Belanja Alutsista Kemhan Bisa Memantik Monopoli Jika Menunjuk Langsung PT TMI

Rabu, 02 Juni 2021 | 06:41 WIB
Belanja Alutsista Kemhan Bisa Memantik Monopoli Jika Menunjuk Langsung PT TMI
[ILUSTRASI. Latihan Antar Kecabangan TNI AD Kartika Yudha Tahun 2020 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD, Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (22/11/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.]
Reporter: Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto, Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum final. Alhasil, angka kebutuhan untuk pembelian senjata sebesar Rp 1.760 triliun yang beredar luas saat ini masih bisa berubah nilainya.

"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," ucap Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (1/6).

Dahnil mengatakan, Presiden Jokowi ingin ada kejelasan lima sampai dengan 25 tahun ke depan, jenis Alpahankam yang bisa dimiliki Indonesia. Ini lantaran kondisi Alpalhankam yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60% sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

"Oleh sebab itu, Kemhan mengajukan sebuah formula modernisasi Alpahankam melalui Reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpahankam," terang Dahnil.

Pembiayaan yang dibutuhkan ini masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Baca Juga: Rencana anggaran alutsista, ICW menilai perlu ada transparansi ke publik

Namun, rencana pembiayaan Alpahankam menimbulkan isu tak sedap. Pasalnya, dalam pengadaan senjata ini, Kemhan akan menggunakan nama PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI).

Perusahaan ini dibentuk oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Presiden Direkturnya ditunjuk langsung oleh Prabowo.

Melalui surat bernomor B/2099/M/XI/2020 yang ditandatanganinya langsung, Prabowo memperkenalkan PT TMI kepada salah satu perusahaan raksasa industri pertahanan dunia. Prabowo, dalam surat itu, menjelaskan bahwa PT TMI memiliki tugas untuk memperlancar, melaksanakan, dan mempercepat, pengerjaan pengerjaan proyek dan akuisisi teknologi pertahanan.

Ada dugaan PT TMI ini akan menjadi figur sentral pengadaan Alpahankan dan berpotensi membuat kerugian negara lantaran dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan, termasuk sosok Harsusanto yang ditunjuk menjadi Presiden Direktur oleh Prabowo.

Baca Juga: Ramai Soal Alutsista, Eksekutif PT TMI Ditunjuk Langsung Oleh Menhan

Namun, Dahnil saat ditanya terkait PT TMI ini menyatakan, surat terkait pembentukan PT TMI ini merupakan strategi komunikasi Kemhan untuk mendapatkan harga yang terbaik, dan tidak terjadi mark up ataupun menggunakan broker dalam pengadaan tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terkait Alpahankam sampai saat ini masih dalam perencanaan dan belum ada pembelian senjata ini. Politisi Partai Gerindra ini bilang, soal senjata apa saja yang akan dibeli dan anggarannya merupakan rahasia negara. Rencananya DPR akan meminta klarifikasi terkait anggaran sekitar US$ 125 miliar tersebut.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, lantaran dibiayai lewat utang, maka rencana pembelian senjata ini perlu ada detil dan rincian penggunaan serta dilakukan uji publik untuk mengetahui siapa pihak yang memutuskannya.

Selanjutnya: IHSG Akan Kembali Menguji Penguatan

Selanjutnya: Kurs Rupiah Akan Digerakkan Data Awal Bulan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Siap Guyur Stimulus Rp 16,23 Triliun untuk Dorong Ekonomi
| Senin, 15 September 2025 | 15:48 WIB

Pemerintah Siap Guyur Stimulus Rp 16,23 Triliun untuk Dorong Ekonomi

Ada delapan program akselerasi yang disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk insentif PPh pasal 21 DTP

PPN DTP Dongkrak Penjualan Perumahan, Daya Beli Masih Jadi Tantangan
| Senin, 15 September 2025 | 14:00 WIB

PPN DTP Dongkrak Penjualan Perumahan, Daya Beli Masih Jadi Tantangan

Pengusaha berharap pemerintah tak hanya andalkan PPN DTP, tetapi perlu dilengkapi dengan kebijakan lain yang lebih langsung menyentuh masyarakat.

Dorong Pertumbuhan UMKM, OJK Terbitkan Beleid Mempermudah Kredit ke UMKM
| Senin, 15 September 2025 | 12:24 WIB

Dorong Pertumbuhan UMKM, OJK Terbitkan Beleid Mempermudah Kredit ke UMKM

OJK menerbitkan POJK no 19 tahun 2025 tentang Kemudahan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Di Tengah Euforia Akuisisi Tambang Emas PSAB, Kinerja Keuangan UNTR Masih Menantang
| Senin, 15 September 2025 | 10:38 WIB

Di Tengah Euforia Akuisisi Tambang Emas PSAB, Kinerja Keuangan UNTR Masih Menantang

Setelah transaksi akuisisi Tambang Emas Doup milik PSAB rampung, maka UNTR akan mengelola dua tambang emas.​

Harga Saham BBCA Mulai Rebound Usai Dilanda Aksi Jual Besar-besaran Investor Asing
| Senin, 15 September 2025 | 08:22 WIB

Harga Saham BBCA Mulai Rebound Usai Dilanda Aksi Jual Besar-besaran Investor Asing

Valuasi harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) saat ini sudah lebih rendah dibanding rata-rata historisnya.

Saham FITT Terbang Duluan, Belakangan Baru Diumumkan Pengendali Anyar Bakal Datang
| Senin, 15 September 2025 | 07:44 WIB

Saham FITT Terbang Duluan, Belakangan Baru Diumumkan Pengendali Anyar Bakal Datang

Saat ini PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) hanya memiliki satu aset properti yang sudah beroperasi di Majalengka.

Aplikasi Digital Bank Syariah Bukan Lagi Tren, Sudah Jadi Kebutuhan
| Senin, 15 September 2025 | 07:39 WIB

Aplikasi Digital Bank Syariah Bukan Lagi Tren, Sudah Jadi Kebutuhan

Bank syariah terus menggenjot pengembangan aplikasi digital untuk memperluas basis nasabah ritel.     

Hemat Waktu dan Biaya dalam Rekrutmen dengan Aplikasi Berbasis AI
| Senin, 15 September 2025 | 07:28 WIB

Hemat Waktu dan Biaya dalam Rekrutmen dengan Aplikasi Berbasis AI

Dunia rekrutmen serta penilaian SDM membutuhkan bantuan teknologi AI. Tentu, ini menciptakan peluang bisnis aplikasi berbasis AI yang menarik.

Menyulap Limbah Jadi Gas Bersih untuk Energi
| Senin, 15 September 2025 | 07:19 WIB

Menyulap Limbah Jadi Gas Bersih untuk Energi

Pemerintah siap mengembangkan BioCNG berbasis limbah sebagai sumber energi terbarukan. Caranya?     

Penawaran SR023 Berakhir Hari Ini (15/9), Masih Ada Kuota Tersisa
| Senin, 15 September 2025 | 06:30 WIB

Penawaran SR023 Berakhir Hari Ini (15/9), Masih Ada Kuota Tersisa

Batas akhir penawaran SR023 15 September 2025 dengan kupon 5,80% vs saham, mana yang lebih menguntungkan?

INDEKS BERITA

Terpopuler