China Siapkan Aturan yang Membatasi Gerak E-Commerce dalam Menentukan Harga

Jumat, 02 Juli 2021 | 21:19 WIB
China Siapkan Aturan yang Membatasi Gerak E-Commerce dalam Menentukan Harga
[ILUSTRASI. Layar monitor Alibaba Tmall dalam acara Double Eleven Shopping Festival di Hangzhou, Zhejiang, China. 11 November 2020.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Lembaga pengawas perdagangan di China, Jumat (2/7), merilis rancangan aturan yang mengkategorikan sejumlah praktik penetapan harga sebagai kegiatan terlarang.

Kegiatan penetapan harga yang dinyatakan melanggar hukum itu seperti pemberian subsidi secara besar-besaran dan pembebanan harga yang berbeda berdasarkan perilaku pembelian pelanggan, yang biasa dilakukan platform perdagangan online.

Aturan tersebut adalah upaya terbaru Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR), lembaga yang mengendalikan ekonomi bebas di China. Sebelum ini, SAMR telah mengenakan denda, meluncurkan penyelidikan dan mengeluarkan peringatan kepada raksasa e-commerce yang sedang booming.

Baca Juga: Distribusi Kendaraan Listrik Tesla Kuartal II Pecah Rekor, China Topang Sepertiganya

“Praktik penetapan harga telah tersebar luas di antara platform online dan ini merupakan masalah tersembunyi bagi konsumen biasa karena tidak mudah untuk diperhatikan,” kata Lu Zhenwang, CEO Wanqing Consultancy yang berbasis di Shanghai.

Konsumen selama bertahun-tahun telah mengeluh di media sosial bahwa platform e-commerce tidak mengenakan harga yang sama untuk penawaran yang sama.

Di antara praktik yang dilarang dalam aturan yang diusulkan pada hari Jumat adalah subsidi yang memotong harga suatu produk hingga di bawah biaya.

Pelanggaran aturan dapat dikenakan denda 0,1% hingga 0,5% dari nilai penjualan tahunan, atau bahkan penangguhan operasi, kata SAMR.

Dalam pertemuan April dengan regulator pasar di Guangzhou, sejumlah e-commerce raksasa di China, termasuk JD.com, Meituan, cabang pengiriman makanan Alibaba Ele.me, Trip.com dan Didi Chuxing berjanji untuk tidak memanfaatkan big data, yang membebankan biaya ekstra kepada pelanggan yang setia.

Baca Juga: Isi Tayangan Sensitif Klaim Laut China Selatan, Vietnam Minta Netflix Hapus Serial

Pada bulan Maret, kantor berita negara Xinhua melaporkan bahwa agen perjalanan online Alibaba Fliggy menawarkan harga tiket yang berbeda untuk penerbangan yang sama. Dan, kebanyakan pengguna setia mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dalam artikel yang sama, Xinhua mengatakan Meituan membebankan harga yang berbeda untuk produk perawatan hewan peliharaan yang sama.

Alibaba dan Meituan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters pada hari Jumat.

Pada bulan Oktober, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberlakukan aturan yang melarang praktik penetapan harga yang berbeda oleh layanan perjalanan online.

Pada bulan April, SAMR mendenda Alibaba senilai 18 miliar yuan ($ 2,78 miliar) karena menyalahgunakan posisi pasar dominannya dan mengumumkan penyelidikan antimonopoli terhadap Meituan.

Selanjutnya: Moody's Memberi Peringkat Baa2 Untuk Inalum dan Surat Utangnya, Prospek Stabil

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pertumbuhan Bank Digital Bisa Terganjal Wacana Pemberlakuan Pajak Transaksi Digital
| Senin, 02 November 2026 | 19:44 WIB

Pertumbuhan Bank Digital Bisa Terganjal Wacana Pemberlakuan Pajak Transaksi Digital

Pungutan pajak digital yang akan mulai dijalankan 9 November dengan melibatkan bank pemerintah, hingga platform digital, bakal memberatkan.

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya
| Senin, 02 November 2026 | 18:18 WIB

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya

BPS mencatat surplus perdagangan hanya US$ 10,61 miliar pada Januari-September 2026, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025.

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat
| Senin, 02 November 2026 | 17:35 WIB

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat

Simak apa saja kondisi yang membuat dana darurat layak terpakai, menurut pandangan perencana keuangan.

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama
| Senin, 02 November 2026 | 16:56 WIB

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 3,23% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026.

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi
| Senin, 02 November 2026 | 16:37 WIB

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi

Posisi surat utang pemerintah meningkat Rp 575,16 triliun dalam periode Desember 2025 hingga September 2026.

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh
| Senin, 02 November 2026 | 11:00 WIB

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh

Realisasi investasi pada periode Oktober 2024–September 2026 dominan ditopang oleh eksekusi proyek-proyek warisan periode lalu.

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan
| Senin, 02 November 2026 | 08:19 WIB

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan

Peluang penguatan harga perak tetap terbuka apabila kebijakan moneter AS menjadi lebih akomodatif dan permintaan industri kembali meningkat.

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik
| Senin, 02 November 2026 | 07:51 WIB

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik

Rencana akuisisi Frisian Flag Indonesia juga berpotensi memperkuat posisi bisnis PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG
| Senin, 02 November 2026 | 07:09 WIB

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG

Peristiwa ini membuktikan OJK independen dan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu, sekalipun sekuritas tersebut dimiliki  tokoh penting,

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027
| Senin, 02 November 2026 | 07:06 WIB

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027

Pemerintah memberikan sinyal akan melanjutkan pengetatan kontrol kuota produksi di RKAB 2027, khususnya untuk komoditas bijih nikel dan batubara

INDEKS BERITA

Terpopuler