Awasi Aksi Pengendali

Kamis, 12 Januari 2023 | 08:00 WIB
Awasi Aksi Pengendali
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana asing hengkang dari bursa saham di Indonesia. Sejak awal tahun, investor asing mencatatkan jual bersih alias net sell sebesar Rp 4,15 triliun. Disinyalir, investor asing mulai memindahkan dananya ke bursa saham di China yang valuasinya lebih murah. 

IHSG pun rontok seiring aksi investor asing menggelar aksi jual.  Sepanjang 2023 berjalan hingga kemarin, Rabu (11/1), IHSG merosot 3,89%. Saham-saham big caps tertekan aksi jual asing, yang pada gilirannya menjadi pemberat IHSG.

Langkah asing memindahkan dananya dari bursa saham di Tanah Air semestinya tak perlu membuat investor panik. Toh, sebelumnya, arus masuk dana asing sudah  mengalir kencang. Sepanjang 2022 lalu, asing membukukan beli bersih alias net buy sebesar Rp 60,6 triliun.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, bursa saham kita lebih banyak ditopang oleh investor lokal. Berdasarkan data KSEI, per Desember 2022, nilai aset saham tanpa warkat mencapai Rp 5.921,6 triliun. 

Dari jumlah tersebut, investor lokal menguasai aset Rp 3,22 triliun sementara investor asing menguasai Rp 2,7 triliun. Artinya, porsi lokal  mencapai 54,4%, naik tipis dibandingkan porsi di akhir 2021 lalu sebesar 54,14%.

Dengan porsi lokal yang lebih gede, investor sejatinya tak perlu galau menghadapi aksi jual asing. Yang perlu dikhawatirkan justru aksi jual yang digelar pemegang saham pengendali. 

Maklum, dalam setengah tahun terakhir, aksi jual oleh pengendali bisa dibilang cukup marak. Tengok saja, misalnya, aksi jual yang digelar pengendali TOYS, ARKA, UVCR, TRJA, hingga WMUU. 

Langkah pengendali menggelar aksi jual atas saham yang dimilikinya tentu patut dicermati. Apalagi, jika porsi pengendali makin menciut dan porsi pemegang saham publik menjadi lebih besar. 

Kalau sudah begitu, komitmen pengendali untuk mengembangkan perusahaan tentu perlu dipertanyakan. Sebab, yang namanya pengendali adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Bukan bermaksud berburuk sangka. Namun, kita bisa berkaca dari saham emiten yang harganya nyungsep di level gocap maupun saham yang disuspensi hingga berpotensi delisting. Tak sedikit yang porsi kepemilikan publiknya lebih dari 50% bahkan mencapai 90%.

Bagaimana pun, memasang sikap mawas diri akan lebih baik dibanding menjadi nyangkuter.

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA

Terpopuler