BTN Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kredit ke Pengembang Subsidi

Rabu, 20 Maret 2024 | 06:30 WIB
 BTN Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kredit ke Pengembang Subsidi
[ILUSTRASI. Suasana peluncuran Kartu Debit BTN Visa Contactless di Jakarta (10/3).]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dugaan tindak pidana korupsi kembali menyeret PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Bank pelat merah ini disinyalir melakukan penyelewengan pemberian fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL).

Dugaan ini terungkap dalam laporan kinerja 2023 Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut laporan itu, salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan BPKP adalah forensik digital perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian KYG dan KPL BTN ke PT Asisya Catur Persada tahun 2018.

Direktur Utama Nixon L.P. Napitupulu membenarkan kasus ini sedang dalam pemeriksaan. Ia menegaskan ini kasus lama dan terjadi sebelum ia memimpin BTN. Nixon mengaku belum mengetahui detail terkait kasusnya. 

Baca Juga: Bank Digital Berlomba Tawarkan Bunga Deposito Tinggi, Ada yang Sampai 9%

Kasus ini mencuat setelah perumahan yang dikembangkan Asisya Catur Persada di Bengkulu banjir. Kasus ini diusut dan ditemukan indikasi pelanggaran pemberian fasilitas kredit. “Memang lagi dipanggil, termasuk kepala cabang,” ujar Nixon kepada KONTAN, Selasa (19/3).

Nixon menyebut, pemberian kredit ini nilainya kecil, hanya Rp 6 miliar, karena perumahan yang dikembangkan adalah subsidi. Oustanding saat ini tersisa Rp 1,5 miliar.

 

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler