Belasan Gubernur Desak Biden Dukung Penghentian Penjualan Mobil Bensin Baru di 2035

Rabu, 21 April 2021 | 18:56 WIB
Belasan Gubernur Desak Biden Dukung Penghentian Penjualan Mobil Bensin Baru di 2035
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden di East Room Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, Kamis (11/3/2021). REUTERS/Tom Brenner]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Belasan gubernur negara bagian di Amerika Serikat (AS) meminta Presiden Joe Biden untuk mendukung upaya penghentian penjualan mobil baru yang berbahan bakar bensin pada tahun 2035.

Kendati pro terhadap pengembangan kendaraan listrik, Pemerintahan Biden tidak menyerukan penghapusan kendaraan penumpang bertenaga bensin secara bertahap. Dalam rencana proyek infrastruktur senilai US$ 2,3 triliun, Biden mengalokasikan US$ 174 miliar dalam bentuk pengeluaran dan kredit pajak untuk meningkatkan pasar kendaraan listrik (EV) sekaligus jaringan pengisian daya untuk kendaraan.

Mereka yang mengajukan permintaan itu adalah gubernur-gubernur, yang di antaranya dari California, New York, Massachusetts dan North Carolina, Connecticut, Hawaii, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon, Washington State dan Rhode Island. Dalam surat yang dilihat Reuters, para gubernur itu mendesak Biden untuk menetapkan standar  “yang memastikan bahwa semua mobil penumpang baru dan truk ringan yang dijual memiliki emisi nol paling lambat pada tahun 2035.”

Baca Juga: Kementerian Investasi punya peran fiskal untuk kebutuhan investor yang spesifik

Mereka berpendapat bahwa “dengan menetapkan jalur peraturan yang jelas untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang dijual di AS, adalah nol emisi, kami akhirnya dapat membersihkan udara, sekaligus menciptakan pekerjaan dengan kualifikasi tinggi."

Gubernur juga ingin Biden menetapkan standar dan mengadopsi insentif yang bertujuan untuk memastikan 100% penjualan kendaraan menengah dan berat tanpa emisi 100% pada tahun 2045.

Gedung Putih tidak segera mengomentari surat gubernur tersebut.

Negara bagian dan beberapa anggota parlemen berharap bahwa pengesahan Biden tentang tanggal penghentian penggunaan akan mempercepat masa transisi ke EV oleh pengguna dan pembuat mobil. Penjualan EV saat ini hanya mencapai 2% dari penjualan kendaraan AS.

Sejumlah anggota parlemen AS telah mendesak Biden mengikuti jejak negara bagian California, yang pada September menyatakan rencana untuk mengakhiri penjualan kendaraan penumpang berbahan bakar fosil pada 2035. Dalam kampanye pada musim gugur lalu, Biden mengatakan tidak mendukung rencana California.

Pada bulan Maret, 71 orang anggota DPR dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk menetapkan aturan emisi yang lebih ketat untuk memastikan 60% dari mobil penumpang dan truk baru yang dijual adalah kendaraan dengan nol emisi pada tahun 2030. Sementara 10 orang senator AS mendesak Biden "untuk menetapkan tanggal di mana penjualan baru kendaraan bahan bakar fosil akan berakhir seluruhnya. "

General Motors, Januari lalu, mengumumkan, rencana mengakhiri produksi semua mobil penumpang dan truk berbahan bakar fosil pada 2035. Volvo, salah satu unit dari Zhejiang Geely Holding, mengatakan seluruh lini mobil barunya akan bertenaga listrik pada tahun 2030. Sedang Ford Eropa menargetkan seluruh produknya bermesin listrik pada 2030.

Baca Juga: Pemerintah dorong percepatan pemanfaatan EBT

Dalam surat mereka, para gubernur menginginkan Biden meningkatkan standar ekonomi bahan bakar yang dibatalkan di masa administrasi Presiden Donald Trump, serta memberikan pendanaan substansial untuk investasi dalam pengisian dan pengisian bahan bakar infrastruktur. Mereka juga mendesak penghapusan atau peningkatan batas kredit pajak kendaraan listrik per produsen.

Tetapi tidak semua orang mendukung rencana penghentian penggunaan.

Rory Gamble, pimpinan serikat pekerja otomotif menyerukan perlunya kehati-hatian dalam melakukan transisi ke era kendaraan listrik. Ia mengingatkan, proses manufaktur mobil listrik membutuhkan pekerja lebih sedikit dibandingkan proses pembuatan mobil berbahan bakar fosil. “Pekerja akan menderita secara tidak proporsional jika kita tidak melakukannya dengan benar," ujar Gamble.

Dia mengatakan pemerintah AS harus memastikan transisi ke EV berlangsung stabil, dapat diandalkan dan menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan upah serikat pekerja yang berkualitas dan fleksibel untuk permintaan pasar, tidak bergantung pada solusi satu ukuran untuk semua."

Selanjutnya: Berkenalan dengan mobil Huawei SF5, kendaraan berteknologi audio yang mumpuni

 

Bagikan

Berita Terbaru

Ganti Pengendali, Austindo Nusantara (ANJT) Kejar Efisiensi Lewat Aksi Korporasi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:01 WIB

Ganti Pengendali, Austindo Nusantara (ANJT) Kejar Efisiensi Lewat Aksi Korporasi

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) melakukan sejumlah aksi korporasi usai ganti pengendali saham. Apa saja?

Poles-poles Produksi Keramik Nasional
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:00 WIB

Poles-poles Produksi Keramik Nasional

Rata-rata utilisasi meningkat dari 66% pada 2024 menjadi 73% di tahun 2025. Peningkatan utilisasi ini mendongkrak produksi sekitar 62 juta m²

Menakar Potensi Rotasi Sektor Saham di Tahun 2026
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:53 WIB

Menakar Potensi Rotasi Sektor Saham di Tahun 2026

Sejumlah analis menilai, rotasi pemuncak indeks sektor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terbuka pada tahun 2026​.

DPK Valas Tumbuh Tipis, Tekanan Likuiditas Perbankan Kian Terasa
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:49 WIB

DPK Valas Tumbuh Tipis, Tekanan Likuiditas Perbankan Kian Terasa

Bank Indonesia (BI) mencatat, dana pihak ketiga (DPK) valas per November 2025 mencapai Rp 1.357 triliun.

Tahun Kuda Api Jadi Pembuktian Target BEI
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:42 WIB

Tahun Kuda Api Jadi Pembuktian Target BEI

Meskipun euforia pasar terus muncul, risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap terbuka.​

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:35 WIB

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur

Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 

Tambal Sulam Si Koboi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:10 WIB

Tambal Sulam Si Koboi

Pengakuan Menkeu Purbaya dana SAL kurang optimal menegaskan bahwa kebijakan itu sejak awal salah sasaran.

Ambisi Trump Mencaplok Harta Karun Migas Venezuela Terganjal Biaya US$ 183 Miliar
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:04 WIB

Ambisi Trump Mencaplok Harta Karun Migas Venezuela Terganjal Biaya US$ 183 Miliar

Penculikan Presiden Venzuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores oleh militer Amerika Serikat (AS) kental motif ekonomi.

Impor BBM SPBU Swasta Sudah Mulai Berjalan
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:45 WIB

Impor BBM SPBU Swasta Sudah Mulai Berjalan

Kuota impor untuk para pengelola SPBU swasta di periode 2026 berpeluang naik kembali menjadi 10% dari tahun sebelumnya. 

Prabowo Mengklaim Indonesia Swasembada Beras
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:25 WIB

Prabowo Mengklaim Indonesia Swasembada Beras

Pencapaian swasembada beras dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu satu tahun dari target empat tahun.

INDEKS BERITA

Terpopuler