CDS Naik Akibat Perang Dagang, Persepsi Risiko Investasi di Indonesia Memburuk

Senin, 13 Mei 2019 | 07:32 WIB
CDS Naik Akibat Perang Dagang, Persepsi Risiko Investasi di Indonesia Memburuk
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persepsi risiko investasi Indonesia kembali memburuk. Penyebabnya, memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akhir-akhir ini.

Persepsi investor atas risiko investasi Indonesia, yang tercermin dari credit default swap (CDS) meningkat. CDS Indonesia tenor 5 tahun berada di level 103,06 pada Jumat (10/5). Sudah tiga hari beruntun CDS tenor 5 tahun berada di area 100. Sebelumnya, terakhir kali CDS tenor 5 tahun ada di atas level 100 adalah pada Maret silam.

Setali tiga uang, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga melonjak ke level 175,56 akhir pekan lalu. Padahal, pada 17 April lalu CDS tenor ini sempat menyentuh level terendah tahun ini, yakni 157,85.

Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich menyebut, muncul kekhawatiran pelaku pasar global akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump menaikkan bea impor atas produk asal China senilai US$ 325 miliar menjadi 25%. Ini merupakan buntut dari berlarutnya negosiasi dagang antar kedua negara adikuasa tersebut.

Sentimen tersebut akhirnya memicu kenaikan CDS Indonesia, baik tenor 5 tahun ataupun 10 tahun. “Kenaikan CDS Indonesia sejalan dengan pelemahan rupiah dan mata uang emerging market lainnya,” ungkap Farash.

Sebenarnya Indonesia tidak sendirian. Negara emerging market lainnya pun mengalami kenaikan persepsi risiko investasi. Contohnya CDS Filipina tenor 5 tahun akhir pekan lalu bertengger di level 54,548. Padahal sepekan sebelumnya, CDS Filipina berada di level terendahnya, 49,736.

Lonjakan CDS Indonesia juga berkorelasi dengan ketidakpastian yang melanda pasar obligasi Indonesia. Ini terlihat dari yield surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun yang sempat kembali ke level 8,03% pada Kamis (9/5), sebelum akhirnya turun lagi menjadi 7,98% sehari berselang.

Head of Fixed Income Syailendra Capital Enry Danil menambahkan, untuk saat ini fokus utama para pelaku pasar masih tertuju pada perkembangan negosiasi dagang AS dan China. Artinya, CDS Indonesia kemungkinan baru bisa turun lagi jika sentimen negatif tersebut mereda.

Senada, Farash juga melihat dalam beberapa waktu ke depan CDS Indonesia masih berpotensi naik seiring diberlakukannya kebijakan kenaikan bea impor produk China.

Sejatinya, tren kenaikan CDS bisa diminimalisir data ekonomi dalam negeri. Sayangnya, data ekonomi Indonesia belum memuaskan.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 hanya 5,07% atau meleset dari ekspektasi pasar sebesar 5,2%. Cadangan devisa Indonesia pun susut US$ 200 juta di April menjadi US$ 124,3 miliar.

Untungnya, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia berhasil mengecil menjadi US$ 7 miliar. Ini setara dengan 2,6% dari PDB di kuartal pertama lalu.

Terlepas dari itu, Farash menyatakan, investor tetap bisa berinvestasi di pasar obligasi selama tren kenaikan CDS berlangsung. Namun, investor perlu lebih berhati-hati dan investasinya dilakukan secara bertahap. “Yield SUN saat ini sudah menarik karena lebih tinggi dari yield wajarnya,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat pasar modal Anil Kumar menyarankan kepada investor yang baru sebaiknya menghindari dahulu SUN berdenominasi dollar AS. Sebab, seiring tren pelemahan rupiah, risiko kerugian kurs yang ditanggung investor menjadi lebih besar.

Di sisi lain, SUN berdenominasi rupiah dari berbagai tenor tampak menarik bagi investor saat ini. “Harga SUN sudah underperform sehingga bisa dikoleksi sambil menunggu pasar kembali pulih,” terang Anil.

Bagikan

Berita Terbaru

Ini Pendorong dan Tantangan Utama Kinerja Vale Indonesia (INCO) pada 2026
| Kamis, 02 April 2026 | 06:30 WIB

Ini Pendorong dan Tantangan Utama Kinerja Vale Indonesia (INCO) pada 2026

Pajak ekspor nikel dan keterbatasan pasokan jadi tantangan INCO. Cari tahu dampaknya pada profitabilitas.

Transmisi Seret, Penurunan Bunga Kredit Belum Signifikan
| Kamis, 02 April 2026 | 06:25 WIB

Transmisi Seret, Penurunan Bunga Kredit Belum Signifikan

​Pemangkasan BI rate belum sepenuhnya menetes ke bunga kredit—turunnya lambat, bahkan kredit baru sempat naik.

Rupiah Rawan Melemah: Waspadai Level Krusial Rp 17.020 per Dolar AS
| Kamis, 02 April 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Rawan Melemah: Waspadai Level Krusial Rp 17.020 per Dolar AS

Rupiah menguat tipis setelah sentuh rekor terburuk. Proyeksi terbaru menunjukkan rentang harga yang perlu diwaspadai investor

Minyak itu Bahan Baku
| Kamis, 02 April 2026 | 06:12 WIB

Minyak itu Bahan Baku

Perlu pendekatan menyeluruh, terutama diversifikasi energi dan penguatan industri hulu agar ketergantungan pada minyak bisa dikurangi.

Tekanan Rumah Tangga Masih Tinggi, Meski THR Menopang Kelas Bawah
| Kamis, 02 April 2026 | 06:10 WIB

Tekanan Rumah Tangga Masih Tinggi, Meski THR Menopang Kelas Bawah

​Tabungan kelompok bawah–menengah naik terdorong THR, namun tren penggerusan tabungan masih berlanjut.

Sektor Elektrifikasi Mendorong Harga: Saatnya Lirik Tembaga dan Nikel?
| Kamis, 02 April 2026 | 06:00 WIB

Sektor Elektrifikasi Mendorong Harga: Saatnya Lirik Tembaga dan Nikel?

Asumsi harga komoditas global direvisi naik signifikan oleh Fitch Ratings. Pahami faktor pendorong di balik lonjakan harga ini.

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas
| Kamis, 02 April 2026 | 05:30 WIB

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas

Data OJK mengejutkan: hanya 0,0005% dana asuransi di emas. Alasan di balik keputusan ini akan mengubah pandangan Anda.

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah
| Kamis, 02 April 2026 | 05:25 WIB

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah

Pemerintah bersama Danantara berkolaborasi membangun rusun kelas menengah salah satunya di Tanah Abang dan Senen.

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama
| Kamis, 02 April 2026 | 05:15 WIB

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama

Korea Selatan membuka peluang kerjasama investasi dengan Indonesia melalui Danantara di berbagai bidang.

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH
| Kamis, 02 April 2026 | 05:10 WIB

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH

Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di tempat tinggal alias WFH bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD.

INDEKS BERITA

Terpopuler