Berhenti Menyalurkan Solar Subsidi, AKR Corporindo (AKRA) Menanti Sidang BPH Migas

Kamis, 25 Juli 2019 | 05:34 WIB
Berhenti Menyalurkan Solar Subsidi, AKR Corporindo (AKRA) Menanti Sidang BPH Migas
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sikap PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menghentikan penyaluran solar subsidi berbuntut panjang. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahkan mengevaluasi aksi AKRA sejak 12 Mei 2019 lalu.

Hanya, BPH Migas belum menjatuhkan sanksi ke AKR Corporindo karena masih menunggu sidang Komite BPH Migas. Anggota Komite BPH Migas, Muhammad Ibnu Fajar, mengatakan, sejauh ini sikap mereka masih mengacu kepada ketetapan sidang Komite BPH Migas tahun ini.

"Kami terus mengevaluasi apakah mereka akan tetap menyalurkan BBM subsidi atau tidak," ujar dia, Rabu (24/7).

Ibnu memastikan, BPH Migas akan menentukan nasib AKRA pada sidang komite berikutnya. Hanya saja, BPH Migas menerima kabar jika AKRA memiliki kendala dalam suplai pasokan. "Belum ada pemberitahuan resmi, mereka meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan suplai," ungkap dia.

Atas permintaan AKRA tersebut, BPH Migas memberikan tenggat waktu hingga akhir Agustus tahun ini untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Namun Ibnu belum bisa memastikan apakah AKRA akan mendapatkan sanksi jika nantinya BPH Migas mencabut ketentuan penyaluran BBM subsidi bagi AKRA. "Tetap perlu dilihat dulu persoalannya," jelas Ibnu.

Direktur PT AKR Corporindo Tbk Suresh Vembu menuturkan, sejauh ini mereka terus berupaya menyalurkan BBM non-subsidi. "AKR tetap menjual BBM yang non-subsidi ke industri, pertambangan, power plant dan komersial," kata dia.

Suresh mengklaim, pihaknya tetap memasok solar dan minyak nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) untuk dicampurkan menjadi biosolar. Namun dia enggan menanggapi lebih jauh mengenai kendala pasokan yang disebutkan BPH Migas.

Beli dari Pertamina

Berdasarkan catatan KONTAN, Kementerian ESDM sempat mengarahkan sejumlah badan usaha untuk membeli solar kepada PT Pertamina. Langkah tersebut diakui Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto.

"Jika Pertamina kelebihan solar, maka badan usaha bernegosiasi business to business dengan Pertamina," jelas dia, beberapa waktu lalu.

Selama ini Pertamina memiliki kelebihan pasokan solar CN 48. Apabila kedua pihak tidak menemui kata sepakat dalam negosiasi, maka badan usaha perlu melaporkan hal tersebut ke Ditjen Migas Kementerian ESDM. "Sifatnya disarankan keras," ungkap Djoko.

Jika memang spesifikasi solar yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka Kementerian ESDM akan memberikan rekomendasi impor bagi bagi badan usaha tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

Superior Prima Sukses (BLES) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:10 WIB

Superior Prima Sukses (BLES) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Guna mencapai target tersebut, BLES menyiapkan strategi ekspansi, baik secara operasional maupun bisnis.

Humpuss Maritim Internasional (HUMI) Cetak Laba Sebesar US$ 11,51 Juta, Naik 10,59%
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:08 WIB

Humpuss Maritim Internasional (HUMI) Cetak Laba Sebesar US$ 11,51 Juta, Naik 10,59%

Pertumbuhan pendapatan perusahaan pada tahun lalu berasal dari lini bisnis transportasi kimia (chemical), yang naik 72,11%

Strategi Mendongkrak Kinerja, Emiten Rajin Mendirikan Anak Usaha
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:00 WIB

Strategi Mendongkrak Kinerja, Emiten Rajin Mendirikan Anak Usaha

Emiten gencar menggelar aksi ekspansi di tahun ini. Salah satunya mendirikan anak usaha baru untuk menopang bisnis.

Garuda Metalindo (BOLT) Memperluas Pasar Ekspor
| Sabtu, 05 April 2025 | 06:50 WIB

Garuda Metalindo (BOLT) Memperluas Pasar Ekspor

Jerman merupakan pasar ekspor terbesar saat ini dan BOLT baru saja menyelesaikan event exhibition atau pameran di sana pada pekan lalu

Bursa Saham Asia Tertekan Tarif Impor Ala Donald Trump
| Sabtu, 05 April 2025 | 06:48 WIB

Bursa Saham Asia Tertekan Tarif Impor Ala Donald Trump

Pelemahan bursa Asia dipicu kombinasi sentimen global dan domestik. Salah satunya, kekhawatiran inflasi lanjutan di AS.

DPR: Indonesia Perlu Ambil Inisiatif Lewat WTO
| Sabtu, 05 April 2025 | 06:40 WIB

DPR: Indonesia Perlu Ambil Inisiatif Lewat WTO

Langkah ini perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan dunia yang lebih adil, nondiskriminatif dan berkelanjutan

Deflasi dan Fundamental Ekonomi Tak Sehat Diduga Penyebab Pelemahan Konsumsi
| Sabtu, 05 April 2025 | 06:36 WIB

Deflasi dan Fundamental Ekonomi Tak Sehat Diduga Penyebab Pelemahan Konsumsi

Momentum Ramadan dan Idulfitri 2025 tak mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara signifikan

Menakar Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat
| Sabtu, 05 April 2025 | 06:28 WIB

Menakar Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat

Produk ekspor unggulan Indonesia ke Amerika Serikat di antaranya pakaian, alas kaki, minyak sawit hingga udang

Idulfitri: Keberlanjutan serta Kesejahteraan Semua
| Sabtu, 05 April 2025 | 05:51 WIB

Idulfitri: Keberlanjutan serta Kesejahteraan Semua

Masyarakat yang sudah masuk kategori maju adalah masyarakat yang bisa memastikan kemajuan untuk semua orang.​

Barang Palsu
| Sabtu, 05 April 2025 | 05:51 WIB

Barang Palsu

Pemerintah Amerika Serikat memberi catatan khusus terkait peredaran barang palsu di Indonesia yang belum tertangani dengan baik.

INDEKS BERITA

Terpopuler