Aturan Hapus Tagih Kredit UMKM Ditargetkan Tuntas Semester I-2024

Rabu, 10 Januari 2024 | 10:46 WIB
Aturan Hapus Tagih Kredit UMKM Ditargetkan Tuntas Semester I-2024
[ILUSTRASI. Pekerja melayani pelanggan pada salah satu usaha binatu di Jakarta, Selasa (27/6). Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 9,4% secara tahunan menjadi Rp 6.561,2 triliun per Mei 2023. Pada segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 7,61%. ]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan hapus tagih kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tak kunjung kelar meski Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sudah berusia satu tahun. Padahal, aturan tersebut dinilai bisa membuat penyaluran kredit UMKM semakin ngebut.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adi Budiarso mengungkapkan, proses penyusunan aturan tersebut hingga kini belum rampung dan masih dalam tahap harmonisasi. "Mudah-mudahan semester I ini bisa selesai," ujar Adi, Selasa (9/1).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Alokasi Timpang Subsidi di Angkutan di Musim Liburan
| Senin, 02 November 2026 | 05:35 WIB

Alokasi Timpang Subsidi di Angkutan di Musim Liburan

Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, tiket sejumlah moda transportasi mendapat subsidi pemerintah kecuali tiket otobus.

Perlu Mengerek Imbal Hasil Tarik Investor
| Senin, 02 November 2026 | 05:30 WIB

Perlu Mengerek Imbal Hasil Tarik Investor

Masih terjadwal tujuh kali lelang SBN di November-Desember 2026, yang terdiri dari empat kali lelang pada November dan tiga kali pada Desember

Ekspansi Bisnis Mengerek Beban Operasional
| Senin, 02 November 2026 | 05:30 WIB

Ekspansi Bisnis Mengerek Beban Operasional

Beban operasional meningkat akibat ekspansi bisnis dan investasi teknologi di tengah efisiensi.          

Asuransi Jiwa Diversifikasi Aset Investasi
| Senin, 02 November 2026 | 05:20 WIB

Asuransi Jiwa Diversifikasi Aset Investasi

Perusahaan asuransi jiwa baru mengantongi hasil investasi sebanyak Rp 11,73 triliun hingga Agustus 2026. 

 Transaksi Digital Menjadi Mesin Uang
| Senin, 02 November 2026 | 05:00 WIB

Transaksi Digital Menjadi Mesin Uang

Bank Indonesia (BI) mencatat, volume transaksi pembayaran digital mencapai 48,98 miliar transaksi sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Lonjakan Impor Diperkirakan Menggerus Surplus Neraca Perdagangan
| Senin, 02 November 2026 | 04:55 WIB

Lonjakan Impor Diperkirakan Menggerus Surplus Neraca Perdagangan

Nilai impor September 2026 diperkirakan tumbuh signifikan terdorong harga minyak​                   

Dana DHE SDA Dongkrak Likuiditas Valas Perbankan
| Senin, 02 November 2026 | 04:30 WIB

Dana DHE SDA Dongkrak Likuiditas Valas Perbankan

Tak sekadar menambah pasokan dolar AS di dalam negeri, kebijakan ini juga menjadi ladang baru bagi bank untuk menggemukkan DPK valas.

Investor Selektif, Urun Dana Perketat Penerbitan Efek
| Senin, 02 November 2026 | 04:25 WIB

Investor Selektif, Urun Dana Perketat Penerbitan Efek

Agar tetap dipercaya pasar, industri urun dana memperketat seleksi penerbit efek demi meningkatkan kualitas investasi.

Butuh Lebih dari Sekadar Insentif Fiskal
| Senin, 02 November 2026 | 04:10 WIB

Butuh Lebih dari Sekadar Insentif Fiskal

Sejumlah pekerjaan rumah masih perlu dirampungkan pemerintah, mulai dari kepastian regulasi hingga kredibilitas pasar keuangan

Menguji Ketegasan Strict Liability di Lahan Gambut
| Senin, 02 November 2026 | 03:08 WIB

Menguji Ketegasan Strict Liability di Lahan Gambut

Penyidik Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib mengajukan gugatan perdata ganti rugi pemulihan ekologis secara simultan.

INDEKS BERITA

Terpopuler