Badai PHK Berlanjut

Jumat, 10 Januari 2025 | 17:21 WIB
Badai PHK Berlanjut
[ILUSTRASI. Havid Febri]
Havid Vebri | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri padat karya masih diselimuti awan tebal di awal tahun ini. Kinerja industri ini masih terseok di tengah kondisi pasar yang belum bersahabat. Selain alami penurunan permintaan di pasar ekspor, mereka juga menghadapi serbuan produk impor dan pelemahan daya beli.

Tak pelak, penjualan menurun drastis hingga mengancam kelangsungan usaha. Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan. Terbukti, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan terus berlanjut. Di awal tahun ini saja dikabarkan ada tiga perusahaan padat karya melakukan PHK massal.

Ketiga perusahaan itu bergerak di industri alas kaki dan tekstil yang berlokasi di Tangerang, Subang, dan Bandung. Satu dari tiga perusahaan itu dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 2.400 pekerja. 

Fenomena ini menegaskan berlanjutnya tren PHK yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 80.000 pekerja terkena PHK selama periode Januari-Desember 2024. Kementerian ini juga memprediksi, PHK bisa naik menjadi 280.000 orang hingga akhir tahun 2025 ini.

Proyeksi itu tidak berlebihan mengingat tren PHK bukan hanya di industri padat karya, tapi juga melebar ke sektor padat modal. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), misalnya, kemarin mengumumkan menutup lapak dagangnya dalam waktu dekat. Artinya, perusahaan e-commerce ini juga bakal melakukan PHK terhadap karyawannya.

Jika dibiarkan, berlanjutnya PHK bisa berdampak serius terhadap perekonomian lantaran daya beli masyarakat makin melemah. Maka itu, pemerintah perlu mengatasi tren PHK ini dengan memfokuskan kebijakan terhadap pelaku usaha dan masyarakat korban PHK. 

Terhadap pelaku usaha, pemerintah harus mengatasi hambatan bisnis yang mereka hadapi.  Hal mendasar yang perlu dilakukan adalah meningkatkan iklim usaha. Identifikasi setiap masalah dan tantangan agar aktivitas bisnis kembali menggeliat. Pemerintah juga harus cermat membuat kebijakan, sehingga iklim usaha tetap kondusif.  

Sementara resep kebijakan terhadap korban PHK harus difokuskan pada upaya menjaga daya beli mereka. Beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada pekerja yang terkena PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru.

Selanjutnya: InvestHK Siap Membantu Pemerintah Indonesia Untuk Mendirikan Family Office

Bagikan

Berita Terbaru

Rencana Akuisisi Oleh Grup Djarum (TOWR) Bikin Saham DATA Terbang, Sudah Dua Hari ARA
| Selasa, 21 Januari 2025 | 11:34 WIB

Rencana Akuisisi Oleh Grup Djarum (TOWR) Bikin Saham DATA Terbang, Sudah Dua Hari ARA

Setelah akuisisi 40% saham PT Remala Abadi Tb (DATA) rampung, anak usaha TOWR akan menggelar tender offer.

Akuisisi Bank Victoria Syariah, Prospek Saham BBTN Diprediksi Lebih Cerah di 2025
| Selasa, 21 Januari 2025 | 08:09 WIB

Akuisisi Bank Victoria Syariah, Prospek Saham BBTN Diprediksi Lebih Cerah di 2025

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berencana untuk membuka 9 sales center baru hingga pengujung 2025. 

Simak Rekomendasi Saham Komoditas Usai Pelantikan Trump
| Selasa, 21 Januari 2025 | 07:47 WIB

Simak Rekomendasi Saham Komoditas Usai Pelantikan Trump

Masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menyetir harga komoditas global. 

Kinerja EXCL Berpeluang Menguat dengan XLSmart
| Selasa, 21 Januari 2025 | 07:24 WIB

Kinerja EXCL Berpeluang Menguat dengan XLSmart

Dalam jangka panjang, PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan mengantongi pendapatan lebih tebal bersama ekosistem baru.

Imbal Hasil Reksadana Offshore Bisa Lebih Bongsor
| Selasa, 21 Januari 2025 | 07:14 WIB

Imbal Hasil Reksadana Offshore Bisa Lebih Bongsor

Prospek kinerja reksadana offshore diproyeksikan positif pada tahun 2025, didukung penguatan dolar Amerika Serikat (AS). 

Cermati Pasokan Lokal  saat Impor Pangan Disetop
| Selasa, 21 Januari 2025 | 07:00 WIB

Cermati Pasokan Lokal saat Impor Pangan Disetop

Kebijakan menghentikan impor pangan mulai tahun ini harus dibarengi dengan ketersediaan pasokan di pasar lokal. 

Pasca Pelantikan Donald Trump, Hari Ini Rupiah Berpotensi Kembali Melemah
| Selasa, 21 Januari 2025 | 06:56 WIB

Pasca Pelantikan Donald Trump, Hari Ini Rupiah Berpotensi Kembali Melemah

Kemarin, mata uang Asia termasuk Indonesia cenderung menguat. Penyebabnya ada panggilan telepon Xi Jinping dan Trump. 

Menyingkap Misteri Tertancapnya Pagar Laut
| Selasa, 21 Januari 2025 | 06:40 WIB

Menyingkap Misteri Tertancapnya Pagar Laut

Perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group memiliki HGB di perairan Tangerang yang berdiri pagar laut

Dana Layanan Transportasi  di Daerah Dipangkas
| Selasa, 21 Januari 2025 | 06:35 WIB

Dana Layanan Transportasi di Daerah Dipangkas

Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. Pada 2025

Menteri Satryo Soemantri Didemo Pegawainya
| Selasa, 21 Januari 2025 | 06:25 WIB

Menteri Satryo Soemantri Didemo Pegawainya

Sekjen Kemendikti Saintek, Togar M Sumatupang menegaskan pemecatan yang dimaksudkan untuk pembenahan organisasi di lingkungan Kemendikti Saintek.

INDEKS BERITA

Terpopuler