Cari Dana untuk Ekspansi, Emiten Energi Pilih Rights Issue

Senin, 17 Juni 2019 | 07:56 WIB
Cari Dana untuk Ekspansi, Emiten Energi Pilih Rights Issue
[]
Reporter: Ika Puspitasari, Nur Qolbi, Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan berbasis energi terus melanjutkan ekspansi dan memacu produksi. Demi mendukung rencana tersebut, perusahaan pertambangan migas maupun minerba membutuhkan dana yang tak sedikit. Salah satu strateginya, mereka akan mengeduk pendanaan lewat pasar modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Misalnya PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Emiten berkode saham BIPI di Bursa Efek Indonesia ini akan menggelar rights issue sebanyak 7 miliar saham baru dan maksimal 14 miliar saham hasil eksekusi waran yang menyertai HMETD. BIPI menargetkan mampu meraup dana segar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun dari aksi rights issue itu.

Direktur Keuangan BIPI, Michael Wong menjelaskan, pelaksanaan rights issue tentu akan mempertimbangkan struktur permodalan BIPI saat ini serta proyeksi ke depan. Kami menargetkan mendapatkan persetujuan rights issue pada akhir kuartal II-2019. Dengan demikian, rights issue dapat berlangsung awal kuartal III-2019, ungkap dia kepada KONTAN, Sabtu (15/6) pekan lalu.

Manajemen BIPI akan menggunakan dana hasil rights issue untuk mendukung modal kerja, belanja modal, maupun pengembangan usaha baik dilakukan langsung oleh BIPI maupun melalui anak usaha. Tentu hal ini akan berdampak positif dalam mendukung target pencapaian operasi saat ini dan pengembangan usaha ke depan, imbuh Michael.

BIPI sedang mempercepat beberapa proyek infrastruktur energi yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan dan membutuhkan dana US$ 2,5 miliar. Mereka menargetkan sembilan proyek rampung secara bertahap.

Selain BIPI, PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) juga berencana melaksanakan aksi rights issue maksimal sebanyak 470 juta saham dengan nominal Rp 200.

Sekretaris Perusahaan PT Toba Bara Sejahtra Tbk, Elizabeth Novi Sagita Aruan mengemukakan, mereka akan menggunakan dana hasil righst issue untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Manajemen TOBA juga sedang memproses akuisisi tambang baru. Kami masih terus menjajaki. Saya belum bisa mengungkapkan perusahaan apa yang menjadi sasaran akuisisi, ungkap dia, beberapa waktu lalu.

PT Merdeka Copper Gold Tbk juga demikian. Emiten berkode saham MDKA di BEI ini akan menerbitkan maksimal 470 juta saham baru dengan skema PMHMETD II dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk, Tri Boewono menyebutkan, mereka akan menggunakan dana hasil rights issue untuk mendukung belanja modal, pembayaran kembali kewajiban keuangan, modal kerja perusahaan maupun anak usaha.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, Adi Adriansyah Sjoekri menjelaskan hingga saat ini mereka belum memastikan jadwal rights issue serta rencana penggunaan dana hasil aksi korporasi itu. Manajemen belum menentukan target serta penggunaan dana untuk rencana rights issue, ujar Adi.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler