Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PTPN IV PalmCo melaporkan kinerja yang dicapainya sepanjang 2025. Berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, subholding dari PTPN III ini mencatat pertumbuhan positif dengan kenaikan laba bersih mencapai 65% year on year (YoY) di angka Rp 6,19 triliun.
Dari sisi produktivitas hulu (on-farm), perusahaan mencatatkan peningkatan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) yang mencapai 20,63 ton per hektare (ton/ha), tumbuh 3% YoY. Lalu dari sisi hilir atau pengolahan, produktivitas crude palm oil (CPO) mencatatkan performa yang lebih baik lagi, yakni mencapai 4,70 ton/ha, atau tumbuh 9% YoY.
Sepanjang 2025, PTPN IV PalmCo juga telah memproduksi dan menjual sebanyak 201.000 ton CPO bersertifikasi RSPO IP dari tiga entitasnya di Sumatra Utara dan Riau. Ketiga entitas tersebut masing-masing adalah PTPN IV Regional I dan II yang berlokasi di Sumatra Utara dengan masing-masing telah menjual sebanyak 57.500 ton dan 60.400 ton CPO RSPO IP.
Selanjutnya, PTPN IV Regional III dengan wilayah operasionalnya di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau dengan jumlah penjualan CPO bersertifikasi RSPO IP mencapai 82.000 ton.
Melihat hal itu, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyatakan bahwa peningkatan kinerja finansial ini merupakan dampak langsung dari kedisiplinan eksekusi strategi di seluruh lini. Dia bilang, perusahaan telah berhasil menaruh fokus pada tiga hal pokok mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi yang tepat, dan optimalisasi aset yang dijalankan secara konsisten.
"Pencapaian laba unaudited Rp 6 ,19 triliun ini bukan sekadar windfall profit dari fluktuasi harga komoditas, namun dampak nyata atas transformasi dan perbaikan mendasar cara kami bekerja," ujar Jatmiko kepada KONTAN belum lama ini.
Dia melanjutkan, pertumbuhan laba bersih hingga 65% YoY di tahun 2025 juga tidak lepas dari keberhasilan program efisiensi yang dijalankan perusahaan, yang kini menjadi motor utama profitabilitas.
"Kita dapat menekan tingkat kehilangan (losses) Meningkatkan rendemen minyak sawit melalui modernisasi pabrik. Serta mendorong digitalisasi proses bisnis yang mempertajam pengawasan dan pengambilan keputusan yang berorientasi kepada efektifitas dan efisiensi,” imbuhnya Jatmiko.
Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa berkat adanya modernisasi pabrik hingga digitalisasi proses bisnis, perusahaan mencatat penguatan margin EBITDA di level 26,05%, meroket 11,44% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Kenaikan laba tersebut juga menunjukkan lompatan pertumbuhan pada rasio return on asset (ROA) perusahaan. Realisasi ROA PalmCo menyentuh 7,9%, melampaui target awal perusahaan yang ditetapkan sebesar 4,9%.
Terkait pencapaian aset ini, Jatmiko menjelaskan bahwa tren penguatan telah berlangsung secara berkesinambungan. Dia bilang, jika dibandingkan dengan 2024 yang berada di level 5,3%, ROA PalmCo kini bertumbuh sekitar 49%.
"Tren kenaikan ini terus konsisten sejak tahun 2023, yang berarti secara kumulatif dalam tiga tahun terakhir, indikator profitabilitas aset telah meningkat lebih dari dua kali lipat," papar Jatmiko.
Dapat dikatakan sepanjang 2025 menjadi periode gemilang bagi kinerja PTPN IV PalmCo. Dia juga optimistis tren pertumbuhan ini masih terus berlanjut di 2026. Kepercayaan diri tersebut tumbuh dari laporan kinerja PalmCo yang berhasil memperoleh tambahan penghasilan dari harga penjualan premium mencapai US$ 10,5 juta atau Rp 178, miliar dari penjualan 760 ribu ton CPO dan palm kernel oil (PKO).
PTPN IV PalmCo juga turut memproduksi dan memasarkan 520.000 ton CPO bersertifikasi RSPO Mass Balance. Berbeda dengan RSPO IP, hampir seluruh entitas di bawah PalmCo memproduksi CPO bersertifikasi RSPO MB yang turut diakui dunia internasional. Begitu juga dengan minyak inti sawit (PKO) bersertifikasi RSPO MB, tercatat sebanyak 40.500 ton telah diserap oleh pasar.
Asal tahu saja, sertifikasi RSPO dengan skema Identity Preserved (IP) merupakan level tertinggi dalam sistem rantai pasok berkelanjutan RSPO. Seluruh CPO yang diperdagangkan dipastikan berasal dari sumber tunggal yang terverifikasi dan terpisah dari produk non-sertifikasi, sehingga memiliki nilai premium di pasar internasional.
Begitu juga dengan model Mass Balance yang memungkinkan pencampuran minyak sawit bersertifikasi pada setiap tahap dalam rantai pasokan, termasuk pengontrolan lokasi produksi dan menjadi bagian penting dari volume CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) yang dijual di pasar.
Jatmiko menambahkan, dari seluruh produksi tersebut, sebagian diantaranya guna memenuhi pasar domestik dan internasional. Ia menegaskan bahwa konsistensi penerapan standar keberlanjutan menjadi faktor utama dalam menjaga akses, terutama pasar global di tengah meningkatnya hambatan non-tarif dan regulasi lingkungan di negara tujuan ekspor.
“Pasar global maupun lokal semakin selektif. Keberlanjutan, kepatuhan, dan transparansi menjadi parameter utama. PalmCo menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai bagian dari strategi bisnis,” ujarnya.
Lebih jauh, Jatmiko turut menjelaskan bahwa penerapan sertfikasi RSPO IP dan MB turut mendorong peningkatan disiplin operasional di tingkat kebun dan pabrik, termasuk pengelolaan lingkungan, pengendalian emisi, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.
Secara korporasi, dalam beberapa tahun terakhir PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, integrasi rantai pasok, serta peningkatan volume produk bersertifikasi.
Di tengah tekanan isu lingkungan global dan dinamika kebijakan perdagangan internasional, sertifikasi internasional itu menjadi instrumen strategis PalmCo untuk menjaga daya saing sekaligus memitigasi risiko pasar.
Untuk tahun 2026 ini, perusahaan membidik target produksi di atas 20,1 juta ton TBS per ha. Hal ini pun turut didorong oleh adanya prospek permintaan terhadap CPO tetap stabil hingga menguat.
Bahkan di awal tahun ini saja, harga CPO terus menanjak di Bursa Malaysia Derivatives Exchange. Per Jumat (13/3), harga CPO menguat 0,90% menjadi MYR 4.582 per metrik ton. Dalam sepekan belakangan harga CPO sudah melambung 7,2%.
Penguatan harga CPO ini juga masih didongkrak oleh kenaikan harga minyak nabati yang menjadi pesaingnya serta lonjakan harga minyak mentah dunia.
Mengutip Reuters, pergerakan kontrak CPO saat ini dipengaruhi oleh dinamika ketegangan di Timur Tengah yang berimbas nyata pada pasar energi. Kenaikan harga CPO dikatrol oleh lonjakan harga minyak mentah dunia karena Iran memblokir Selat Hormuz, jalur strategis pelayaran strategis yang dilakui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Harga minyak mentah yang naik, otomatis membuat sawit makin menarik bagi bahan baku biodiesel.
Reuters juga menyebutkan bahwa rencana Indonesia mempercepat implementasi biodiesel B50 juga memberikan sentimen positif bagi pasar CPO. Percepatan langkah mencampur 50% minyak sawit dan 50% bahan bakar konvensional ini dilakukan pula sebagai upaya antisipasi potensi gangguan pasokan minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah.
Secara teknikal, analis Reuters Wang Tao memperkirakan harga kontrak CPO berpotensi terkoreksi ke kisaran MYR 4.494-4 hingga MYR 514 per metrik ton, sebelum kembali menguji level resistensi di MYR 4.616.
Resiko Kenaikan Biaya Logistik Mengintai
Di tengah sentimen positif ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memberikan peringatan adanya kenaikan biaya logistik dan asuransi pasca konflik yang meletus di Timur Tengah tersebut.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan hal ini menuntut pihaknya melakukan efisiensi anggaran agar tidak terjadi tekanan biaya yang berlebihan.
"Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menunda rencana investasi yang belum mendesak, termasuk pembaruan alat produksi dan kendaraan operasional," ungkapnya pada Rabu (18/3).
Selain adanya kenaikan biaya logistik dan BBM akibat konflik di Timur Tengah, ia juga mengingatkan adanya kenaikan harga komoditas lain seperti pupuk. Hal ini disebabkan ketergantungan bahan baku impor yang sebagian masih berasal dari kawasan Timur Tengah.
Di tengah kondisi ini, Gapki berharap tidak ada kebijakan yang nantinya memberatkan industri, seperti rencana penahanan Dana Hasil Ekspor (DHE) sebesar 50% selama setahun. "Menurut kami kebijakan tersebut perlu dikaji kembali," ujarnya.
