Dalam Tiga Pekan, Ada Puluhan Ribu Nomor Induk Berusaha Diterbitkan via OSS RBA

Selasa, 31 Agustus 2021 | 23:16 WIB
Dalam Tiga Pekan, Ada Puluhan Ribu Nomor Induk Berusaha Diterbitkan via OSS RBA
[ILUSTRASI. Kemenves telah menerbitkan 76.778 NIB melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/14/02/2019]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang diluncurkan sejak 9 Agustus lalu mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Hanya dalam hitungan tiga pekan, sudah ada puluhan ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS RBA. 

Kementerian Investasi (Kemenves) mencatat, hingga awal pekan ini telah menerbitkan 76.778 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru melalui OSS RBA. Perinciannya, sebanyak 96,46% berasal dari usaha mikro, 2,6% dari usaha kecil 2,6%, 0,49% dari usaha menengah, 0,41% dari usaha besar, dan lainnya sebesar 0,04%.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Keminves Yuliot mengatakan, salah satu pendorong tingginya jumlah NIB yang diterbitkan adalah strategi kerja sama yang dilakukan Kemenves dengan berbagai lembaga, terutama lembaga pembiayaan yang melayani pelaku UMKM.

Baca Juga: Ada Tawaran Bunga Obligasi dari Hutama, SMMA, dan BMTR, Cermati Mana yang Terseksi

“Untuk mendorong legalitas pelaku usaha khususnya UMKM, saat ini Kemenves sudah melakukan kerja sama dengan perbankan nasional untuk dapat membantu pelaku usaha mendapatkan perizinan melalui sistem OSS RBA,” ungkap Yuliot dalam keterangannya ,Senin (30/8).

Ke depan, untuk lebih banyak mendorong legalitas pelaku berusaha, OSS RBA dapat pula diintegrasikan dengan industri keuangan. Legalitas yang diberikan melalui OSS RBA bisa jadi salah satu syarat bagi pelaku usaha mendapatkan pinjaman dari lembaga pembiayaan.

Legalitas ini, Yuliot bilang, juga bisa menjadi salah satu insentif bagi pelaku usaha untuk mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah.

Baca Juga: Kinerja Summarecon Tahun Ini Diprediksi Tetap Terjaga, Saham SMRA bisa Dilirik

Selain bekerja sama dengan lembaga pembiayaan, Kemenves juga telah menggandeng sejumlah perusahaan untuk memfasilitasi kemudahan memperoleh NIB melalui OSS RBA bagi UMKM binaan mereka.

Tak cuma dengan perusahaan pelat merah, Kemenves juga menggandeng unicorn seperti Tokopediaan Grab Indonesia. Dari platform daring, setidaknya telah ada hampir 2.000 UMKM yang mendapatkan izin usaha via OSS-RBA.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Agung Pambudi berharap, OSS RBA juga dapat diintegrasikan dengan seluruh sistem perizinan usaha di seluruh daerah. Secara simultan, Agung berharap pemerintah daerah juga bisa menyusun rencana pengembangan ekonomi daerahnya.

Baca Juga: Setelah Valbury, Trimegah Sekuritas Juga Menjadi Incaran Akuisisi Investor Asal Korea

Agung menilai, rencana bisnis yang jelas dan terarah dapat menarik lebih banyak investasi baru ke daerah. Di samping itu, penerapan di lapangan baik perizinan, akses terhadap lahan, ketenagakerjaan, dan perpajakan diharapkan juga dapat dipermudah agar investasi bisa direalisasikan dengan cepat.

Yang jelas, Agung menilai, peluncuran OSS RBA semakin menegaskan keseriusan pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional. Sebab, kehadiran sistem SS ini bisa menghadirkan kepastian berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya: TPV Bukalapak (BUKA) Semester I-2021 Melonjak 54% Menjadi Rp 56,7 Triliun

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja Manufaktur Masih Terdorong Faktor Musiman
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:23 WIB

Kinerja Manufaktur Masih Terdorong Faktor Musiman

Data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia telah berada di atas level netral selama enam bulan       

Transparansi Menjadi Kunci Merayu MSCI
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:18 WIB

Transparansi Menjadi Kunci Merayu MSCI

Otoritas pasar modal mengajukan tiga proposal utama, salah satunya akan membuka data kepemilikan saham di bawah 5%

Ada Asa Dibalik Urusan MSCI, Cek 13 Saham LQ45 yang Berpeluang Kasih Cuan di Februari
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:18 WIB

Ada Asa Dibalik Urusan MSCI, Cek 13 Saham LQ45 yang Berpeluang Kasih Cuan di Februari

Otoritas pasar modal Indonesia mengajukan tiga proposal transparansi ke MSCI, yang diharapkan berefek positif ke pasar saham.

Ekspansi Gerai Baru Menjadi Motor Pendorong Kinerja ERAA
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:12 WIB

Ekspansi Gerai Baru Menjadi Motor Pendorong Kinerja ERAA

Ekspansi jaringan ERAA difokuskan pada wilayah dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan penetrasi produk luas

Impack Pratama Industri (IMPC) Mengincar Pasar Ekspor Baru
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:12 WIB

Impack Pratama Industri (IMPC) Mengincar Pasar Ekspor Baru

Di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif, IMPC berfokus mempertahankan pangsa pasar sekaligus menjaga posisi di segmen atap

Saham Lagi Tak Bergigi, Lebih Baik Pilih Investasi Apa?
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:10 WIB

Saham Lagi Tak Bergigi, Lebih Baik Pilih Investasi Apa?

Di tengah koreksi pasar saham, ada beberapa instrumen investasi lain yang berpotensi memberi imbal hasil cukup optimal.​

Tidak Ada Debat Lagi
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:10 WIB

Tidak Ada Debat Lagi

Kalau pemerintah tidak mau lagi memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik, mestinya bisa membangun SPKLU di titik-titik strategis.

Investor Waspadai Potensi Pelemahan Lanjut Hingga 16.850 per Dolar AS
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:00 WIB

Investor Waspadai Potensi Pelemahan Lanjut Hingga 16.850 per Dolar AS

Penunjukan Ketua The Fed baru membuat dolar AS menguat. Dampak langsung ke rupiah sangat terasa, ketahui proyeksi lengkapnya untuk Selasa (3/2)..

Indonesia Tawarkan Bisnis Karbon ke Forum APEC
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:25 WIB

Indonesia Tawarkan Bisnis Karbon ke Forum APEC

Para pengusaha Indonesia bakal menggelar ABAC Meeting I mulai minggu depan untuk membahas sejumlah masukan bisnis ke pemerintahan APEC.

Tugas Berat Menanti Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:25 WIB

Tugas Berat Menanti Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan

Parlemen mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

INDEKS BERITA

Terpopuler