Berburu Rights Issue Emiten yang Ciamik

Jumat, 05 Agustus 2022 | 06:15 WIB
Berburu Rights Issue Emiten yang Ciamik
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue semakin ramai. Hingga 1 Agustus 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 45 perusahaan yang ada di pipeline rights issue.

I Gede Nyoman Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan BEI bilang, total dana yang diperkirakan akan diperoleh lewat rights issue Rp 36,9 triliun. Dari 45 emiten yang ada di pipeline rights issue, terbanyak berasal dari sektor keuangan dengan 17 emiten.

Lalu, enam emiten datang dari sektor barang baku, lima emiten sektor barang konsumsi nonprimer, tiga emiten masing-masing di sektor energi, transportasi & logistik, serta infrastruktur.

Selanjutnya, dua emiten masing-masing datang dari sektor barang konsumsi primer, perindustrian serta sektor properti & real estat. Sedangkan sektor teknologi dan sektor kesehatan masing-masing menyumbang satu.

Baca Juga: Rights Issue Ramai di Tengah Ekspansi dan Kenaikan Bunga, Cermati Hal Berikut

"Jumlah perusahaan tercatat yang berada pada pipeline rights issue mencerminkan adanya kepercayaan untuk memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan," ucap Nyoman.

Daniel Agustinus, Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera menilai, di tengah kondisi makroekonomi dan wacana kenaikan suku bunga, rights issue menjadi alternatif pendanaan yang murah. 

"Emiten bisa mendapatkan dana segar yang dapat digunakan untuk ekspansi maupun pembayaran utang," kata Daniel saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/8).

CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menjelaskan, rights issue ramai karena para emiten ingin memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk menggelar ekspansi bisnis. "Di tengah prospek suku bunga yang berpeluang naik, pendanaan dari rights issue menjadi alternatif menarik," kata Praska.

Emiten pilihan

Untuk memilih saham emiten yang berencana menggelar aksi rights issue, Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana berpesan agar investor mencermati tiga hal dasar ini. 

Pertama, kondisi fundamental perusahaan. Kedua, prospek bisnis dan tujuan penggunaan dana. Penggunaan dana untuk ekspansi akan jauh lebih diminati ketimbang dipakai buat bayar utang. Perlu diperhatikan ekspansi yang akan ditempuh emiten apakah organik atau anorganik.

Sedangkan hal ketiga yakni faktor keberadaan standby buyer. Rekam jejak bisnis dan kapasitas modal standby buyer akan melengkapi kesuksesan rights issue.

Sementara itu, Praska menyarankan agar pelaku pasar mencermati sejumlah saham BUMN yang melakukan rights issue, seperti PT Semen Indonesia Tbk (SMGR),  dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Baca Juga: Ada 45 Emiten di Pipeline Rights Issue BEI, Estimasi Dana Terhimpun Capai Rp 36,9 T

"Investor bisa mencermati untuk masuk di pasar sekunder jika ingin melakukan akumulasi. Harga saham biasanya cenderung terkoreksi dalam jangka pendek jelang pelaksanaan rights issue," ujar Praska.

Sedangkan Daniel menjagokan BBTN dan SMGR. Target harga untuk BBTN, menurut Daniel berada di area Rp 1.750 dan Rp 8.000 bagi SMGR sekaligus menjadi target harga hingga akhir tahun nanti.

Demikian juga Pandhu Dewanto, analis Investindo Nusantara Sekuritas yang menilai BBTN punya prospek menarik. Tambahan modal tersebut akan membantu meyokong capital adequacy ratio (CAR) BBTN dan penyaluran kredit. Pandhu mematok harga BBTN Rp 1.800 hingga 12 bulan ke depan                      

Bagikan

Berita Terbaru

Poultry Bersinar di Awal Tahun, Akankah Bertahan Hingga Akhir 2026?
| Selasa, 31 Maret 2026 | 07:06 WIB

Poultry Bersinar di Awal Tahun, Akankah Bertahan Hingga Akhir 2026?

Laba dua emiten besar sektor ini, yakni CPIN dan JPFA, berpotensi melampaui ekspektasi pasar pada awal tahun.

Kinerja BLOG Ditopang Bisnis Logistik Cold Chain
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:49 WIB

Kinerja BLOG Ditopang Bisnis Logistik Cold Chain

Mengutip laporan keuangan perusahaan, BLOG mencatat pendapatan sebesar Rp 1,33 triliun, meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:45 WIB

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing

Upaya ini dilakukan untuk menahan laju penurunan alami produksi sekaligus menjaga kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:41 WIB

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda

pemerintah akan mencari pemasukan tambahan bagi negara, salah satunya dari komoditas nikel yang bakal dikenakan pajak ekspor.

 Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:38 WIB

Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk menjaga beli masyarakat yang bisa mengerek inflasi akibat kenaikan harga barang

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:33 WIB

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM

Hanya BBM nonsubsidi yang mungkin mengalami perubahan harga pada awal April 2026 lantaran lonjakan harga minyak dunia

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:30 WIB

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli

​Daya beli masyarakat Indonesia melemah, pertumbuhan kredit konsumsi melambat meski terdorong momentum Ramadan.

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:25 WIB

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus

Neraca perdagangan Februari 2026 diperkirakan kembali mencatat surplus meski pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga

​Likuiditas masih longgar, bank besar lebih agresif menempatkan dana di obligasi saat kredit melambat.

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal

Bukan cuma likuiditas, program prioritas pemerintah turut jadi beban berat bagi rupiah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Baca selengkapnya.

INDEKS BERITA

Terpopuler