Baru 20,7% Wajib Pajak Badan Penuhi Kewajiban Melaporkan SPT 2018

Selasa, 09 April 2019 | 08:05 WIB
Baru 20,7% Wajib Pajak Badan Penuhi Kewajiban Melaporkan SPT 2018
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 305.000 wajib pajak (WP) badan telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2018. Angka itu baru setara dengan 20,7% dari jumlah WP badan yang wajib lapor sebanyak 1,47 juta.

WP badan yang melapor melalui e-filing belum banyak. Otoritas pajak mencatat, baru sekitar 64% laporan SPT WP badan yang disampaikan melalui e-filing. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan WP badan.

Hestu meyakini kepatuhan WP badan tahun ini bisa melampaui kepatuhan tahun 2017 yang sebesar 65,3%. Adapun tingkat kepatuhan WP badan tahun 2018 hanya 58,8%. "Belajar dari tingkat kepatuhan tahun lalu yang tidak optimal, tentu kami mesti berusaha lebih keras untuk meningkatkan kepatuhan ini," kata Hestu, Senin (8/4). Masa pelaporan SPT untuk WP badan akan berakhir pada 30 April 2019.

Selain melalui imbauan dan pelayanan, Ditjen Pajak juga akan memanfaatkan berbagai data yang dimiliki terkait penghasilan, transaksi, dan harta dari WP badan yang masih belum melaporkan SPT sampai batas waktunya. Ditjen Pajak juga telah menyederhanakan prosedur pelaporan SPT dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 pada 23 Januari 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, upaya meningkatkan kepatuhan formal WP harusnya tidak berat. Sebab, "Jumlah wajib pajak badan relatif stabil," ujar Yustinus.

Menurutnya, Ditjen Pajak juga bisa memberi tekanan lebih kepada WP badan menggunakan data yang telah dimiliki. Selain itu, sosialisasi dan pengawasan juga bisa dilakukan dengan menggandeng Ditjen Bea Cukai hingga Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menekankan agar otoritas pajak tak hanya berfokus pada kepatuhan WP badan dalam melapor SPT, melainkan juga kepatuhan material, yaitu, kesadaran WP untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban dan ketentuannya.

Bagikan

Berita Terbaru

Laba Bersih MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) Tahun 2024 Menyusut 2,48%
| Selasa, 08 April 2025 | 06:38 WIB

Laba Bersih MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) Tahun 2024 Menyusut 2,48%

Laba bersih PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) pada 2024 mencapai Rp 1,35 triliun, turun 2,48% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 1,38 triliun.

Beban Keuangan Bertambah, Rugi Merdeka Copper (MDKA) Membengkak Pada 2024
| Selasa, 08 April 2025 | 06:29 WIB

Beban Keuangan Bertambah, Rugi Merdeka Copper (MDKA) Membengkak Pada 2024

Pada 2024, rugi bersih  PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 169,89% secara tahunan menjadi US$ 55,76 juta.

Jaga Sentimen, BI Intervensi Pasar NDF
| Selasa, 08 April 2025 | 06:12 WIB

Jaga Sentimen, BI Intervensi Pasar NDF

 Intervensi di pasar off-shore NDF dilakukan BI secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa dan New York. 

Transaksi EDC Kian Ramai Berkat Tebaran Promo
| Selasa, 08 April 2025 | 06:10 WIB

Transaksi EDC Kian Ramai Berkat Tebaran Promo

Transaksi via mesin electronic data capture (EDC) milik perbankan semakin hari semakin ramai berkat tebaran promo

Pemerintah Tambah Kuota Minyak Tanah untuk Maluku
| Selasa, 08 April 2025 | 06:08 WIB

Pemerintah Tambah Kuota Minyak Tanah untuk Maluku

Pemerintah menyatakan proses penambahan kuota membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung direalisasikan dalam hitungan hari.

Bukan Negeri Autopilot
| Selasa, 08 April 2025 | 06:07 WIB

Bukan Negeri Autopilot

Sepertinya, bagi penguasa, libur panjang lebih penting dibanding mengurus negeri yang sedang dalam keadaan genting.

Industri Nikel Indonesia Masih Mengandalkan China
| Selasa, 08 April 2025 | 06:05 WIB

Industri Nikel Indonesia Masih Mengandalkan China

APNI juga menyoroti adanya tantangan dalam struktur ekspor nikel Indonesia, terutama ketergantungan tinggi terhadap satu negara tujuan China

Pelaku Industri Nasional Meminta Proteksi Segera
| Selasa, 08 April 2025 | 06:02 WIB

Pelaku Industri Nasional Meminta Proteksi Segera

Perang dagang yang dipicu pengenaan tarif tinggi AS bisa mengakibatkan Indonesia kebanjiran produk impor

Pemerintah Belum Rilis RUPTL 2025-2034
| Selasa, 08 April 2025 | 05:57 WIB

Pemerintah Belum Rilis RUPTL 2025-2034

Target pengembangan proyek 71 GW pembangkit EBT dalam 10 tahun ke depan merupakan target yang ambisius.

Pemerintah Siapkan Paket Negosiasi ke Paman Sam
| Selasa, 08 April 2025 | 05:54 WIB

Pemerintah Siapkan Paket Negosiasi ke Paman Sam

Perwakilan pemerintah RI bakal bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi paling lambat 17 April 2025 

INDEKS BERITA

Terpopuler