Dalam Tiga Pekan, Ada Puluhan Ribu Nomor Induk Berusaha Diterbitkan via OSS RBA

Selasa, 31 Agustus 2021 | 23:16 WIB
Dalam Tiga Pekan, Ada Puluhan Ribu Nomor Induk Berusaha Diterbitkan via OSS RBA
[ILUSTRASI. Kemenves telah menerbitkan 76.778 NIB melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/14/02/2019]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang diluncurkan sejak 9 Agustus lalu mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Hanya dalam hitungan tiga pekan, sudah ada puluhan ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS RBA. 

Kementerian Investasi (Kemenves) mencatat, hingga awal pekan ini telah menerbitkan 76.778 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru melalui OSS RBA. Perinciannya, sebanyak 96,46% berasal dari usaha mikro, 2,6% dari usaha kecil 2,6%, 0,49% dari usaha menengah, 0,41% dari usaha besar, dan lainnya sebesar 0,04%.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Keminves Yuliot mengatakan, salah satu pendorong tingginya jumlah NIB yang diterbitkan adalah strategi kerja sama yang dilakukan Kemenves dengan berbagai lembaga, terutama lembaga pembiayaan yang melayani pelaku UMKM.

Baca Juga: Ada Tawaran Bunga Obligasi dari Hutama, SMMA, dan BMTR, Cermati Mana yang Terseksi

“Untuk mendorong legalitas pelaku usaha khususnya UMKM, saat ini Kemenves sudah melakukan kerja sama dengan perbankan nasional untuk dapat membantu pelaku usaha mendapatkan perizinan melalui sistem OSS RBA,” ungkap Yuliot dalam keterangannya ,Senin (30/8).

Ke depan, untuk lebih banyak mendorong legalitas pelaku berusaha, OSS RBA dapat pula diintegrasikan dengan industri keuangan. Legalitas yang diberikan melalui OSS RBA bisa jadi salah satu syarat bagi pelaku usaha mendapatkan pinjaman dari lembaga pembiayaan.

Legalitas ini, Yuliot bilang, juga bisa menjadi salah satu insentif bagi pelaku usaha untuk mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah.

Baca Juga: Kinerja Summarecon Tahun Ini Diprediksi Tetap Terjaga, Saham SMRA bisa Dilirik

Selain bekerja sama dengan lembaga pembiayaan, Kemenves juga telah menggandeng sejumlah perusahaan untuk memfasilitasi kemudahan memperoleh NIB melalui OSS RBA bagi UMKM binaan mereka.

Tak cuma dengan perusahaan pelat merah, Kemenves juga menggandeng unicorn seperti Tokopediaan Grab Indonesia. Dari platform daring, setidaknya telah ada hampir 2.000 UMKM yang mendapatkan izin usaha via OSS-RBA.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Agung Pambudi berharap, OSS RBA juga dapat diintegrasikan dengan seluruh sistem perizinan usaha di seluruh daerah. Secara simultan, Agung berharap pemerintah daerah juga bisa menyusun rencana pengembangan ekonomi daerahnya.

Baca Juga: Setelah Valbury, Trimegah Sekuritas Juga Menjadi Incaran Akuisisi Investor Asal Korea

Agung menilai, rencana bisnis yang jelas dan terarah dapat menarik lebih banyak investasi baru ke daerah. Di samping itu, penerapan di lapangan baik perizinan, akses terhadap lahan, ketenagakerjaan, dan perpajakan diharapkan juga dapat dipermudah agar investasi bisa direalisasikan dengan cepat.

Yang jelas, Agung menilai, peluncuran OSS RBA semakin menegaskan keseriusan pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional. Sebab, kehadiran sistem SS ini bisa menghadirkan kepastian berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya: TPV Bukalapak (BUKA) Semester I-2021 Melonjak 54% Menjadi Rp 56,7 Triliun

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Tekanan Premi Uji Ketahanan Bancassurance
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:30 WIB

Tekanan Premi Uji Ketahanan Bancassurance

Premi bancassurance turun 4,2% di 2025, namun kualitas arus kas diklaim lebih stabil. Simak strategi pemain industri hadapi tantangan ini!

Dilema Biodiesel B50 dan Ekspor Sawit
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:29 WIB

Dilema Biodiesel B50 dan Ekspor Sawit

Mengelola sawit pada 2026 adalah ujian ketangkasan, menyeimbangkan perut rakyat, mesin industri dan kepercayaan pasar global.

Kinerja Emiten 2025 Masih Belum Mentereng, Ini Alasannya
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:25 WIB

Kinerja Emiten 2025 Masih Belum Mentereng, Ini Alasannya

Tekanan daya beli dan ketidakpastian ekonomi domestik dan global turut memengaruhi pertumbuhan kinerja emiten. 

Bumi Serpong Damai (BSDE) Bidik Prapenjualan Rp 10 Triliun
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:20 WIB

Bumi Serpong Damai (BSDE) Bidik Prapenjualan Rp 10 Triliun

Proyeksi marketing sales 2026 dipatok setara dengan target tahun 2025. Manajemen Bumi Serpong Damai memilih bersikap realistis.

Pebisnis Tekstil Cermati Peluang Ekspor ke AS
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:10 WIB

Pebisnis Tekstil Cermati Peluang Ekspor ke AS

Posisi pasar AS pada tahun lalu menyerap sekitar 42,6% dari total ekspor garmen dan tekstil Indonesia.

Pasar Masih Waspada Kebijakan Tarif, Simak Rekomendasi Saham Jumat (27/2)
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:10 WIB

Pasar Masih Waspada Kebijakan Tarif, Simak Rekomendasi Saham Jumat (27/2)

Tensi geopolitik dan kebijakan AS pengaruhi pasar. Analis siapkan rekomendasi saham untuk perdagangan Jumat ini.

BRI Optimistis Mencetak Kinerja Lebih Baik di 2026
| Jumat, 27 Februari 2026 | 02:05 WIB

BRI Optimistis Mencetak Kinerja Lebih Baik di 2026

​Laba BRI tertekan beban pencadangan, meski kredit tumbuh. BRI membidik perbaikan kualitas aset dan penurunan CoC untuk mengangkat kinerja.

Hadapi Momen Mudik, Pelni Cabang Makassar Estimasi Kenaikan Penumpang Hingga 11% YoY
| Kamis, 26 Februari 2026 | 14:01 WIB

Hadapi Momen Mudik, Pelni Cabang Makassar Estimasi Kenaikan Penumpang Hingga 11% YoY

Khusus di Makassar, tahun ini terdapat 14 kapal penumpang yang menyinggahi pelabuhan tersebut, sedikit berkurang dari 15 kapal pada tahun lalu.

Rasio Biaya Tercatat Naik, Efisiensi Bank Tertekan
| Kamis, 26 Februari 2026 | 13:01 WIB

Rasio Biaya Tercatat Naik, Efisiensi Bank Tertekan

Tingkat cost to income ratio (CIR) perbankan masih berada di level 40% hingga 50%.                        

Melihat Prospek Kinerja AALI, Pasca Bayar Denda Rp 571 Miliar
| Kamis, 26 Februari 2026 | 12:00 WIB

Melihat Prospek Kinerja AALI, Pasca Bayar Denda Rp 571 Miliar

AALI menjelaskan bahwa pengenaan denda itu dilatarbelakangi oleh perubahan peraturan tentang tata ruang di bidang kehutanan.

INDEKS BERITA