Bukan Direvisi, Pekerja Ingin Aturan JHT Baru Dicabut

Sabtu, 05 Maret 2022 | 05:30 WIB
Bukan Direvisi, Pekerja Ingin Aturan JHT Baru Dicabut
[]
Reporter: Lailatul Anisah, Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah membuka ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan buruh.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, setelah menuai polemik beberapa waktu lalu, Kemenaker tengah mempercepat proses revisi Permenaker No. 2/2022. "Mudah-mudahan selesai dengan waktu cepat, kami bangun komunikasi dengan semua pihak, seperti apa masukkan, apa saja pemikiran baik yang bisa dituangkan dalam revisi (Permenaker)," katanya kepada KONTAN, Jumat (4/3).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Mimpi Industrialisasi dan Politik Anggaran
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:32 WIB

Mimpi Industrialisasi dan Politik Anggaran

Dukungan politik anggaran yang berpihak pada industri lokal dalam negeri juga menjadi kunci, agar mimpi industrialisasi menjadi kenyataan.

Kredit Masih Sepi, Bank Pilih Menahan Diri Menerbitkan Obligasi
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:30 WIB

Kredit Masih Sepi, Bank Pilih Menahan Diri Menerbitkan Obligasi

Membeli obligasi perbankan di awal 2026 terasa sulit. Likuiditas yang terlalu longgar membuat bank menahan diri. 

Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Incar Pertumbuhan Dobel Digit
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:20 WIB

Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Incar Pertumbuhan Dobel Digit

Untuk mencapai target penjualan pada tahun ini, JTPE akan menggenjot ekspansi pasar ekspor dan domestik.

Tanpa Insentif, Kredit Mobil Listrik Terancam Tersendat
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:15 WIB

Tanpa Insentif, Kredit Mobil Listrik Terancam Tersendat

Tanpa insentif, pertumbuhan pembiayaan mobil listrik diprediksi sulit untuk bisa menyamai tahun-tahun sebelumnya.

Target Penjualan Alat Berat Tumbuh Moderat
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:15 WIB

Target Penjualan Alat Berat Tumbuh Moderat

Masih didorong oleh proyek besar PSN dan tambang. Pertambangan tetap jadi penggerak utama, diikuti konstruksi dan infrastruktur.

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam
| Selasa, 13 Januari 2026 | 10:00 WIB

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga sangat dipengaruhi oleh eskalasi risiko geopolitik global, dari Venezuela kini bergeser ke Iran.

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30 WIB

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​

Ruang konsumsi barang non-esensial diprediksi kian terbatas dan pola belanja masyarakat cenderung menjadi lebih selektif.

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:04 WIB

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan

Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 4,4% secara tahunan  

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:01 WIB

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun

Kebutuhan belanja pemerintah di kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 700 triliun, namun penerimaan belum akan optimal

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:30 WIB

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan

Dalam jangka panjang, kasus korupsi pajak bakal menyeret rasio perpajakan Indonesia                 

INDEKS BERITA