Citigroup Membatalkan Pendanaan untuk Grup Salim Senilai US$ 140 Juta

Sabtu, 29 Juni 2019 | 06:55 WIB
Citigroup Membatalkan Pendanaan untuk Grup Salim Senilai US$ 140 Juta
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keluarnya unit bisnis sawit Grup Salim dari skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berbuntut panjang. Salah satu kreditur, Citigroup, akhirnya memilih untuk membatalkan pemberian pendanaan untuk konglomerasi bisnis tersebut. Nilai pendanaan yang dicabut cukup besar, yakni US$ 140 juta atau setara sekitar Rp 2 triliuin.

Kabar keluarnya Citigroup dari lingkaran investasi tersebut diungkapkan oleh Hana Heineken, juru kampanye Rainforest Action Network (RAN). Menurut dia, unit bisnis sawit PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), perusahaan Grup Salim, gagal mengatasi lebih dari 20 pelanggaran standar RSPO dan 10 pelanggaran hukum perburuhan.

“Laporan-laporan ini yang menjadi dasar Citigroup memutus kerjasama. Ini adalah sinyal peringatan yang kuat bagi para pemodal Indofood termasuk mitra bisnis lainnya untuk menunjukkan bahwa Indofood adalah investasi yang buruk,” tutur Hana melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/6).

Merespons hal itu, manajemen Indofood melalui keterangan resminya membantah jika perusahaan dikeluarkan dari RSPO, melainkan menarik diri dari skema tersebut. Meski begitu, Indofood tetap menjalankan operasi perkebunan kelapa sawitnya sesuai dengan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Manajemen Indofood juga menyanggah hasil temuan investigasi beberapa lembaga seperti RAN yang dialamatkan pada entitas anaknya, yaitu PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) dan PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).

Selama ini, Grup Indofood masih mematuhi apa yang diamanatkan ISPO, seperti kebijakan kesehatan dan keselamatan yang memadai, peningkatan yang signifikan dalam perlakuan terhadap pekerja lepas dan penetapan upah minimum pekerja tetap sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait dengan lingkungan kerja yang beracun, Indofood sendiri membantahnya. “Perusahaan mematuhi penggunaan bahan non-paraquat sebagai herbisida sejak akhir Maret 2018,” terang manajemen Indofood.

Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan pencabutan dana pinjaman dari Citigroup tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Indofood. Termasuk rencana mereka untuk melunasi beberapa utang obligasinya.

Sebagai informasi, pada 13 Juni lalu INDF memiliki obligasi yang jatuh tempo senilai Rp 2 triliun. Indofood juga masih memiliki satu obligasi yang akan jatuh tempo pada Mei 2022 senilai Rp 2 triliun.

Rencananya Indofood akan menerbitkan obligasi sebagai bagian dari refinancing. Namun niat itu urung dilaksanakan karena kondisi pasar dalam keadaan tertekan. Dus, sulit bila mereka tetap memaksakan merilis obligasi.

Indofood masih memiliki beberapa opsi pinjaman dari perbankan. “Saya pikir meski bunga yang ditawarkan pasti lebih besar dari obligasi, mereka tidak akan segan untuk menebusnya,” kata Teguh kepada Kontan, Jumat (28/6).

Terlebih, masih banyak lembaga keuangan yang masih bekerjasama dengan perusahaan. Lembaga itu seperti, SMBC Group, Mizuho Financial Group BlackRock dan lainnya.

Teguh malah curiga, temuan tersebut hanyalah dalih bagi Citigroup untuk menarik pinjaman kepada anak perusahaan Indofood di sektor agribisnis. Menurut dia, prospek harga sawit yang terus tertekan hingga kini membuat Citigroup was-was meminjamkan duitnya di entitas anak Indofood seperti SIMP dan LSIP.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler