KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bermula dari kisah cinta Mario Dandi-Agnes Gracia hingga penganiayaan David Latumahina, kini terungkap kelakuan hedonis pegawai pajak dan bea cukai. Dari roman picisan ini jua terkuak banyak pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tajir melintir.
Memang menjadi kaya merupakan hak setiap orang. Yang penting sumber kekayaannya legal dan diperoleh dengan cara sah. Persoalannya banyak di antara pegawai Kemkeu itu memiliki sumber harta yang masih misterius.
Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang melibatkan sekitar 460 pegawai Kemenkeu dan berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara itu 69 pegawai Kemenkeu tengah diperiksa karena dicurigai memiliki harta yang tidak wajar.
Selain rendahnya integritas dan moralitas aparatnya, kehadiran Undang-Undang (UU) No 17/2013 tentang Keuangan Negara disinyalir turut berandil memicu kekisruhan di Kemenkeu. Betapa tidak, UU ini memberikan kekuasaan ekstra besar terhadap menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mulai dari perencanaan anggaran, penerimaan negara (pajak, bea, cukai maupun utang), pengalokasian anggaran, distribusi anggaran hingga pengawasaannya.
Span of control begitu besar bila berada di satu kementerian. Rentang kendali yang sedemikian luas rawan terjadi penyimpangan terutama jika pengawasannya kedodoran. Tak heran bila Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dituntut mundur lantaran dinilai kebobolan dan gagal mengawasi anak buahnya.
Nah, beberapa waktu lalu sempat muncul rencana pemisahan antara fungsi penerimaan negara dengan bendahara (treasury). Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dipisah dari Kemenkeu dan dijadikan satu sebagai Badan Penerimaan Negara.
Gagasan ini mirip dengan mekanisme yang diterapkan di Amerika Serikat. Urusan penerimaan perpajakan ditangani sendiri oleh Internal Revenue Service. Sementara menteri keuangan berfokus sebagai bendahara negara alias treasury.
Namun entah mengapa rencana itu gagal. Kini semua fungsi dan wewenang tersebut tetap berada di tangan satu menteri.
Kemewahan dan gaya hidup hedon yang dipertontonkan sejumlah aparat Kemenkeu jelas bukan perkara picisan, melainkan masalah serius. Kita harus tegas menangani sampai ke akarnya, termasuk mengurangi beban wewenang di pundak menteri keuangan.
