BTN Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kredit ke Pengembang Subsidi

Rabu, 20 Maret 2024 | 06:30 WIB
 BTN Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kredit ke Pengembang Subsidi
[ILUSTRASI. Suasana peluncuran Kartu Debit BTN Visa Contactless di Jakarta (10/3). ]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dugaan tindak pidana korupsi kembali menyeret PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Bank pelat merah ini disinyalir melakukan penyelewengan pemberian fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL).

Dugaan ini terungkap dalam laporan kinerja 2023 Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut laporan itu, salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan BPKP adalah forensik digital perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian KYG dan KPL BTN ke PT Asisya Catur Persada tahun 2018.

Direktur Utama Nixon L.P. Napitupulu membenarkan kasus ini sedang dalam pemeriksaan. Ia menegaskan ini kasus lama dan terjadi sebelum ia memimpin BTN. Nixon mengaku belum mengetahui detail terkait kasusnya. 

Baca Juga: Bank Digital Berlomba Tawarkan Bunga Deposito Tinggi, Ada yang Sampai 9%

Kasus ini mencuat setelah perumahan yang dikembangkan Asisya Catur Persada di Bengkulu banjir. Kasus ini diusut dan ditemukan indikasi pelanggaran pemberian fasilitas kredit. “Memang lagi dipanggil, termasuk kepala cabang,” ujar Nixon kepada KONTAN, Selasa (19/3).

Nixon menyebut, pemberian kredit ini nilainya kecil, hanya Rp 6 miliar, karena perumahan yang dikembangkan adalah subsidi. Oustanding saat ini tersisa Rp 1,5 miliar.

 

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Hari Ini Saham PTSN dan ERAA Naik 24,46% dan 1,75%, Efek Wacana Pemberian HP Gratis?
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 13:00 WIB

Hari Ini Saham PTSN dan ERAA Naik 24,46% dan 1,75%, Efek Wacana Pemberian HP Gratis?

Pemerintah berencana akan membagikan handphone gratis untuk sekurang-kurangnya 25 juta warga berusia dewasa yang masuk dalam kategori desil 1-4.

Trafik Kargo IPCC Naik, Pemulihan Logistik Kendaraan Domestik Topang Kinerja
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 12:37 WIB

Trafik Kargo IPCC Naik, Pemulihan Logistik Kendaraan Domestik Topang Kinerja

Tim Riset UOB Kay Hian memasukkan saham IPCC sebagai salah satu dari 10 saham yang berpotensi memberikan imbal hasil dividen tinggi.

Genjot Kinerja, JPFA Tebar Belanja Modal Rp 4 Triliun
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:53 WIB

Genjot Kinerja, JPFA Tebar Belanja Modal Rp 4 Triliun

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) memproyeksikan belanja modal atau capital expenditure (capex) di sepanjang 2026 akan melampaui Rp 4 triliun.

AMMN Mulai Eksekusi Aksi Buyback Saham Rp 1 Triliun
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:46 WIB

AMMN Mulai Eksekusi Aksi Buyback Saham Rp 1 Triliun

Aksi korporasi ini akan berlangsung selama tiga bulan dan dimulai pada Kamis 22 Oktober 2026 hingga 22 Januari 2027.​

TLDN Bayar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 258,9 Miliar
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:42 WIB

TLDN Bayar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 258,9 Miliar

Kemarin, emiten perkebunan sawit tersebut telah melaksanakan pembayaran dividen interim tahun 2026 senilai Rp 258,93 miliar dari buku tahun 2026. 

Waspadai Kenaikan Inflasi Pangan Imbas El Nino
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:40 WIB

Waspadai Kenaikan Inflasi Pangan Imbas El Nino

Pada September 2026 lalu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan

Penjualan Tiap Toko Membaik, Prospek ACES Semakin Ciamik
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:38 WIB

Penjualan Tiap Toko Membaik, Prospek ACES Semakin Ciamik

Pertumbuhan SSSG PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) di sembilan bulan 2026 berbalik dari kontraksi 3,6% yoy pada periode sama di tahun 2025.

Alokasi Anggaran Rekening Gratis Rp 1,28 Triliun
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:32 WIB

Alokasi Anggaran Rekening Gratis Rp 1,28 Triliun

Alokasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah sebelumnya yang sebesar Rp 3,8 triliun

Pengecualian HSC Belum Menjawab Tuntutan MSCI
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:29 WIB

Pengecualian HSC Belum Menjawab Tuntutan MSCI

Kekhawatiran MSCI bukan lagi mengenai perhitungan IHSG. Tapi transparansi kepemilikan, dugaan coordinated trading dan lemahnya penegakan hukum. ​

Biaya Utang Pemerintah Semakin Mahal
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:28 WIB

Biaya Utang Pemerintah Semakin Mahal

Pemerintah memiliki sisa penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 302 triliun di kuartal IV-2026

INDEKS BERITA

Terpopuler