KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengelolaan data menjadi barang mahal di Indonesia. Selain pengelolaan data penerima bantuan sosial (bansos) yang bermasalah, kini data tenaga kesehatan penerima insentif juga bermasalah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan oleh pemerintah. BPK menyebut, kelebihan pembayaran antara Januari-Agustus 2021 ini terjadi akibat kesalahan teknis saat penarikan database usulan insentif dari aplikasi insentif tenga kesehatan yang dikelola Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
