Beras Menengah

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lagi-lagi kelas menengah Indonesia dapat ujian in this economy. Terus ada dengungan optimisme agar kelompok ini menjadi motor penggerak pertumbuhan dan berdiri di atas kaki sendiri, tapi di sisi lain, realitas menunjukkan himpitan biaya hidup. Terlebih belakangan, saat harga beras premium yang biasa dikonsumsi kalangan ini merangkak naik dan kantong perlindungan sosial kian menipis bersama fenomena makan tabungan, tuntutan agar mandiri ini jadi ironi.

Ini terjadi ketika Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersikukuh bahwa stok beras aman meskipun harga beras premium belakangan melonjak. Di sisi lain, Bulog melaporkan penyerapan gabah yang masif. Terlihat ada rantai yang putus dalam perlindungan daya beli masyarakat. Negara seakan lupa bahwa kelompok rentan baru, mereka yang tergelincir dari kelas menengah, sedang berjuang menghadapi inflasi pangan yang menggerus pos pengeluaran harian.

Ada kesalahan fundamental dalam cara pandang pemangku kebijakan terhadap ketahanan kelas menengah. Selama ini, kelompok ini kerap dianggap sebagai "warga mandiri" yang kebal krisis karena tidak tersentuh bantuan sosial langsung. Padahal, mereka adalah kelompok paling rapuh terhadap guncangan harga kebutuhan pokok dan penciutan lapangan kerja formal. 

Kebijakan ekonomi yang hanya berfokus pada kelompok bawah saja, tanpa memperluas jaring pengaman sosial universal, menciptakan jurang pemisah yang membuat kelas menengah terlempar.

Selain itu, ada paradoks pangan, di mana stok diklaim aman tetapi harga di pasar ternyata naik, menunjukkan terdapat kelemahan tata niaga. Klaim administratif bahwa cadangan pangan tercukupi sama sekali tidak berdampak apa-apa jika distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen gagal dikendalikan. Beban ini pada akhirnya ditanggung oleh kelas menengah yang harus memutar otak untuk bertahan hidup tanpa subsidi, sementara pendapatan riil mereka stagnan.

Sudah saatnya pemerintah menanggalkan ilusi bahwa kelas menengah dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa intervensi kebijakan. Perlindungan sosial universal dan intervensi harga pangan yang efektif jadi keharusan mutlak. 

Negara tidak boleh hanya hadir saat memungut pajak atau mengharapkan konsumsi domestik dari kelas menengah ini, tetapi juga ketika warganya tercekik oleh ketidakpastian pasar dan guncangan harga kebutuhan pokok.