Bos Huawei: Sanksi AS Membuat Bisnis Di Antara Hidup Dan Mati

Selasa, 20 Agustus 2019 | 15:34 WIB
Bos Huawei: Sanksi AS Membuat Bisnis Di Antara Hidup Dan Mati
[ILUSTRASI. HUAWEI]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Huawei Techonologies co membuat bisnis perusahaan itu tertekan. Bahkan, pendiri Huawei Ren Zhengfei mengatakan, perusahaan tengah berada di antara momen "hidup dan mati". 

Peringatan yang ia tuliskan dalam memo internal perusahaan itu juga meminta para karyawannya untuk mengeksplorasi berbagai proyek baru. Jika gagal memenuhi target, Huawei tak segan memotong gaji karyawan setiap bulannya, bahkan bisa berujung pada pemecatan. 

Baca Juga: Harga minyak turun tipis setelah melaju di awal pekan 

Seperti diketahui, sejak Mei silam, Huawei memang mendapat tekanan dari AS yang menuduh perusahaan asal China tersebut menggunakan teknologinya untuk memata-matai AS. Sehingga, posisi Huawei semakin terdepak, baik itu sebagai merek teknologi global yang mapan ataupun sebagai daftar pemasok teknologi di AS.

Dalam memonya, Ren memperingatkan bahwa karyawannya perlu menemukan cara untuk membuat diri mereka berguna.

"Mereka juga membentuk 'pasukan komando' untuk mengeksplorasi proyek-proyek baru. Mereka dapat dipromosikan menjadi komandan perusahaan jika mereka melakukannya dengan baik," tulisnya seperti dilansir Bloomberg, Selasa (20/8). Ia juga melanjutkan, karyawan yang tak optimal, bisa mendapat pemangkasan gaji setiap tiga bulan.

Baca Juga: Wall Street melaju kencang akibat sejumlah stimulus global 

Tuduhan AS terhadap perusahaan ini telah banyak merugikan perusahaan. AS pun melarang Huawei untuk berbisnis dengan Negeri Paman Sam tersebut. Namun belakangan ini, sanksi tersebut ditangguhkan selama 90 hari. 

Kerugian bisnis yang menekan Huawei secara langsung berasal dari pasar ponsel pintar internasional. Perkiraan internal perusahaan, penjualan ponsel Huawei di tahun ini bisa turun 60 juta unit. Pada tahun lalu, Huawei meningkatkan pengiriman ponselnya sebesar 34% menjadi 206 juta. 

Di kuartal I 2019, penjualan ponsel perusahaan ini memang masih naik 50% di saat saingannya Samsung Electronics Co dan Apple Inc mengalami penurunan penjualan. Namun, di kuartal kedua, penjualan ponsel ini terpengaruh sanksi AS sehingga pertumbuhan perusahaan terpangkas menjadi 8,3%. 

Setelah berhasil menembus pasar ponsel Eropa, Huawei sejatinya punya peluang untuk menjadi vendor ponsel terbesar di dunia. Namun, hilangnya Google Android dan aplikasi Play Store dalam perangkat Huawei membuat ponsel ini tidak diinginkan lagi di luar China.

Divisi konsumen merupakan mesin pertumbuhan Huawei yang menyumbang 45% dari pendapatan perusahaan di tahun lalu. Bisnis penjualan ponsel dan gadget sangat penting bagi pertumbuhan Huawei di masa depan.

Sehingga, wajar saja kalau perusahaan AS menarik diri dari Huawei, kinerja perusahaan bakal terpukul. Apalagi, tuduhan dan sanksi AS juga menurunkan reputasi Huawei dan menurut Ren tidak dapat diperbaiki dalam waktu dekat. 

Baca Juga: Ada PHK di Unisem Batam, pemerintah mesti turun tangan 

Di sisi lain, Huawei kehilangan banyak waktu berharga lantaran sibuk membuat rekayasa perangkat lunak untuk menjadi pengganti Android. Setelah ada sanksi AS, perusahaan ini bekerja 24 jam sehari, bersama 10.000 pengembang di tiga shift dan tiga kantor untuk menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak dan sirkuit Amerika. 

Huawei pun akhirnya mengeluarkan HarmonyOS-nya bulan ini. Hal itu hanya untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat membuat kode sistem operasinya sendiri, meskipun tak banyak orang yang yakin sistem ini mampu menyaingi Android. 

Sebelumnya, Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, alasan penangguhan sanksi AS lantaran banyak perusahaan telekomunikasi di AS yang membutuhkan tambahan waktu untuk mengganti peralatan telekomunikasinya yang saat ini masih menggunakan perangkat buatan Huawei.

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler