Beleid Penertiban Hutan Mengancam Petani Rakyat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Sejumlah pihak menilai, ada persoalan mendasar dari beleid tersebut, yaitu pendekatan militerisme dalam penertiban kawasan hutan.
Kebijakan militerisasi di kawasan hutan dapat dilihat dari struktur Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang terbagi menjadi pengarah dan pelaksana, dimana ketua dan wakil ketua didominasi TNI dan Polri.
