KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di sembilan bulan tahun 2025, kinerja keuangan bank-bank milik negara (Himbara) di bawah payung Danantara tampak kurang bertenaga dibandingkan dengan kinerja bank yang dimiliki oleh swasta. Mayoritas laba bank-bank pelat merah ini melanjutkan tren penurunan kinerja yang terjadi sejak awal tahun.
Ambil contoh, Bank Rakyat Indonesia (BRI) laba bersih hingga September 2025 tercatat senilai Rp 40,8 triliun atau menurun 9,5% dari periode sama tahun sebelumnya.
Bank Central Asia (BCA) kini menyalip posisi BRI dengan laba mencapai Rp 43,4 triliun. Laba tersebut tumbuh dari periode sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 41,1 triliun.
Penurunan laba BRI bukan sepenuhnya karena pelemahan bisnis. Salah satu faktor penyebab beban penugasan pemerintah, seperti program-program kredit mikro dan pembiayaan inklusif yang memang menjadi mandat bank pelat merah.
Di saat bank swasta leluasa menyalurkan kredit ke segmen yang lebih menguntungkan, bank milik negara kerap harus menanggung risiko sosial lebih besar. Kini demi kebijakan populis, Himbara harus menanggung beban berat. Seperti aksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menggelontorkan Rp 200 triliun
Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan pada 12 September lalu, Purbaya menjelaskan duit tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral. Dengan menempatkan di bank komersial, dana ini untuk kredit.
Padahal dikutip dari data Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios yang tayang di film Dirty Vote II, total kredit menganggur atau undisbursed loan alias kredit yang sudah disetujui tapi belum digunakan mencapai Rp 480 triliun per Juni 2025. Film itu juga menjelaskan, kemungkinan tujuan sebenarnya gelontoran duit tersebut.
Fenomena ini mengingatkan pada maraknya beban penugasan di era Joo Widodo (Jokowi) ketika BUMN karya menjadi ujung tombak pembangunan dengan beragam proyek infrastruktur mercusuar.
Contoh teranyar akibat beban penugasan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Jokowi dengan entengnya bilang: investasi sosial.
Kalau begitu, kenapa bukan dia dan keluarganya yang menanggung beban utang kereta cepat? Itung-itung bantuan sosial untuk negara dan Danantara. Stop ambisi hanya untuk kepentingan politisi.
