Dana 1MDB yang Dikembalikan AS Bertambah Rp 6,5 Triliun

Jumat, 06 Agustus 2021 | 14:34 WIB
Dana 1MDB yang Dikembalikan AS Bertambah Rp 6,5 Triliun
[ILUSTRASI. Pekerja di depan billboard 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di kawasan Tun Razak Exchange, di Kuala Lumpur, Malaysia. REUTERS/Olivia Harris/Files]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memulangkan dana 1Malaysia Development Bhd (1MDB), yang disalahgunakan, senilai US$ 452 juta (setara Rp 6,49 triliun) hari Kamis. Dengan tambahan sebesar itu, Kementerian Kehakiman AS (DOJ) menyatakan total dana 1MDB yang telah direpatriasi menjadi US$ 1,2 miliar, atau setara Rp 16 triliun.

Dana yang dipulangkan ke Malaysia itu merupakan hasil korupsi yang dicuci melalui lembaga keuangan besar di berbagai negara, termasuk AS, Swiss, Singapura, dan Luksemburg, kata pernyataan itu.

"Dana tersebut termasuk dana yang akhirnya hangus dan dana yang dibantu DOJ dalam pemulihan dan pengembalian. DOJ terus mengajukan tuntutan terhadap aset tambahan yang diduga terkait dengan skema ini," demikan kutipan dari pernyataan DOJ.

Baca Juga: Tuntut Ganti Rugi atas Dana yang Hilang, Malaysia dan 1MDB Gugat Akuntan

Pengelola dana milik pemerintah Malaysia, 1MDB, mengumpulkan dana miliaran dolar dari hasil penjualan obligasi. Dana tersebut lantas disalahgunakan, seolah-olah untuk proyek investasi dan usaha patungan, selama periode 2009 hingga 2013.

Dana milik 1MDB bernilai lebih dari US$ 4,5 miliar (Rp 64,6 triliun) diduga disalahgunakan oleh pejabat tinggi di perusahaan tersebut dan rekanan mereka melalui skema kriminal yang melibatkan pencucian uang internasional dan penggelapan.

Skandal itu melibatkan pejabat tinggi, bank, dan lembaga keuangan di seluruh dunia.

Selain untuk membeli aset mewah, termasuk real estate dan superyacht, uang yang digelapkan juga untuk membayar suap, demikian pernyataan DOJ.

Selanjutnya: Ingin Kendalikan Harga, China Akan Melepas Cadangan Komoditas Pokok

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler