Denda karena Terlambat Menyampaikan SPT Masa PPN

Minggu, 06 Desember 2020 | 11:15 WIB
 Denda karena Terlambat Menyampaikan SPT Masa PPN
[]
Reporter: Sumber: Tabloid Kontan | Editor: Hendrika

KONTAN.CO.ID -

PERTANYAAN:

Perusahaan teman saya sudah PKP dan pada April 2019. Mereka melaporkan SPT PPN pada 1 Juni, sedang batas akhir lapor 31 Mei, jadi terlambat 1 hari menyampaikan SPT PPN melalui djponline.

Selanjutnya perusahaan itu dikenakan 2 surat tagihan pajak. Yang pertama sebesar Rp 500 ribu akibat keterlambatan pelaporan sanksi Pasal 7 UU KUP dan yang kedua dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sanksi Pasal 14 ayat (4) yang dianggap perusahaan melaporkan faktur pajak tidak tepat waktu. Mengingat perusahaan menerbitkan faktur pajak tepat waktu, hanya saat melaporkan SPT PPN yang terlambat. Kalau untuk sanksi sebesar Rp 500 ribu, perusahaan tidak keberatan, tetapi untuk sanksi dari 2% dari DPP sangat tidak adil. Bagaimana cara untuk meminta penghapusan sanksi tersebut?

Vita,Jakarta

 

JAWABAN:

TERIMAKASIH. Pengenaan pengenaan sanksi administrasi perpajakan sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini diatur dalam Pasal 14 ayat (4) sejatinya Punishment dari ketentuan pada pasal 14 ayat (1) khususnya pada huruf d, e dan f yaitu :

1. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur, tapi tidak tepat waktu;

2. pengusaha PKP, yang tidak mengisi faktur pajak lengkap sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

3. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

Sanksi administrasi akan ditagih melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak. Bagaimana dengan perlakuan perpajakan atas penerbitan faktur pajak? Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN Faktur Pajak harus dibuat pada:

a.saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Mengutip frase tepat waktu pada norma Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP seharusnya dimaknai selaras dengan ketentuan saat faktur pajak harus dibuat oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) UU PPN di atas.

Jadi, Ibu Vita dapat melakukan pembuktian melalui bukti upload Faktur Pajak pada e-faktur, mengingat dalam penerbitan faktur pajak wajib menggunakan aplikasi e-faktur. Sehingga keterlambatan dalam penerbitan maupun atau pembuatan faktur pajak jadi tidak relevan serta selaras dengan ketentuan pasal 13 ayat (1a) UU PPN.

Surat Tagihan pajak yang sudah teranjur diterbitkan, menurut hemat kami dapat mengajukan pembatalan atas Surat Tagihan Pajak (STP) ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yaitu, Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.

Dalam jangka waktu 6 bulan Dirjen Pajak dalam hal ini Kanwil DJP, harus menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan WP, dengan putusan menerima atau menolak permohonan itu. Bila keputusan tersebut menolak permohonan WP maka bisa ajukan lagi permohonan pembatalan STP yang kedua. Dan apabila permohonan kedua juga ditolak oleh DJP maka WP dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Bagikan

Berita Terbaru

Pasar Saham & Obligasi Masih Menantang di 2025, Analis Menyebut era The Waiting Game
| Minggu, 24 November 2024 | 16:09 WIB

Pasar Saham & Obligasi Masih Menantang di 2025, Analis Menyebut era The Waiting Game

Adrian Joezer menyebut ditengah meningkatnya kepastian global dan domestik, pasar saham akan mengalami the waiting game.

Maja Agung Latexindo (SURI) Hadapi Tuntutan PKPU dari Empat Mantan Karyawannya
| Minggu, 24 November 2024 | 13:12 WIB

Maja Agung Latexindo (SURI) Hadapi Tuntutan PKPU dari Empat Mantan Karyawannya

Arus kas negatif SURI per 30 September 2024 negatif, disebabkan oleh kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yang minus Rp 63,86 miliar.​

Perlahan Banjir di Pantura Menenggelamkan Area Industri
| Minggu, 24 November 2024 | 08:25 WIB

Perlahan Banjir di Pantura Menenggelamkan Area Industri

Kenaikan air laut akibat perubahan iklim menambah masalah industri di Pantura Jawa. Selain berdampak ke buruh, industri juga kalang kabut.

 
Nestapa Buruh Pantura yang Terdepak Perubahan Iklim
| Minggu, 24 November 2024 | 08:23 WIB

Nestapa Buruh Pantura yang Terdepak Perubahan Iklim

Peliputan dampak perubahan iklim di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa ini didukung oleh Pulitzer Center

 
Bunyi Weker dari Pasar
| Minggu, 24 November 2024 | 08:19 WIB

Bunyi Weker dari Pasar

Pasar modal Indonesia memasuki fase genting. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot diikuti tipisnya transaksi. ​

Cuan Tumbuh Bugar dari Tempat Gym
| Minggu, 24 November 2024 | 04:41 WIB

Cuan Tumbuh Bugar dari Tempat Gym

Gaya hidup sehat semakin jadi tren masyarakat. Ini menjadi peluang bagi pelaku usaha gym untuk mengembangkan bisnisnya. 

Potensi Bisnis di Balik Platform Khusus Komunitas
| Minggu, 24 November 2024 | 04:41 WIB

Potensi Bisnis di Balik Platform Khusus Komunitas

Pengusaha di bidang teknologi digital mengembangkan aplikasi yang menjadikan komunitas sebagai target pasar mereka. 

Bersiap, Memasuki Babak Baru Bunga Pinjol
| Minggu, 24 November 2024 | 04:41 WIB

Bersiap, Memasuki Babak Baru Bunga Pinjol

Awal tahun 2025, fintech lending harus menyesuaikan tingkat bunga pinjaman yang baru, khususnya bunga untuk pembiayaan.

RI Ajak Investor Inggris Investasi di Sektor EBT
| Sabtu, 23 November 2024 | 11:57 WIB

RI Ajak Investor Inggris Investasi di Sektor EBT

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memamerkan sejumlah upaya pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis di sektor energi terbarukan

Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Kenaikan Tarif PPN
| Sabtu, 23 November 2024 | 11:52 WIB

Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Kenaikan Tarif PPN

Lebih dari 5.000 orang telah menandatangani petisi online yang telah dibuat sejak 19 November 2024 tersebut

INDEKS BERITA

Terpopuler