AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China

Jumat, 10 Desember 2021 | 13:32 WIB
AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China
[ILUSTRASI. Gedung Pentagon, markas Kementerian Pertahanan AS di Arlington, Virginia, AS.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALUR. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan untuk membahas usulan untuk menutup celah peraturan yang memungkinkan SMIC membeli teknologi penting dari Negeri Paman Sam. Usulan yang akan menghambat produsen chip asal China itu datang dari Kementerian Pertahanan, demikian pemberitaan Wall Street Journal (WSJ).

Beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan AS berupaya untuk menghambat pembahasan usulan tersebut, demikian pemberitaan WSJ, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pemerintah AS menyertakan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ke dalam daftar hitam perusahaan China tahun lalu. Dengan penempatan tersebut, SMIC tidak diperbolehkan mengakses peralatan manufaktur canggih yang diproduksi perusahaan AS.

Baca Juga: Fokus ke Bisnis Chip, Samsung Gabungkan Divisi Ponsel dan Elektronik Konsumen

Pemerintah AS menyatakan daftar hitam itu berisikan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Namun, banyak perusahaan China yang terkena blacklist membantah tudingan tersebut.

SMIC, pembuat chip kontrak terbesar di China, tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

Dalam beberapa bulan mendatang, pejabat AS juga mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak perusahaan teknologi China ke daftar hitam milik Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Keuangan akan menyusun daftar larangan investasi di China, demikian pemberitaan WSJ.

Pada hari Rabu, DPR AS mengesahkan undang-undang yang melarang impor produk dari Xinjiang, China karena kekhawatiran tentang praktik kerja paksa di kawasan itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler