Bank Bakal Memikul Biaya Dana Berat Lebih Lama

Jumat, 24 Januari 2025 | 06:30 WIB
Bank Bakal Memikul Biaya Dana Berat Lebih Lama
[ILUSTRASI. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa bersama anggota dewan komisioner saat jumpa pers suku bunga penjaminan.]
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan diperkirakan akan tetap menanggung biaya dana yang tinggi hingga paruh pertama tahun ini, meski BI rate sudah dipangkas 25 basis poin (bps) ke level 5,75% baru-baru ini.

Pasalnya, persaingan berebut dana pihak ketiga (DPK) di pasar masih sengit karena likuiditas mengetat. Kondisi ini membuat bank tidak berani segera menurunkan bunga simpanannya.

Alhasil, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan  mengambil kebijakan untuk tetap mempertahankan suku bunga penjaminan di level 4,25% untuk periode  Februari sampai dengan Mei 2025. 

"Walau BI rate turun, reaksi di pasar masih lambat, sehingga kami belum bisa turunkan bunga. Kedua, kondisi di sistem finansial secara umum ada tekanan ke rupiah, kami khawatir kalau diturunkan bisa berdampak negatif ke semua sisi. Kami sedang mencoba menjaga sentimen di pasar," papar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (23/1).

Baca Juga: Bunga Pinjaman Daring Tidak Kompak Turun per 2025, Begini Kata Fintech P2P Lending

Menurut Purbaya, keputusan itu tidak akan mengganggu kebijakan moneter, karena suku bunga penjaminan masih berada di bawah suku bunga Bank Indonesia (BI).

Dia menambahkan, tren perlambatan DPK memang nyata, hanya tumbuh 4,48% tahun 2024. Sementara kredit tumbuh 10,39%. Gap atau selisih pertumbuhan yang lebar ini membuat tren pengetatan likuiditas belum berakhir.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiatmadja menyebut nasabah memiliki opsi untuk menaruh dananya di berbagai instrumen dengan imbal hasil tinggi, termosuk Surat Berharga Negara (SBN). 

Hal itu menurut Jahja menjadi penyebab perbankan tak berani serta merta menurunkan suku bunga depositonya meskipun BI Rate telah turun. Tujuannya demi menjaga pasokan likuiditas.

"Apalagi bank-bank yang butuh likuiditas pasti tidak akan berani menurunkan bunga depositonya, karena berisiko nasabah pindah ke SBN atau ke bank lain. Itu yang jadi salah satu pertimbangannya,” ucap Jahja.

Baca Juga: Bank Mandiri Taspen Rilis Fitur Online Onboarding di Aplikasi Movin

Namun, Jahja memastikan likuiditas BCA saat ini masih sangat memadai sehingga cost of fund atau biaya dananya terjaga stabil. Ia bilang hal itu tak lepas dari kekuatan struktur pendanaan BCA yang sangat besar dengan rasio dana murah mencapai 82,4% pada akhir 2024.

Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk memperkirakan tren biaya dana mahal masih akan berlanjut walau BI rate turun. Ia belum bisa memprediksi kapan cost of fund perseroan benar-benar akan menyusut. “Tapi, kami berharap bisa turun bertahap,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Bisnis Bank J Trust Indonesia, Widjaja Hendra menyatakan, untuk bersaing kompetitif, bank mau tidak mau harus menawarkan bunga tinggi.

"Persaingan cukup kompetetif, mau tidak mau bank akan menawarkan bunga tinggi untuk menarik nasabah  menempatkan dananya, karena masyarakat Indonesia memang tipikal yang suka bunga bank." pungkasnya.       

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:50 WIB

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi

Salah satu negara ASEAN, Filipina, kemarin mengumumkan keadaan darurat energi akibat lonjakan harga minyak mentah global, dikutip Reuters.

 Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:43 WIB

Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara

Pemerintah berencana menambah volume produksi batubara dalam persetujuan RKAB 2026 untuk mengamankan pendapatan negara

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:42 WIB

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pemangkasan outlook, perang, defisit fiskal dan pelemahan rupiah menyuramkan prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

INDEKS BERITA

Terpopuler