KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Tanda-tanda perdamaian Amerika Serikat dan China semakin terlihat. Di era Presiden AS Joe Biden terlihat jelas kalau pemerintahaan Paman Sam saat ini mulai melunakkan kebijakan.
Yang paling terlihat adalah pencabutan aturan larangan terhadap aplikasi TikTok dan WeChat yang sebelumnya dikeluarkan Donald Trump. Biden mengeluarkan perintah baru untuk meninjau kembali masalah keamanan yang bisa ditimbulkan oleh dua aplikasi tersebut.
Mengutip South China Morning Post kemarin, perintah tersebut ditujukan kepada Departemen Perdagangan untuk menilai apakah ada potensi implikasi keamanan dan penggunaan data-data orang Amerika di aplikasi tersebut. Dalam perintah itu pula, Departemen Perdagangan diberi waktu hingga enam bulan sebelum nanti melaporkan rekomendasi atas peninjauan tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, inti perintah tersebut bagaimana pemerintah mengambil langkah kuat melindungi data sensitif orang Amerika dari pengumpulan dan pemanfaatan oleh musuh asing melalui aplikasi perangkat lunak yang terhubung.
Selain perintah larangan TikTok dan WeChat, Biden juga mencabut satu lagi yang perintah yang dikeluarkan Trump pada Januari terkait delapan aplikasi perangkat lunak komunikasi dan teknologi keuangan Tiongkok lainnya.
Diskusi pejabat
Di saat ada relaksasi terhadap kebijakan anti China yang dikeluarkan Trump, pemerintahaan Biden juga mulai merajut komunikasi dengan Tiongkok.
Mengutip Reuters, Kamis (10/6) kemarin Menteri Perdagangan Wang Wentao berbicara dengan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo berdiskusi melalui telepon. Keduanya membicarakan soal promosi perdagangan yang sehat.
Dalam diskusinya, baik AS dan China mengakui pentingnya pertukaran bisnis dan akan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. "Mereka sepakat untuk mempromosikan perkembangan perdagangan dan investasi yang sehat dan bekerja sama secara pragmatis untuk menangani perbedaan mereka," kata kementerian China.
Sebelumnya awal bulan ini, Wakil Perdana Menteri China Liu He berbicara dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, juga sudah berdiskusi untuk kerjasama sektor perdagangan. Rangkaian kegiatan dan kebijakan baru ini memang membuat masa depan perdamaian kedua negara perekonomian terbesar di dunia ini kembali terang di era Joe Biden. n
Berita Terbaru
Berpotensi Didepak Dari Indeks MSCI, Waspada Investasi di Saham Terkonsentrasi Tinggi
Ada kemungkinan saham yang sudah masuk dalam indeks global seperti MSCI, akan dikeluarkan atau diturunkan bobotnya, usai masuk daftar HSC.
Perang Iran dengan AS dan Israel Dorong Minyak WTI Bisa Capai US$ 130 per Barel
Perang Iran-AS yang kian panas memudarkan harapan damai. Kalkulasi terbaru menunjukkan potensi harga minyak WTI sentuh US$ 130 per barel.
Purbaya Aktifkan Bea Masuk Antidumping BOPET
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2026
IHSG & Kacamata Kuda
Keputusan investor asing untuk tetap menaruh uangnya di Indonesia lebih didorong faktor tingkat imbal hasil yang disesuaikan dengan country risk.
Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Berpotensi Tertekan Lagi
Penguatan tajam dolar AS membuat rupiah tertekan. Konflik di Timur Tengah dan harga minyak dunia akan jadi penentu.
SAL Tidak Cukup Kuat Jadi Bantalan Fiskal Saat Krisis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sekitar Rp 420 triliun
Agrinas Pesan Mobil Niaga Jepang dan China
Agrinas menyebut nilai alokasi anggaran untuk impor 160.000 mobil pikap ini mencapai Rp 200 triliun.
Ketegangan Selat Hormuz dan Logika Konflik Global
Stabilitas tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kemampuan mengelola ketegangan tanpa menghancurkan tatanan bersama.
Phapros (PEHA) Memperbaiki Fundamental Bisnis
Peningkatan kinerja PEHA pada tahun lalu didorong oleh pertumbuhan penjualan hingga dua digit dan keberhasilan strategi efisiensi operasional.
Bisnis Asuransi Properti Kian Rentan
Segmen hunian jadi salah satu penyumbang premi di bisnis asuransi properti, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan rumah dan apartemen.
