Ramai Soal Alutsista, Eksekutif PT TMI Ditunjuk Langsung Oleh Menhan

Selasa, 01 Juni 2021 | 20:38 WIB
Ramai Soal Alutsista, Eksekutif PT TMI Ditunjuk Langsung Oleh Menhan
[ILUSTRASI. Tank Leopard TNI AD melancarkan serangan ke arah daerah musuh saat Latihan Antar Kecabangan TNI AD Kartika Yudha Tahun 2020 di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Minggu (22/11/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) belakangan ramai dibicarakan publik Tanah Air, seiring rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai total US$ 124,99 miliar.

Keterkaitan antara proyek alutsista Kemhan dan PT TMI muncul seiring beredar sebuah surat bernomor B/2099/M/XI/2020 yang diteken langsung Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tertanggal 16 November 2020​.

Pada surat tersebut, Prabowo memperkenalkan PT TMI sebagai satu dari sejumlah perusahaan yang dibentuk dan dikendalikan oleh Kemhan melalui Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.

Tujuan pembentukan PT TMI, kata Prabowo, guna memperlancar, melaksanakan, dan mempercepat pengerjaan proyek dan akuisisi penting di bidang teknologi pertahanan. Tugas PT TMI termasuk dalam hal impor peralatan, transfer teknologi, dan transaksi counter trade.

"Eksekutif perusahaan saat ini, ditunjuk langsung oleh saya," tulis Prabowo dalam surat tersebut. Prabowo menyebut, Chairman PT TMI adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Glenny Kairupan. Adapun Ir Harsusanto menjabat sebagai Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) PT TMI.

Baca Juga: Juru Bicara Menhan Prabowo Jelaskan Beleid Raperpres Alutsista US$ 124,99 Miliar

Saat KONTAN mengklarifikasi isi surat tersebut kepada Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, dia membenarkan.

"Terkait dengan surat tersebut, itu adalah strategi komunikasi Kemhan untuk mendapatkan harga yang terbaik tanpa mark up, sehingga upaya Kemhan untuk memotong praktik broker dan mafia alutsista bisa dilakukan," tulis Dahnil lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Senin (31/5).

KONTAN pun berupaya menggali lebih detail terkait profil PT TMI dari data Kementerian Hukum dan HAM. Dari data yang KONTAN peroleh per 31 Mei 2021, diterangkan bahwa PT TMI berjenis perseroan swasta nasional dengan pemegang saham mayoritas Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP).

YKPP mengapit 49.990 saham, atau setara 99,98% dari total saham yang ditempatkan PT TMI. Sedangkan sisa 0,02% saham PT TMI, merupakan milik Primer Koperasi Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. YKPP beralamat di Jalan Kramat Kwitang No.21.

Data tersebut juga mengungkap, susuan komisaris serta direksi PT TMI. Jabatan Komisaris Utama PT TMI diemban Glenny H. Kairupan. Sedangkan Komisaris PT TMI lainnya dijabat oleh Prasetyo Hadi, Nugroho Widyotomo, Judi Magio Yusuf, dan Angga Raka Prabowo.

Adapun jabatan Direktur Utama PT TMI dipegang oleh Ir Harsusanto. Sementara nama-nama direktur PT TMI terdiri dari Mundasir, Satrio Dimas Aditya, Tony Setia Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.

Baca Juga: Moderenisasi persenjataan TNI, pemerintah lewat Kemenhan rancang utang US$ 125 miliar

Perlu diketahui, sejumlah komisaris PT TNI merupakan pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) periode 2020-2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor N.MH-18.HH.11.01/2020. Mereka adalah Mayjen TNI Purn Glenny Kairupan sebagai Anggota Dewan Pembina dan Prasetyo Hadi sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra.

Adapun bila merujuk Surat Keputusan MenkumHam No. M.HH-22.AH.11.01 tahun 2015 silam, nama Yudi Magio Yusuf dan Angga Raka Prabowo juga sempat masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Gerindra. Yudi sempat menjabat Anggota Dewan Pembina dan Angga pernah diposisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Danhil menyatakan, PT TMI secara formal merupakan perusahaan yang didirikan oleh Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan. Nama Yayasan yang disebut Dahnil, berbeda dengan nama yayasan yang ada dalam catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Namun dia menegaskan, bahwa Ketua Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan kini dijabat oleh Musa Bangun. Sekadar informasi, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun tercatat sebagai Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Gerinda periode 2020-2025.

Perlu dicatat pula, bahwa PT TMI dari data Kemenkumham, baru didirikan pada tahun 2020 lewat Surat Keputusan (SK) Pengesahan No. AHU-0040048.AH.01.01.Tahun 2020.

Saat diwawancarai KONTAN, Senin (31/5), pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, anggaran Kemhan tersebut harusnya berasal dari pengadaan. Sedangkan pengadaan, lanjut Connie, berasal dari visi misi pertahanan yang kemudian diturunkan pada Asrena (Asisten perencanaan dan anggaran) angkatan, karena harus bersifat bottom up.

"Dalam pertemuan Komisi 1 DPR bersama P5 (Panglima TNI) dan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) terkait Nanggala beberapa minggu lalu, disampaikan oleh P5 bahwa beliau mendengar tentang angka itu, tapi tidak pernah tahu untuk apa dan tidak dilibatkan," tutur Connie, kepada KONTAN, Senin (31/5).

Menurut Connie, pengadaan oleh Kemenhan tanpa berbicara dengan pengguna alias bersifat top down, tidak boleh terjadi.

Meutia Viada Hafidz dari Komisi I DPR menegaskan akan kembali memanggil Menhan Prabowo Subianto guna melakukan dengar pendapat dengan Komisi I. "Ya, besok," tulis Meutia lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Selasa (1/6).

Baca Juga: DPR Belum Setujui Bujet Jumbo Belanja Senjata

Meutia menambahkan, Komisi I wait and see menunggu pemerintah, karena persoalan ini masih di internal pemerintah. Terkait pembiayaan dan jumlah, lanjut Meutia, masih didiskusikan di internal pemerintah antara Kemhan, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bappenas dan mungkin lembaga lainnya.

"Pada dasarnya sebagaimana kita pahami, kita memang perlu modernisasi pertahanan demi menguatkan pertahanan. Kebutuhan untuk itu memang ada, cara pemenuhan tersebut yang perlu kita kaji, yang terbaik seperti apa," pungkas Meutia.

Selanjutnya: Kemenhan sebut rancangan Perpres tentang Alpalhankam belum final

 

Bagikan

Berita Terbaru

Gundah Gulana Peternak dari Sepucuk Surat Edaran
| Minggu, 22 November 2026 | 22:20 WIB

Gundah Gulana Peternak dari Sepucuk Surat Edaran

Menjelang Nataru peternak resah adanya surat edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengatur harga acuan komoditas pangan plus sanksi.​

Efek LQ45, ERAA Melesat 11% di November dan Berpeluang Lanjut
| Minggu, 22 November 2026 | 17:58 WIB

Efek LQ45, ERAA Melesat 11% di November dan Berpeluang Lanjut

Secara teknikal, penguatan ERAA masih terbuka hingga akhir tahun, meskipun terbatas di area Rp 580 dan Rp 630.

AS Batasi Ekspor Chip AI, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Pengguna di Indonesia?
| Minggu, 22 November 2026 | 16:52 WIB

AS Batasi Ekspor Chip AI, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Pengguna di Indonesia?

Polri mengakui pernah menerima permintaan dari FBI untuk memeriksa kantor anak perusahaan Megaspeed di Indonesia pada awal tahun 2026.

Proyek 10 Kota Masa Depan Danantara US$ 50 Miliar, Katalis Riil Emiten Konstruksi?
| Minggu, 22 November 2026 | 10:30 WIB

Proyek 10 Kota Masa Depan Danantara US$ 50 Miliar, Katalis Riil Emiten Konstruksi?

Keterlibatan Shaanxi Construction Engineering Group tidak otomatis membuat mereka akan menanggung biaya seluruh proyek.

Biaya Integrasi Akan Selesai, EXCL Menanti Pemulihan Kinerja
| Minggu, 22 November 2026 | 10:00 WIB

Biaya Integrasi Akan Selesai, EXCL Menanti Pemulihan Kinerja

EXCL mencatat impairment aset sebesar Rp 234 miliar pada kuartal III–2026 akibat valuasi ulang atas nilai investasi sahamnya di Link Net (LINK).

Mega Perintis (ZONE) Dirikan Anak Usaha Garmen Baru, Kontribusinya Perlu Dibuktikan
| Minggu, 22 November 2026 | 09:00 WIB

Mega Perintis (ZONE) Dirikan Anak Usaha Garmen Baru, Kontribusinya Perlu Dibuktikan

Dengan hari persediaan yang tinggi, ZONE turut menanggung risiko penumpukan barang apabila daya beli masyarakat melemah.

Suku Bunga Naik, Besar Kemungkinan Terjadi Downsizing Penerbitan Obligasi Korporasi
| Minggu, 22 November 2026 | 08:34 WIB

Suku Bunga Naik, Besar Kemungkinan Terjadi Downsizing Penerbitan Obligasi Korporasi

Pasca kenaikan suku bunga acuan, penerbit berperingkat kredit kuat dapat mengunci pendanaan ketika investor tetap berminat​.

Mayoritas Big Caps HSC Melemah, Lima Saham Ini Justru Paling Ngegas
| Minggu, 22 November 2026 | 08:30 WIB

Mayoritas Big Caps HSC Melemah, Lima Saham Ini Justru Paling Ngegas

Saham-saham high shareholding concentration (HSC) menjadi alternatif saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak volatile.

Krakatau Steel (KRAS) Gandeng JOVO Group Bangun Terminal LNG, Begini Prospek Sahamnya
| Minggu, 22 November 2026 | 08:00 WIB

Krakatau Steel (KRAS) Gandeng JOVO Group Bangun Terminal LNG, Begini Prospek Sahamnya

Diversifikasi ke segmen infrastruktur energi dan pelabuhan berpotensi menciptakan arus kas yang lebih stabil.

JPFA Akuisisi Dua Perusahaan Milik TGKA
| Minggu, 22 November 2026 | 07:54 WIB

JPFA Akuisisi Dua Perusahaan Milik TGKA

Akuisisi ini dilakukan untuk memperkuat kendali emiten unggas tersebut atas bisnis logistik rantai dingin (cold chain).

INDEKS BERITA

Terpopuler