KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia kembali menghadapi tantangan berat dalam menjaga demokrasi. Beberapa fenomena politik belakangan ini menguji kesadaran bangsa Indonesia terhadap pentingnya demokrasi.
Pembukaan UUD 1945 secara lugas dan tegas menegaskan bahwa salah satu dasar NKRI adalah kerakyatan, seperti tertera pada sila keempat Pancasila. Pemerintahan berdasarkan pada kedaulatan rakyat itulah yang disebut demokrasi.
Seharusnya tak ada ruang lagi untuk mempertentangkan Pancasila dengan demokrasi karena demokrasi adalah salah satu nilai dalam Pancasila. Mewacanakan pertentangan demokrasi ala Indonesia (musyawarah-mufakat) dengan demokrasi ala barat (pemungutan suara?) juga tidak lagi relevan.
UUD 1945 pun sejak awal mengakui pemungutan suara, seperti tercantum dalam Pasal 2: “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.”
Kita, segenap lapisan masyarakat Indonesia, harus sadar bahwa demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan tetapi juga pondasi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meragukan, apalagi mengotak-atik pondasi tersebut untuk kepentingan sendiri, sama saja saja merubuhkan rumah besar tempat ratusan juta jiwa bernaung.
Sebagai bangsa yang terdiri dari belasan ribu pulau, ribuan suku, beraneka bahasa daerah, beragam agama dan kepercayaan, serta begitu banyak kepentingan; demokrasi menjadi sistem paling memadai untuk menyeimbangkan segala perbedaan itu.
Demokrasi memberikan ruang luas bagi segala perbedaannya tadi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menghargai perbedaan pendapat, dan menjamin kebebasan individu.
Amandemen UUD 1945 yang dijiwai semangat reformasi 1998 juga tak perlu dipertanyakan ulang, apalagi disesali. Seperempat abad lebih telah terbukti demokrasi dengan polesan reformasi membawa banyak kemajuan kehidupan bernegara bagi bangsa ini.
Tanpa semangat reformasi yang termanifestasi dalam amandemen UUD 1945, mungkinkah seorang pengusaha mebel jadi presiden? Mungkinkah seorang presiden bisa lantang mengklaim diri mendapat mandat dari rakyat?
Tak bisa dipungkiri demokrasi kita diwarnai intimidasi, politik uang, kapitalisme politik, bahkan belakangan: manipulasi hukum.
Ada yang bilang itu sisi buruk demokrasi. Mungkin benar, tanpa demokrasi barangkali semua "sisi buruk" itu tidak akan ada. Namun, yang pasti ada adalah tirani.
