Citigroup Membatalkan Pendanaan untuk Grup Salim Senilai US$ 140 Juta

Sabtu, 29 Juni 2019 | 06:55 WIB
Citigroup Membatalkan Pendanaan untuk Grup Salim Senilai US$ 140 Juta
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keluarnya unit bisnis sawit Grup Salim dari skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berbuntut panjang. Salah satu kreditur, Citigroup, akhirnya memilih untuk membatalkan pemberian pendanaan untuk konglomerasi bisnis tersebut. Nilai pendanaan yang dicabut cukup besar, yakni US$ 140 juta atau setara sekitar Rp 2 triliuin.

Kabar keluarnya Citigroup dari lingkaran investasi tersebut diungkapkan oleh Hana Heineken, juru kampanye Rainforest Action Network (RAN). Menurut dia, unit bisnis sawit PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), perusahaan Grup Salim, gagal mengatasi lebih dari 20 pelanggaran standar RSPO dan 10 pelanggaran hukum perburuhan.

“Laporan-laporan ini yang menjadi dasar Citigroup memutus kerjasama. Ini adalah sinyal peringatan yang kuat bagi para pemodal Indofood termasuk mitra bisnis lainnya untuk menunjukkan bahwa Indofood adalah investasi yang buruk,” tutur Hana melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/6).

Merespons hal itu, manajemen Indofood melalui keterangan resminya membantah jika perusahaan dikeluarkan dari RSPO, melainkan menarik diri dari skema tersebut. Meski begitu, Indofood tetap menjalankan operasi perkebunan kelapa sawitnya sesuai dengan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Manajemen Indofood juga menyanggah hasil temuan investigasi beberapa lembaga seperti RAN yang dialamatkan pada entitas anaknya, yaitu PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) dan PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).

Selama ini, Grup Indofood masih mematuhi apa yang diamanatkan ISPO, seperti kebijakan kesehatan dan keselamatan yang memadai, peningkatan yang signifikan dalam perlakuan terhadap pekerja lepas dan penetapan upah minimum pekerja tetap sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait dengan lingkungan kerja yang beracun, Indofood sendiri membantahnya. “Perusahaan mematuhi penggunaan bahan non-paraquat sebagai herbisida sejak akhir Maret 2018,” terang manajemen Indofood.

Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan pencabutan dana pinjaman dari Citigroup tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Indofood. Termasuk rencana mereka untuk melunasi beberapa utang obligasinya.

Sebagai informasi, pada 13 Juni lalu INDF memiliki obligasi yang jatuh tempo senilai Rp 2 triliun. Indofood juga masih memiliki satu obligasi yang akan jatuh tempo pada Mei 2022 senilai Rp 2 triliun.

Rencananya Indofood akan menerbitkan obligasi sebagai bagian dari refinancing. Namun niat itu urung dilaksanakan karena kondisi pasar dalam keadaan tertekan. Dus, sulit bila mereka tetap memaksakan merilis obligasi.

Indofood masih memiliki beberapa opsi pinjaman dari perbankan. “Saya pikir meski bunga yang ditawarkan pasti lebih besar dari obligasi, mereka tidak akan segan untuk menebusnya,” kata Teguh kepada Kontan, Jumat (28/6).

Terlebih, masih banyak lembaga keuangan yang masih bekerjasama dengan perusahaan. Lembaga itu seperti, SMBC Group, Mizuho Financial Group BlackRock dan lainnya.

Teguh malah curiga, temuan tersebut hanyalah dalih bagi Citigroup untuk menarik pinjaman kepada anak perusahaan Indofood di sektor agribisnis. Menurut dia, prospek harga sawit yang terus tertekan hingga kini membuat Citigroup was-was meminjamkan duitnya di entitas anak Indofood seperti SIMP dan LSIP.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:00 WIB

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mendukung rencana tersebut, mengingat banyaknya peserta yang saat ini berstatus non-aktif akibat kendala pembayaran.

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:50 WIB

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat

Legalisasi sumur rakyat merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian WK untuk Peningkatan Produksi

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:43 WIB

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi

Utilitas produksi smelter di Indonesia berpotensi menyusut 25%-30% pada tahun ini seiring pemangkasan produksi

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:38 WIB

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing nasional dan percepat pembangunan.

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:11 WIB

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil

Keterbatasan suplai mal baru di Jakarta menjadi sinyal yang cukup baik bagi potensi permintaan sewa, khususnya mal dengan pengunjung yang kuat.

INDEKS BERITA

Terpopuler