Dampak Lockdown di China, Dua Pemasok Toyota Meminta Karyawan Libur Tidak Dibayar

Kamis, 09 Juni 2022 | 15:38 WIB
Dampak Lockdown di China, Dua Pemasok Toyota Meminta Karyawan Libur Tidak Dibayar
[ILUSTRASI. Kegiatan final inspeksi Toyota Mirai di pabrik Toyota Motor Corp. di Prefektur Aichi, Jepang, 11 April 2019. REUTERS/Joe White]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Dua pemasok Toyota Motor Corp telah meminta karyawan untuk mengambil cuti dengan pengurangan gaji. Pernyataan dari juru bicara pemasok itu mencerminkan dampak dari kekurangan chip global dan penguncian Covid-19 China .

Toyoda Gosei, yang membuat kantong udara, selang rem, dan kisi-kisi radiator, telah meminta karyawan lokal untuk mengambil cuti sehari pada bulan Juni menyusul penangguhan produksi oleh Toyota dan pembuat mobil lainnya. Saat mengonfirmasi keterangannya ke Reuters, juru bicara Toyoda Gosei tidak menyebutkan nama pembuat mobil lain.

Pemasok suku cadang dan serikat pekerjanya bersama-sama mempertimbangkan apakah tindakan serupa akan diperlukan pada bulan Juli atau lebih, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, namun menolak dikutip karena informasi tersebut belum dipublikasikan.

Toyoda Gosei adalah pemasok utama bagi pemegang saham utama Toyota dan memasok pembuat mobil lainnya. Perusahaan itu mempekerjakan sekitar 6.500 orang di Jepang, tidak termasuk pekerja kontrak dan pengiriman, menurut juru bicara itu.

Baca Juga: Sebagian Shanghai Kembali Lakukan Penguncian, Beijing Menutup Tempat Hiburan

Seorang juru bicara Toyota menolak berkomentar.

Pemasok kedua, Fine Sinter Co Ltd, yang membuat suku cadang mesin dan suspensi, memberlakukan masa libur di kelima lokasi pabriknya pada bulan April, Mei dan Juni, menurut seorang juru bicara. Perusahaan itu memberlakukan liburan di lokasi tersebut pada 10 hari lain selama periode tersebut.

Perusahaan itu menyesuaikan produksinya sebagai tanggapan atas pergerakan para pembuat mobil, kata seorang juru bicara kepada Reuters. Karyawan dibayar 80% dari gaji harian mereka untuk hari libur, juru bicara itu menambahkan.

Langkah tersebut adalah salah satu tanda paling jelas bahwa suspensi pabrik baru-baru ini dan pengurangan produksi oleh Toyota dan pembuat mobil lainnya mulai beriak di seluruh rantai pasokan.

Itu juga muncul ketika sumber mengatakan kepada Reuters minggu ini bahwa Bank of Japan akan mempertimbangkan untuk menurunkan penilaiannya pada output pabrik pada pertemuan kebijakan bulan ini karena gangguan pasokan dari penguncian ketat Covid di China.

Permintaan Toyoda Gosei berlaku untuk seluruh tenaga kerja domestiknya, termasuk pekerja sementara dan pengiriman, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. Itu membuat permintaan serupa bulan lalu, tetapi itu terbatas pada pekerja di lini pabriknya, kata dua orang itu.

Menurut persyaratan yang disepakati Toyoda Gosei dengan serikat pekerjanya, pekerja akan mendapatkan 80% dari gaji harian mereka, kata juru bicara itu.

Manajer akan mengambil pemotongan gaji 2,5-5% untuk bulan itu, tergantung pada peringkat dan terlepas dari apakah mereka mengambil hari libur, kata salah satu orang.

Baca Juga: Berlawanan dengan Pernyataan Musk, Tesla Tetap Rekrut Pekerja di China

Pabrik-pabrik Jepang mencatat penurunan tajam dalam produksi pada bulan April, menurut data terbaru, menyoroti sifat rapuh dari pemulihan ekonomi no.3 dunia.

Toyota baru-baru ini memangkas rencana produksi globalnya untuk Juni dua kali dalam minggu yang sama dan telah mengisyaratkan bahwa perkiraan produksi setahun penuhnya dapat diturunkan.

Produsen mobil itu sebelumnya mengumumkan penangguhan produksi di beberapa pabrik domestik minggu ini dan selama beberapa hari di bulan Mei.

Bulan lalu Subaru Corp memperingatkan bahwa dealer AS-nya memiliki rekor stok rendah sekitar 5.000 kendaraan tersisa, sementara Honda Motor Corp mengatakan akan memangkas produksi sebesar 20% di dua pabrik domestik.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler