Bursa Shanghai Meluncurkan Perdagangan Karbon Esok Hari

Kamis, 15 Juli 2021 | 20:54 WIB
Bursa Shanghai Meluncurkan Perdagangan Karbon Esok Hari
[ILUSTRASI. Pembangkit listrik energi terbarukan di Dunhuang, Provinsi Gansu, China, 10 Juni 2011. REUTERS/Stringer/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Skema perdagangan emisi karbon nasional (ETS) di China yang telah lama ditunggu,  akan bergulir pada 16 Juli, demikian pernyataan Shanghai Environment and Energy Exchange, Kamis (15/7).

Skema yang terbesar di dunia itu termasuk bagian dari rencana China untuk memanfaatkan mekanisme pasar, untuk membantu membawa emisi karbonnya ke puncak sebelum 2030 dan menjadi nol pada 2060.

Platform perdagangan ETS di China akan dikelola bursa Shanghai.

Baca Juga: Kembangkan energi bersih, Pertamina alokasikan US$ 8 miliar

Reuters melaporkan bahwa kementerian lingkungan China akan menggelar seremoni peluncuran bursa pada Jumat (16/7).

Tahap pertama perdagangan akan melibatkan sekitar 2.225 pembangkit listrik, yang bertanggung jawab atas lebih dari 4 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun.

Skema ETS China di tahap awal menetapkan batas perdagangan harian sebesar 10% dari harga dan batas untuk kesepakatan blok akan ditetapkan pada 30% dari pergerakan harga.

Perdagangan akan berlangsung setiap hari kerja, dalam dua sesi, masing-masing dari pukul 9.30-11.30, dan berlanjut ke 13.00-15.00 waktu Shanghai.

Selanjutnya: REC PLN Mulai Mendapat Sambutan Positif Dari Industri Di Indonesia

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:50 WIB

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi

Salah satu negara ASEAN, Filipina, kemarin mengumumkan keadaan darurat energi akibat lonjakan harga minyak mentah global, dikutip Reuters.

 Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:43 WIB

Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara

Pemerintah berencana menambah volume produksi batubara dalam persetujuan RKAB 2026 untuk mengamankan pendapatan negara

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:42 WIB

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pemangkasan outlook, perang, defisit fiskal dan pelemahan rupiah menyuramkan prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Rancangan Perppu yang Memantik Kecemasan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:38 WIB

Rancangan Perppu yang Memantik Kecemasan

Pemerintah dikabarkan sedang membahas Perppu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara.

Nasib Rupiah Usai Libur Lebaran: Pelemahan Ancam Ekonomi?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15 WIB

Nasib Rupiah Usai Libur Lebaran: Pelemahan Ancam Ekonomi?

Selama libur Lebaran, rupiah sempat bertengger di Rp 16.997 per dolar AS. Ketahui faktor pendorong dan prediksi pergerakan selanjutnya

Lebaran Lewat, Apa Lagi?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:10 WIB

Lebaran Lewat, Apa Lagi?

Langkah taktis melalui stabilisasi kurs Rupiah dan efisiensi subsidi energi menjadi krusial agar mesin konsumsi tidak anjlok.

Laba Charoen Pokphan (CPIN) Melonjak 52% di 2025, Akankah Bertahan di 2026?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:00 WIB

Laba Charoen Pokphan (CPIN) Melonjak 52% di 2025, Akankah Bertahan di 2026?

Rencana pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN bisa menekan margin CPIN. Pelajari potensi dampaknya pada kinerja CPIN.

Pasokan Migas Global Terancam, Cek Risiko Kenaikan Harga Ini!
| Rabu, 25 Maret 2026 | 05:30 WIB

Pasokan Migas Global Terancam, Cek Risiko Kenaikan Harga Ini!

Harga minyak Brent kini di atas US$100/barel setelah konflik geopolitik. Analis memprediksi potensi kenaikan lebih tinggi

Metropolitan Land (MTLA) Incar Tingkat Okupansi Hotel 85%
| Rabu, 25 Maret 2026 | 05:20 WIB

Metropolitan Land (MTLA) Incar Tingkat Okupansi Hotel 85%

Peningkatan pemesanan kamar hotel mulai terlihat menjelang libur Lebaran, terutama di hotel yang berada di jalur dan destinasi mudik Lebaran.

TGPF untuk Keadilan Andrie Yunus
| Rabu, 25 Maret 2026 | 04:31 WIB

TGPF untuk Keadilan Andrie Yunus

Kegagalan membentuk tim independen berarti negara secara sadar membiarkan praktik teror terhadap warga negara tetap hidup di sistem pemerintahan.

INDEKS BERITA

Terpopuler