Cari Dukungan, Yellen Sebut Agenda Ekonomi Biden sebagai Modern Supply-Side Economics

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:32 WIB
Cari Dukungan, Yellen Sebut Agenda Ekonomi Biden sebagai Modern Supply-Side Economics
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan AS Janet Yellen. 13 Desember 2017. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, pada Jumat (21/1), memberi label baru untuk agenda ekonomi pemerintahan Joe Biden, yaitu “ekonomi sisi penawaran modern.” Frasa yang populer di era Presiden Ronald Reagan itu menegaskan bahwa alokasi belanja yang diusulkan administrasi Biden akan meningkatkan kapasitas ekonomi AS.

Dalam pidatonya di World Economic Forum, Yellen mengatakan bahwa bahwa alih-alih melakukan pemotongan pajak dan deregulasi, pemerintahan AS masa kini berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan penelitian untuk mendorong potensi pertumbuhan AS dan mengurangi tekanan inflasi.

"Pendekatan baru kami jauh lebih menjanjikan daripada ekonomi sisi penawaran lama, yang saya lihat sebagai strategi yang gagal untuk meningkatkan pertumbuhan," kata Yellen.

"Pemotongan pajak yang signifikan pada modal belum mencapai keuntungan yang dijanjikan. Dan deregulasi memiliki rekam jejak yang sama buruknya secara umum dan sehubungan dengan kebijakan lingkungan - terutama sehubungan dengan pembatasan emisi CO2."

asBaca Juga: Gunakan Aturan Khusus, Senat AS Sepakati Kenaikan Batas Utang  

Yellen tidak mengumumkan perubahan kebijakan apa pun saat ia memperkenalkan modern supply-side economics. Ini memunculkan dugaan bahwa penamaan ini kemungkinan taktik baru untuk membujuk orang AS dan kubu Demokrat moderat di Kongres untuk mendukung rencana pengeluaran sosial dan investasi iklim yang berlabel “Build Back Better.” Pembahasan program itu terhambat sejak Desember.

Nama baru itu menekankan upaya pemerintah untuk memperluas tenaga kerja AS - sentimen yang digemakan oleh Presiden Biden saat berpidato di depan para walikota di AS, pada Jumat. Nomenklatur itu juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan produktivitas, kekuatan yang dapat membantu mengimbangi tekanan inflasi sambil mendukung tingkat pertumbuhan yang lebih kuat.

Pemerintah berusaha untuk menumpulkan dampak politik dari inflasi tinggi yang mencapai 7% bulan lalu di tengah kekurangan tenaga kerja, perumahan dan barang, peningkatan tahunan terbesar dalam hampir 40 tahun, dan melawan klaim bahwa pengeluaran lebih lanjut akan memicu inflasi lebih lanjut. 

Visi Yellen tentang "ekonomi sisi penawaran" akan sangat berbeda dari versi "Reaganomics" yang sangat populer pada dekade 1980-an dengan terpilihnya Ronald Reagan sebagai presiden.

Kemudian, pajak yang lebih rendah dan regulasi yang lebih ringan disebut-sebut sebagai bahan bakar yang akan membuat bisnis A.S. lebih kompetitif dan menguntungkan, melepaskan investasi modal yang akan "menetes ke bawah" ke ekonomi yang lebih luas, mendorong pertumbuhan dan perekrutan.

Pada saat yang sama, Partai Republik berpendapat, pemotongan pajak akan "membayar untuk diri mereka sendiri" melalui pertumbuhan yang bakal terdorong tenaga turbo. Ini fenomena yang tidak pernah terjadi.

Yellen berpendapat bahwa kebutuhan "pasokan" ekonomi berpusat pada ketersediaan tenaga kerja, yang telah dibatasi oleh pandemi. Dan menurut pandangan Demokrat, tidak adanya kebijakan seputar hal-hal seperti perawatan anak dan orang tua memperkecil peluang peningkatan tenaga kerja.

 Baca Juga: Jerome Powell dan Komitmen Independensinya Sebagai Calon Ketua Fed Untuk Kedua Kali

Yellen mengidentifikasi dua tahun pendidikan anak usia dini universal dan kredit pajak penghasilan yang diperoleh yang diperluas sebagai komponen "inti" dari rencana Build Back Bettter di masa depan.

Dia menambahkan bahwa pemotongan pajak yang disahkan Partai Republik pada tahun 2017, alih-alih mendorong investasi di AS, telah melanggengkan 'insentif pajak perusahaan yang menyimpang' yang telah mendorong perusahaan untuk mengalihkan kapasitas produktif ke luar negeri karena negara-negara bersaing dalam pajak.

Kesepakatan untuk pajak minimum perusahaan global 15%, yang bergantung pada penerapan Build Back Better untuk implementasi, akan mengakhiri "perlombaan ke bawah" ini, katanya. 

"Ekonomi sisi penawaran modern berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pasokan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, sekaligus mengurangi ketidaksetaraan dan kerusakan lingkungan," kata Yellen.

"Pada dasarnya, kami tidak hanya fokus pada pencapaian angka pertumbuhan topline tinggi yang tidak berkelanjutan - kami malah menargetkan pertumbuhan yang inklusif dan hijau."

Bagikan

Berita Terbaru

Dana Asing Terus Keluar, Laju IHSG Semakin Liar
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:45 WIB

Dana Asing Terus Keluar, Laju IHSG Semakin Liar

Sejak awal tahun 2026, total net sell asing di pasar saham Indonesia telah mencapai Rp 12,97 triliun.

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:12 WIB

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas

Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk mendapatkan Surat Penunjukan dari Petroliam Nasional Berhad untuk kontrak bagi hasil Cendramas.​

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:37 WIB

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi

Pembatasan kuota berpotensi menekan target volume penjualan bijih nikel emiten dalam jangka pendek. 

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:28 WIB

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026

Untuk mempertahankan dominasi pasar, ASII akan konsisten fokus pada penyediaan produk, teknologi, dan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:22 WIB

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI

Dampak dari aksi rebalancing MSCI kali ini adalah pergerakan dana asing ke Bursa Efek Indonesia (BEI)​.

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

INDEKS BERITA

Terpopuler