AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China

Jumat, 10 Desember 2021 | 13:32 WIB
AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China
[ILUSTRASI. Gedung Pentagon, markas Kementerian Pertahanan AS di Arlington, Virginia, AS.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALUR. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan untuk membahas usulan untuk menutup celah peraturan yang memungkinkan SMIC membeli teknologi penting dari Negeri Paman Sam. Usulan yang akan menghambat produsen chip asal China itu datang dari Kementerian Pertahanan, demikian pemberitaan Wall Street Journal (WSJ).

Beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan AS berupaya untuk menghambat pembahasan usulan tersebut, demikian pemberitaan WSJ, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pemerintah AS menyertakan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ke dalam daftar hitam perusahaan China tahun lalu. Dengan penempatan tersebut, SMIC tidak diperbolehkan mengakses peralatan manufaktur canggih yang diproduksi perusahaan AS.

Baca Juga: Fokus ke Bisnis Chip, Samsung Gabungkan Divisi Ponsel dan Elektronik Konsumen

Pemerintah AS menyatakan daftar hitam itu berisikan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Namun, banyak perusahaan China yang terkena blacklist membantah tudingan tersebut.

SMIC, pembuat chip kontrak terbesar di China, tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

Dalam beberapa bulan mendatang, pejabat AS juga mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak perusahaan teknologi China ke daftar hitam milik Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Keuangan akan menyusun daftar larangan investasi di China, demikian pemberitaan WSJ.

Pada hari Rabu, DPR AS mengesahkan undang-undang yang melarang impor produk dari Xinjiang, China karena kekhawatiran tentang praktik kerja paksa di kawasan itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:50 WIB

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi

Dengan tingginya inflasi medis hingga ancaman fraud, sejumlah perusahaan memilih hengkang dari bisnis asuransi kesehatan.

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,04% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,90%.

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP

PMN dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot

Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

INDEKS BERITA

Terpopuler