026 | 11:00 WIB

Kilang Asia dan Eropa Berebut Sumber Minyak Mentah, Pasokan Seret Harga Membengkak

Imbas penutupan Selat Hormuz, sejumlah cekungan migas yang masih menyimpan harapan menjadi rebutan berbagai negara.

Melihat Peluang di Musim Pembayaran Dividen di Kuartal II-2026
| Selasa, 07 April 2026 | 10:00 WIB

Melihat Peluang di Musim Pembayaran Dividen di Kuartal II-2026

Analis menyebut bahwa saham dengan dividend yield yang tinggi umumnya berasal dari sektor komoditas dan perbankan.

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways
| Selasa, 07 April 2026 | 07:44 WIB

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways

IHSG Senin (6/4) turun 0,53%, dipicu konflik global dan rilis daftar HSC. Analis membeberkan potensi risiko yang perlu diwaspadai investor.

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya
| Selasa, 07 April 2026 | 07:34 WIB

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya

Laba bersih MAPI melonjak 26,22% pada 2025. Terungkap, iPhone 17 dan musim liburan akhir tahun jadi pendorong utama. Simak detail performa MAPI!

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45
| Selasa, 07 April 2026 | 07:24 WIB

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45

Suku bunga tinggi, rupiah melemah, dan geopolitik Timur Tengah jadi bayangan. Pahami risiko yang bisa menekan kinerja LQ45 tahun ini.

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah
| Selasa, 07 April 2026 | 07:08 WIB

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah

Presiden Prabowo turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun.

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius
| Selasa, 07 April 2026 | 07:04 WIB

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak merujuk hasil audit BPK

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%
| Selasa, 07 April 2026 | 07:01 WIB

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%

Pemerintah menunda kenaikan tarif batas atas namun mengerek fuel surcharge menjadi 38% lantaran harga avtur melonjak

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji
| Selasa, 07 April 2026 | 06:57 WIB

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji

Hingga saat ini, operasional distribusi energi, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T didukung oleh 148 kapal.

INDEKS BERITA

Terpopuler