Bos Huawei: Sanksi AS Membuat Bisnis Di Antara Hidup Dan Mati

Selasa, 20 Agustus 2019 | 15:34 WIB
Bos Huawei: Sanksi AS Membuat Bisnis Di Antara Hidup Dan Mati
[ILUSTRASI. HUAWEI]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Huawei Techonologies co membuat bisnis perusahaan itu tertekan. Bahkan, pendiri Huawei Ren Zhengfei mengatakan, perusahaan tengah berada di antara momen "hidup dan mati". 

Peringatan yang ia tuliskan dalam memo internal perusahaan itu juga meminta para karyawannya untuk mengeksplorasi berbagai proyek baru. Jika gagal memenuhi target, Huawei tak segan memotong gaji karyawan setiap bulannya, bahkan bisa berujung pada pemecatan. 

Baca Juga: Harga minyak turun tipis setelah melaju di awal pekan 

Seperti diketahui, sejak Mei silam, Huawei memang mendapat tekanan dari AS yang menuduh perusahaan asal China tersebut menggunakan teknologinya untuk memata-matai AS. Sehingga, posisi Huawei semakin terdepak, baik itu sebagai merek teknologi global yang mapan ataupun sebagai daftar pemasok teknologi di AS.

Dalam memonya, Ren memperingatkan bahwa karyawannya perlu menemukan cara untuk membuat diri mereka berguna.

"Mereka juga membentuk 'pasukan komando' untuk mengeksplorasi proyek-proyek baru. Mereka dapat dipromosikan menjadi komandan perusahaan jika mereka melakukannya dengan baik," tulisnya seperti dilansir Bloomberg, Selasa (20/8). Ia juga melanjutkan, karyawan yang tak optimal, bisa mendapat pemangkasan gaji setiap tiga bulan.

Baca Juga: Wall Street melaju kencang akibat sejumlah stimulus global 

Tuduhan AS terhadap perusahaan ini telah banyak merugikan perusahaan. AS pun melarang Huawei untuk berbisnis dengan Negeri Paman Sam tersebut. Namun belakangan ini, sanksi tersebut ditangguhkan selama 90 hari. 

Kerugian bisnis yang menekan Huawei secara langsung berasal dari pasar ponsel pintar internasional. Perkiraan internal perusahaan, penjualan ponsel Huawei di tahun ini bisa turun 60 juta unit. Pada tahun lalu, Huawei meningkatkan pengiriman ponselnya sebesar 34% menjadi 206 juta. 

Di kuartal I 2019, penjualan ponsel perusahaan ini memang masih naik 50% di saat saingannya Samsung Electronics Co dan Apple Inc mengalami penurunan penjualan. Namun, di kuartal kedua, penjualan ponsel ini terpengaruh sanksi AS sehingga pertumbuhan perusahaan terpangkas menjadi 8,3%. 

Setelah berhasil menembus pasar ponsel Eropa, Huawei sejatinya punya peluang untuk menjadi vendor ponsel terbesar di dunia. Namun, hilangnya Google Android dan aplikasi Play Store dalam perangkat Huawei membuat ponsel ini tidak diinginkan lagi di luar China.

Divisi konsumen merupakan mesin pertumbuhan Huawei yang menyumbang 45% dari pendapatan perusahaan di tahun lalu. Bisnis penjualan ponsel dan gadget sangat penting bagi pertumbuhan Huawei di masa depan.

Sehingga, wajar saja kalau perusahaan AS menarik diri dari Huawei, kinerja perusahaan bakal terpukul. Apalagi, tuduhan dan sanksi AS juga menurunkan reputasi Huawei dan menurut Ren tidak dapat diperbaiki dalam waktu dekat. 

Baca Juga: Ada PHK di Unisem Batam, pemerintah mesti turun tangan 

Di sisi lain, Huawei kehilangan banyak waktu berharga lantaran sibuk membuat rekayasa perangkat lunak untuk menjadi pengganti Android. Setelah ada sanksi AS, perusahaan ini bekerja 24 jam sehari, bersama 10.000 pengembang di tiga shift dan tiga kantor untuk menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak dan sirkuit Amerika. 

Huawei pun akhirnya mengeluarkan HarmonyOS-nya bulan ini. Hal itu hanya untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat membuat kode sistem operasinya sendiri, meskipun tak banyak orang yang yakin sistem ini mampu menyaingi Android. 

Sebelumnya, Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, alasan penangguhan sanksi AS lantaran banyak perusahaan telekomunikasi di AS yang membutuhkan tambahan waktu untuk mengganti peralatan telekomunikasinya yang saat ini masih menggunakan perangkat buatan Huawei.

Bagikan

Berita Terbaru

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:37 WIB

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA

Kemenhub akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait usulan WFA.untuk antisipasi kemacetan

Laba Kian Menebal, Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham BBNI
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:34 WIB

Laba Kian Menebal, Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham BBNI

Insentif giro wajib minimum (GWM) dan regulasi devisa hasil ekspor (DHE) yang baru bakal menopang kinerja emiten bank, termasuk BBNI.

Bulog Usul Kenaikan Harga Pembelian Beras di Gudang
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:27 WIB

Bulog Usul Kenaikan Harga Pembelian Beras di Gudang

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) senilai Rp 6.500 per kg, naik dari sebelumnya Rp 6.000 per kg.

Revisi UU BUMN Bahas Danantara
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:23 WIB

Revisi UU BUMN Bahas Danantara

Pemerintah yakin penyusunan RUU BUMN merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN.

 Menangkal Pagar Laut  Tertancap di Wilayah Lain
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:19 WIB

Menangkal Pagar Laut Tertancap di Wilayah Lain

Pemerintah perlu mengantisipasi meluasnya fenomena pagar laut di sejumlah daerah untuk dijadikan reklamasi

Menjelang Long Weekend, Kurs Rupiah Berpotensi Melemah
| Jumat, 24 Januari 2025 | 06:59 WIB

Menjelang Long Weekend, Kurs Rupiah Berpotensi Melemah

Rupiah berpotensi melemah pada perdagangan Jumat (23/1). Rupiah tertekan pelemahan ekonomi kawasan Asia. 

Menjelang Long Weekend Cari Cuan Dulu, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 24 Januari 2025 | 06:43 WIB

Menjelang Long Weekend Cari Cuan Dulu, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Investor asing kemarin mencatatkan net buy atau beii bersih tipis Rp 18,01 miliar di seluruh pasar. 

Dua Emiten Milik Aguan, PANI dan CBDK Kompak ARB, Hati-hati Volatilitasnya Tinggi
| Jumat, 24 Januari 2025 | 06:41 WIB

Dua Emiten Milik Aguan, PANI dan CBDK Kompak ARB, Hati-hati Volatilitasnya Tinggi

Sentimen pagar laut di Tangerang menyeret turun harga saham emiten milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bank Bakal Memikul Biaya Dana Berat Lebih Lama
| Jumat, 24 Januari 2025 | 06:30 WIB

Bank Bakal Memikul Biaya Dana Berat Lebih Lama

LPS memutuskan  tetap mempertahankan suku bunga penjaminan di level 4,25% untuk periode  Februari sampai dengan Mei 2025. ​

Fintech Siapkan Berbagai Jurus Pertebal Modal
| Jumat, 24 Januari 2025 | 06:25 WIB

Fintech Siapkan Berbagai Jurus Pertebal Modal

Industri fintech lending bersiap memupuk permodalan karena syarat ekuitas yang harus dimiliki pelaku industri bakal semakin tinggi.

INDEKS BERITA

Terpopuler