AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China

Jumat, 10 Desember 2021 | 13:32 WIB
AS Berniat Melarang Perusahaan di Negerinya Memasok Produsen Chip China
[ILUSTRASI. Gedung Pentagon, markas Kementerian Pertahanan AS di Arlington, Virginia, AS.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALUR. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan untuk membahas usulan untuk menutup celah peraturan yang memungkinkan SMIC membeli teknologi penting dari Negeri Paman Sam. Usulan yang akan menghambat produsen chip asal China itu datang dari Kementerian Pertahanan, demikian pemberitaan Wall Street Journal (WSJ).

Beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan AS berupaya untuk menghambat pembahasan usulan tersebut, demikian pemberitaan WSJ, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pemerintah AS menyertakan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ke dalam daftar hitam perusahaan China tahun lalu. Dengan penempatan tersebut, SMIC tidak diperbolehkan mengakses peralatan manufaktur canggih yang diproduksi perusahaan AS.

Baca Juga: Fokus ke Bisnis Chip, Samsung Gabungkan Divisi Ponsel dan Elektronik Konsumen

Pemerintah AS menyatakan daftar hitam itu berisikan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Namun, banyak perusahaan China yang terkena blacklist membantah tudingan tersebut.

SMIC, pembuat chip kontrak terbesar di China, tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

Dalam beberapa bulan mendatang, pejabat AS juga mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak perusahaan teknologi China ke daftar hitam milik Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Keuangan akan menyusun daftar larangan investasi di China, demikian pemberitaan WSJ.

Pada hari Rabu, DPR AS mengesahkan undang-undang yang melarang impor produk dari Xinjiang, China karena kekhawatiran tentang praktik kerja paksa di kawasan itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Siap Bentuk Badan Percepatan Perumahan
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:35 WIB

Pemerintah Siap Bentuk Badan Percepatan Perumahan

Pembentukan Badan Percepatan Perumahan tersebut diharapkan bisa membantu mewujudkan program tiga juta rumah.

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:30 WIB

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan alias layer tarif cukai rokok pada tahun ini

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:20 WIB

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak

Struktur upah pekerja saat ini  menurut KSPI masih belum tidak selaras dengan tingginya biaya hidup.

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham sempat amblas dari Rp 127,5 triliun di akhir 2024, menjadi Rp 114,8 triliun di akhir semester I-2025

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton

Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan nikel.

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:05 WIB

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini

Jumlah pemutusan hubungan kerja  aliash PHK yang terjadi di Indonesia mencapai 88.519 pekerja pada 2025.

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:00 WIB

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik

Tak hanya berdampak terhadap APBN, pelemahan rupiah juga bisa merambat ke inflasi                   

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

INDEKS BERITA