Berita Global

AS Menambah Perusahaan China yang Masuk Daftar Pembatasan Ekspor dan Investasi

Jumat, 17 Desember 2021 | 11:46 WIB
AS Menambah Perusahaan China yang Masuk Daftar Pembatasan Ekspor dan Investasi

ILUSTRASI. Logo pembuat drone DJI terpasang di gerainya di Beijing, China, 15 Desember 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (16/12) memberlakukan pembatasan investasi dan ekspor atas lusinan perusahaan China, termasuk pembuat drone terkemuka DJI. Pembatasan itu didasarkan atas tuduhan belasan perusahaan tersebut terlibat dalam penindasan etnis minoritas di China, Uyghur, atau membantu militer. Langkah AS ini semakin meningkatkan ketegangan di antara dua ekonomi teratas dunia.

Kementerian Keuangan AS menempatkan DJI dan tujuh perusahaan teknologi China lainnya dalam daftar entitas yang memiliki hubungan dengan militer China, karena perusahaan-perusahaan tersebut mendukung “pengawasan dan pelacakan biometric” atas etnis Uyghur. Warga AS terlarang memperdagangkan efek yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Secara terpisah, Kementerian Perdagangan AS menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar hitam perdagangan, yang membatasi akses ke ekspor AS.

 Baca Juga: Pakai Vaksin Sinovac, China Rentan Alami Gelombang Baru Akibat Omicron

Kementerian itu juga menambahkan HMN International, yang sebelumnya bernama Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology Co, Ltd, dan Zhongtian Technology Submarine Cable ke dalam daftar perusahaan yang dituduh memperoleh, atau mencoba untuk memperoleh teknologi dari AS untuk membantu memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat.

Kedutaan China di Washington menyebut tindakan itu sebagai "penindasan yang tidak beralasan" yang melanggar aturan perdagangan bebas, dan menambahkan bahwa Beijing akan mengambil "semua tindakan penting" untuk menegakkan kepentingan perusahaan dan lembaga penelitian China.

“Pengembangan bioteknologi China selalu untuk kesejahteraan umat manusia. Klaim terkait yang dibuat pihak AS sama sekali tidak berdasar,” kata juru bicara kedutaan Liu Pengyu dalam email.

Baca Juga: AS Mengincar Kesepakatan Pengendalian Senjata dengan China  

Seorang juru bicara DJI menolak untuk mengomentari pengumuman A.S. pada hari Jumat, tetapi mengarahkan Reuters ke pernyataan perusahaan ketika Departemen Perdagangan A.S. memasukkannya ke dalam apa yang disebut daftar entitas setahun yang lalu karena alasan yang sama. Langkah itu melarangnya membeli atau menggunakan teknologi atau komponen AS.

Pada saat itu, DJI mengatakan tidak melakukan apa pun untuk membenarkan langkah tersebut dan akan terus menjual produk di AS.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uyghur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di wilayah barat jauh China, Xinjiang.

China menyangkal pelanggaran hak di Xinjiang dan telah melawan "campur tangan" AS dalam urusannya, bersumpah untuk melindungi perusahaannya dari sanksi AS.

Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan China memilih untuk menggunakan bioteknologi "untuk mengejar kendali atas rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas."

"Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak AS yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman hari Kamis ditambah dengan larangan investasi minggu lalu pada perusahaan pengenalan wajah China SenseTime dapat memperburuk hubungan yang sudah memanas antara Beijing dan Washington. Kendati Presiden Joe Biden mencoba dalam pertemuan virtual November dengan pemimpin China Xi Jinping untuk membangun "pagar pembatas" untuk mencegah dua negara adidaya dari meluncur ke arah konflik.

Senat pada hari Kamis mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur. Biden mengatakan dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang. RUU itu akan melarang impor dari wilayah Xinjiang China karena kekhawatiran tentang kerja paksa.

Baca Juga: Putin Berjanji kepada Xi Jinping untuk Menghadiri Olimpiade Musim Dingin

Larangan investasi, yang juga akan diberlakukan atas Megvii Technology Limited dan Cloudwalk Technology Co Ltd, pertama kali diberlakukan oleh administrasi Donald Trump dan direvisi oleh Biden. Kebijakan itu melarang entitas AS untuk berinvestasi di lusinan perusahaan China yang diduga terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau pengawasan. Sekarang mencakup lusinan perusahaan, dari pembuat chip terkemuka China SMIC hingga produsen minyak CNOOC.

Kedelapan perusahaan yang ditambahkan ke daftar pada hari Kamis sudah ada di daftar entitas. Daftar tersebut telah menjadi alat masuk untuk Washington dalam perseteruan teknologi AS-China. Pemasok ke perusahaan dalam daftar harus meminta izin khusus dari Kementerian Perdagangan untuk mengirimkan barang ke perusahaan yang dituju. Sementara permintaan lisensi menghadapi standar tinjauan yang sulit.

Megvii mengatakan menentang keputusan Departemen Keuangan AS dan memasukkannya dalam daftar tidak akan memengaruhi operasi harian perusahaan.

Baca Juga: Bersitegang dengan Barat, Rusia Mendapat Jaminan Keamanan dari China

Beijing dan Washington telah bentrok karena beberapa masalah, termasuk kritik AS terhadap perluasan persenjataan nuklir China dan keputusan pemerintahan Biden bulan ini bagi pejabat pemerintah AS untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 atas pelanggaran hak.

Perusahaan peralatan telekomunikasi China Huawei Technologies ditambahkan ke daftar entitas pada tahun 2019. Pembuat kabel bawah laut HMN Technologies ditambahkan akhir tahun itu.

Washington menjadi semakin khawatir tentang ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh peran perusahaan dalam membangun kabel internet bawah laut, yang memiliki kapasitas data jauh lebih besar daripada satelit. Tahun lalu, HMN mengirimkan peringatan ke negara-negara Kepulauan Pasifik tentang tawaran HMN untuk berpartisipasi dalam proyek untuk meningkatkan komunikasi di kawasan itu, lapor Reuters.

Beijing mengatakan tidak berniat menggunakan infrastruktur kabel untuk memata-matai.


Baca juga