HOME

Belanja Alutsista Kemhan Bisa Memantik Monopoli Jika Menunjuk Langsung PT TMI

Rabu, 02 Juni 2021 | 06:41 WIB

Reporter: Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto, Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum final. Alhasil, angka kebutuhan untuk pembelian senjata sebesar Rp 1.760 triliun yang beredar luas saat ini masih bisa berubah nilainya.

"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," ucap Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (1/6).

Dahnil mengatakan, Presiden Jokowi ingin ada kejelasan lima sampai dengan 25 tahun ke depan, jenis Alpahankam yang bisa dimiliki Indonesia. Ini lantaran kondisi Alpalhankam yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60% sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

"Oleh sebab itu, Kemhan mengajukan sebuah formula modernisasi Alpahankam melalui Reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpahankam," terang Dahnil.

Pembiayaan yang dibutuhkan ini masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Namun, rencana pembiayaan Alpahankam menimbulkan isu tak sedap. Pasalnya, dalam pengadaan senjata ini, Kemhan akan menggunakan nama PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI).

Perusahaan ini dibentuk oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Presiden Direkturnya ditunjuk langsung oleh Prabowo.

Melalui surat bernomor B/2099/M/XI/2020 yang ditandatanganinya langsung, Prabowo memperkenalkan PT TMI kepada salah satu perusahaan raksasa industri pertahanan dunia. Prabowo, dalam surat itu, menjelaskan bahwa PT TMI memiliki tugas untuk memperlancar, melaksanakan, dan mempercepat, pengerjaan pengerjaan proyek dan akuisisi teknologi pertahanan.

Ada dugaan PT TMI ini akan menjadi figur sentral pengadaan Alpahankan dan berpotensi membuat kerugian negara lantaran dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan, termasuk sosok Harsusanto yang ditunjuk menjadi Presiden Direktur oleh Prabowo.

Namun, Dahnil saat ditanya terkait PT TMI ini menyatakan, surat terkait pembentukan PT TMI ini merupakan strategi komunikasi Kemhan untuk mendapatkan harga yang terbaik, dan tidak terjadi mark up ataupun menggunakan broker dalam pengadaan tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terkait Alpahankam sampai saat ini masih dalam perencanaan dan belum ada pembelian senjata ini. Politisi Partai Gerindra ini bilang, soal senjata apa saja yang akan dibeli dan anggarannya merupakan rahasia negara. Rencananya DPR akan meminta klarifikasi terkait anggaran sekitar US$ 125 miliar tersebut.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, lantaran dibiayai lewat utang, maka rencana pembelian senjata ini perlu ada detil dan rincian penggunaan serta dilakukan uji publik untuk mengetahui siapa pihak yang memutuskannya.