Beijing Vonis Alibaba Memonopoli, Jatuhkan Denda Terbesar Sepanjang Sejarah

Sabtu, 10 April 2021 | 12:28 WIB
Beijing Vonis Alibaba Memonopoli, Jatuhkan Denda Terbesar Sepanjang Sejarah
[ILUSTRASI. Jack Ma memberikan memberikan sambutan secara virtual pada acara penghargaan bagi guru pedesaan, Rabu (20/1/2021).]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. China mendenda Alibaba Group Holding Ltd. senilai 18 miliar yuan atau setara US$ 2,75 miliar, atas pelanggaran aturan anti-monopoli dan penyalahgunaan posisinya yang dominan di pasar.

Denda yang nilainya setara Rp 40 triliun ini merupakan denda antitrust tertinggi yang pernah dijatuhkan di China. Nilai denda itu setara dengan sekitar 4% dari pendapatan Alibaba pada tahun 2019.

Pengenaan denda itu merupakan kelanjutan dari serangkaian tindakan keras China terhadap  konglomerat teknologi yang tumbuh di Negeri Tembok Raksasa dalam beberapa bulan terakhir. Kerajaan bisnis miliarder Alibaba pendiri Jack Ma telah berada di bawah pengawasan ketat Beijing, setelah melontarkan kritik terhadap sistem peraturan di negerinya pada akhir Oktober.

Baca Juga: Fintech Dompet Digital Mengalap Berkah Puasa dan Subsidi Ongkir

Pada akhir Desember, Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) China mengumumkan telah meluncurkan penyelidikan antitrust ke perusahaan. Penyelidikan itu menyusul aksi pihak berwenang menghentikan proses intial public offering (IPO) unit keuangan Alibaba, Ant Group, senilai US$ 37 miliar.

SAMR, Sabtu (10/4), mengatakan, penyelidikan yang dilakukannya sejak Desember menemukan bahwa Alibaba telah menyalahgunakan dominasi pasar sejak 2015, dengan mencegah pedagang menggunakan platform e-commerce online lain.

Menurut SAMR, praktik menghalangi peredaran bebas barang dan melanggar kepentingan bisnis pedagang itu melanggar undang-undang anti-monopoli China.

SAMR juga memerintahkan Alibaba untuk melakukan "perbaikan menyeluruh" untuk memperkuat kepatuhan internal dan melindungi hak-hak konsumen.

“Hukuman ini akan dilihat sebagai penutupan kasus anti monopoli untuk saat ini oleh pasar. Ini memang kasus anti monopoli profil tertinggi di China,” kata Hong Hao, kepala penelitian BOCOM International di Hong Kong.

“Pasar telah mengantisipasi semacam hukuman untuk beberapa waktu. Tetapi orang perlu memperhatikan langkah-langkah di luar investigasi anti-monopoli, seperti keharusan melakukan divestasi aset media,” imbuh Hong.

Melalui akun resminya di Weibo, Alibaba menyatakan menerima keputusan tersebut dan akan menerapkan keputusan SAMR. Alibaba juga akan bekerja untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan.

Baca Juga: Pasar Bullish, Investasi Koin Crypto Kian Diminati

Raksasa e-commerce China itu mengatakan akan mengadakan panggilan konferensi pada hari Senin untuk membahas keputusan penalti.

Alibaba telah mendapat kecaman di masa lalu dari saingan dan penjual atas kebijakannya yang menghalangi merchant mendaftar di platform e-commerce lain.

Praktik mencegah pedagang untuk mendaftar di platform saingan adalah praktik yang sudah berlangsung lama, dan regulator dalam aturan yang dikeluarkan pada bulan Februari menyatakan bahwa hal itu ilegal.

“Denda ini adalah tonggak dan tanda jalan yang sangat penting,” ujar Shi Jianzhong, anggota komite konsultan antitrust Dewan Negara dan profesor Universitas Ilmu Politik dan Hukum China, menulis di Economic Times yang didukung negara.

Selanjutnya: Merger Gojek dan Tokopedia semakin dekat terwujud

 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Ada Moratorium Izin Properti di Jawa Barat, Ini Sejumlah Konglomerat Bisnis Di Sana
| Selasa, 30 Desember 2025 | 05:03 WIB

Ada Moratorium Izin Properti di Jawa Barat, Ini Sejumlah Konglomerat Bisnis Di Sana

Moratorium izin perumahan se-Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi picu dampak pada emiten properti.

Porsi Penjaminan Kredit UMKM Dibidik Tembus 90%
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50 WIB

Porsi Penjaminan Kredit UMKM Dibidik Tembus 90%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok porsi penjaminan UMKM mencapai 90% dari total portofolio penjaminan di tahun 2028

Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham di Hari Terakhir 2025, Selasa (30/12)
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:45 WIB

Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham di Hari Terakhir 2025, Selasa (30/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,30% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,10%.

Hari Terakhir Perdagangan Saham di Tahun 2025, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:43 WIB

Hari Terakhir Perdagangan Saham di Tahun 2025, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Likuiditas pasar cenderung menipis karena hanya tersisa satu hari perdagangan di 2025. ​Pasar masih mencermati potensi window dressing.

OJK Percepat Konsolidasi, BPR Berguguran
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:40 WIB

OJK Percepat Konsolidasi, BPR Berguguran

Keharusan menambah modal memaksa konsolidasi dan penutupan BPR​.                                          

Ekspansi Anorganik, Emiten Menggali Peluang Akuisisi Tambang
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:40 WIB

Ekspansi Anorganik, Emiten Menggali Peluang Akuisisi Tambang

Kebutuhan capex emiten yang berencana akuisisi tambang bakal meningkat pada 2026 nanti. Mereka sudah memiliki arus kas yang tebal.​

Permintaan Lesu, Bank Kecil Tahan Kredit demi Jaga NPL
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:30 WIB

Permintaan Lesu, Bank Kecil Tahan Kredit demi Jaga NPL

Bank-bank kecil (KBMI I) menahan laju kredit akibat permintaan lesu dan fokus menjaga rasio NPL tetap rendah, terapkan pencadangan ekstra. 

Paragon Karya Perkasa (PKPK) Siap Akuisisi Tambang Baru
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:20 WIB

Paragon Karya Perkasa (PKPK) Siap Akuisisi Tambang Baru

Namun manajemen Paragon Karya Perkasa (PKPK) belum memerinci target maupun nilai akuisisi yang dimaksud

Bisnis Unitlink Masih Butuh Banyak Perbaikan
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:15 WIB

Bisnis Unitlink Masih Butuh Banyak Perbaikan

Hingga kuartal III-2025, AAJI mencatat perolehan premi dari unitlink turun 12,5% secara tahunan menjadi Rp 49,24 triliun. 

Menanti Sokongan Kebijakan yang Ramah Industri
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:10 WIB

Menanti Sokongan Kebijakan yang Ramah Industri

Mengacu data BPS, kontribusinya terhadap PDB nasional tercatat sebesar 17,39%, meningkat dibandingkan kuartal II-2025 yang sebesar 16,92%.​

INDEKS BERITA