Bengkulu Minta Penetapan Pulau Baai Sebagai KEK Dipercepat

Senin, 04 Maret 2019 | 10:19 WIB
Bengkulu Minta Penetapan Pulau Baai Sebagai KEK Dipercepat
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta proses penetapan Pulau Baai sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dipercepat. Alasan Bengkulu, sudah ada enam investor yang mulai menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

Pulau Baai yang memiliki luas 500 hektare (ha) termasuk dalam 20 kawasan yang diusulkan menjadi KEK. Salah satu yang mengusulkan pemberian status KEK bagi Pulau Baai adalah PT Pelindo II. Hingga kini, pemerintah pusat masih memproses pemberian status KEK bagi Pulau Baai.

Investor yang sudah mulai membenamkan dananya di Pulau Baai adalah perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 2 x 100 megawatt. Saat ini, konstruksi pembangkit sudah 75%. "Kalau tidak mundur, akhir tahun beroperasi," jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dalam dialog KEK di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (1/3).

Investasi pengepakan juga sudah dilakukan Semen Padang, dengan melakukan groundbreaking terminal cair seluas 5 ha. "Ini bisa memenuhi kebutuhan ekspor-impor," jelas Rohidin.

Ada juga persiapan investasi instalasi karantina hewan nasional. Kemudian, investor India yang bergerak di bidang pengolahan minyak sawit. "Nilainya Rp 4 triliun," jelas Rohidin.

Kepala Bank Indonesia Bengkulu Endang Kurniawan Saputra menambahkan, ada sekitar 18 calon investor yang prospektif dan sedang proses pengajuan izin ke pemerintah provinsi Bengkulu. Perhitungan BI, jika Pulau Baai resmi sebagai KEK, akan menyumbang sekitar 0,67% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bengkulu.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Bengkulu 4,99%. KEK di Pulai Baai diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jadi 5,63%.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menyebut, ada enam KEK yang ditargetkan beroperasi semester I-2019. Dewan Nasional KEK sudah mengusulkan tiga KEK kepada Presiden Joko Widodo. Tiga KEK itu antara lain Bitung di Sulawesi Utara (zona industri dan logistik, Morotai di Halmahera Maluku Utara (zona pariwisata, industri dan logistik) dan Maloy di Kutai Timur (zona industri dan logistik).

Menurut Enoh, jika Pulau Baai ingin menjadi KEK, harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya memperdalam basis industri. "Pulau Baai harus memilih sektor prioritas dan target pasar dari hasil produksi. Lalu dukungan pemerintah daerah, hingga kesiapan fasilitas dan kemudahan perizinan," papar Enoh.

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler